Demo Tambang Bauksit di Kantor Gubernur Berlangsung Alot

Proses audiensi di Kantor Gubernur Kepri (Foto: kepripedia/Budi P)

Kepripedia.com, Tanjungpinang - Demo Tambang bauksit di Kantor Gubernur berakhir dengan audiensi, setelah sebelumnya berlangsung cukup alot, dengan tema mempertanyakan tambang bauksit di Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan yang berlangsung di lantai 3 Kantor Gubernur Dompak, Senin (18/02).

Sepuluh organisasi tersebut, tergabung dalam Aliansi Peduli Pulau Bintan (APPB) yang merupakan organisasi di lingkup Provinsi Kepulauan Riau dan Bintan, diantaranya Gaung Anak Negeri, Komite Nelayan Tradisional Kabupaten Bintan, Panglima Gagak Hitam Bintan, GAPURA Bintan, DPD LAMI Kepri, Lingkaran Pergerakan Anak Kepulauan Riau, Hulubalang LAM, DPW LKLH Kepri, LSM KPK Nusantara dan Panglima Gagak Hitam Tanjungpinang.

Dalam pembahasan audiensi ini pihak dari Aliansi Peduli Pulau Bintan mempertanyakan tentang persoalan bauksit di Kabupaten Bintan yang di nilai banyak menyalahi aturan, baik itu mengenai izin serta makam yang di gusur serta mengakibatkan Hancurnya lingkungan dan rusaknya beberapa makam umum dan makam-makam situs bersejarah seperti makam Timbul 9 Panglime Bentan.

Aliansi Peduli Pulau Bintan tersebut menyatakan bahwa terkait hal ini jika tidak di dengarkan akan menyampaikan permasalahan ini sampai ke pusat

"Kami menuntut agar hal ini di dengar, kami juga meminta untuk izin pertambangan di Bintan di cabut dan kami meminta agar polemik ini di selesaikan, jika tidak kami meminta bapak mundur dari kursi jabatan serta laporan ini akan kita sampaikan ke pusat," Ungkap Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Bintan dalam audiensi tersebut.

Selain itu masa juga menyayangkan mengapa izin ini tidak di pelajari dulu, selain itu selaku kepala dinas pemegang kunci kebijakan hanya mengiyakan dari pernyataan anak buah nya saja.

"Bapak (Kadis) sebenarnya harus Meninjau hal ini jangan hanya kerja bapak tanda tangan saja, jangan mengiyakan apa yang di sampaikan anak buah bapak, jangan-jangan anak buah bapak tidak bekerja lagi, sampai-sampai izin tambang yang di berikan menggusur makam yang kami anggap melanggar Marwah kami" Tegas Ketua LAM Bintan.

Sementara itu kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi Kepulauan Riau Amjon menyatakan bahwa pihaknya bekerja berdasarkan prosedur yang berlaku.

"Kami bekerja berdasarkan Standar Operasi Prosedur yang berlaku untuk di dinas energi dan sumber daya mineral, kami hanya bertanggung jawab tentang pemasaran serta pertambangan jika kawan-kawan mempermasalahkan Izin tambang itu ada pihak terkait," Ungkap Amjon dalam audiensi bersama aliansi Peduli Pulau Bintan

"Kita lihat bahwa yang di kerjakan itu barang yang memiliki nilai ekonomis, selain itu tempat ini belum termanfaatkan, jadi ketika ada pertambangan yang beroperasi ini baik saja bagi kami bukit yang tinggi ingin di ratakan tidak lain agar bisa kita bangun sekolah serta manfaat yang lainnya," ujarnya.

"Perlu di ketahui juga bahwa sebelum tambang ini beroperasi saya bersama rekan-rekan kerja saya turun kelapangan melihat tempat yang ingin di garap," sebutnya.

Sesudah hasil rapat audiensi bersama pihak ESDM ini, pihak dari APPB akan melaksanakan dan menyampaikan hasil rapat ini kepada masyarakat yang ada di Bintan maupun Provinsi Kepri

"Selepas audiensi ini tuntutan akan kami bawak, serta kami akan menindaklanjuti hasil ini, ada 4 poin yang akan kami pertanyakan, ini lah yang akan kita sampaikan ke pada masyarakat, apa yg kita inginkan ini serta apa yang akan kita bahas," ujar salah satu peserta aksi lainnya.

---

Penulis : Budi Prasetyo

Editor : Wak Jk