BPI KPNPA RI Usulkan Pemangkasan Dana Pokir DPRD untuk Efisiensi Anggaran Negara

Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar.

Dalam menghadapi tantangan besar keuangan negara, Dewan Pengurus Nasional Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (DPN BPI KPNPA RI) mengusulkan langkah strategis berupa evaluasi dan pemangkasan dana pokok pikiran (Pokir) DPRD di seluruh Indonesia.

Usulan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar.

Dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 18 Januari 2025, Tubagus Rahmad Sukendar menyatakan bahwa dana Pokir, yang secara total mencapai Rp100 triliun, sebaiknya dialokasikan untuk program prioritas pemerintah seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.

“Evaluasi dan pengalihan dana Pokir DPRD dapat menjadi salah satu solusi meringankan beban anggaran negara. Dana ini seharusnya dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.

Langkah ini dipandang penting mengingat tekanan fiskal yang kian berat akibat pemulihan pasca pandemi dan tantangan ekonomi global. Dana Pokir dianggap bisa lebih efektif jika dialokasikan untuk program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Selain efisiensi, BPI KPNPA RI juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Evaluasi menyeluruh terhadap dana Pokir diharapkan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi rakyat.

“Langkah ini bukan hanya soal penghematan, tetapi juga soal keadilan dan keberlanjutan pembangunan bangsa,” tambah Tubagus Rahmad Sukendar.

Dalam waktu dekat, Ketua Umum BPI KPNPA RI berencana menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan untuk membahas usulan tersebut.

DPN BPI KPNPA RI berharap usulan ini dapat segera dipertimbangkan pemerintah demi kepentingan bersama, khususnya untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

“Ini adalah langkah konkret untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara sekaligus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat,” tutup Tubagus Rahmad Sukendar.