DPRD Kepri Ancam Tutup Perusahaan Daerah Jika 2 Tahun Tak Berkontribusi

Kantor DPRD Provinsi Kepri. Foto: Istimewa

DPRD Provinsi Kepulauan Riau tampak mulai tegas dengan posisi Perseroan Daerah (Perseroda) karena dinilai tidak produktif.

DPRD Kepri juga menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri untuk melakukan audit khusus dan menyeluruh terhadap Perseroda tersebut.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2021, Wahyu Wahyudin saat paripurna di kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak, Senin (23/5) kemarin.

Wahyu menyebutkan, seperti PT Pembangunan Kepri yang didirikan sejak tahub 2006 lalu, dinilai belum bisa memberikan kontribusi yang jelas terhadap pendapatan daerah (PAD).

Demikian juga PT Pelabuhan Kepri yang juga dinilai belum menunjukkan kinerja maksimal dan berkontribusi pada PAD meski telah berkali-kali merombak manajemen.

"Jika dalam 2 tahun ini kinerja perseroda masih tidak optimal, maka DPRD merekomendasikan agar perusahaan daerah ini dibekukan atau pembekuan atau dipailitkan," kata dia dalam paripurna tersebut.

Dengan demikian, Wahyu menyebutkan pihaknya berharap kedua perusahaan daerah tersebut dapat mengelola bisnis yang jelas serta melakukan pembenahan manajemen yang profesional agar dapat menunjukkan kinerja optimal.

"Agar dapat membantu pendapatan daerah," harapnya.

Selain persoalan Perseroda, paripurna DPRD Kepri tersebut juga menyorot sejumlah persoalan yang harus diperbaiki pada pelaksanaan APBD Kepri 2021 ini.

Seperti ditemukannya pendistribusian anggaran yang kurang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Akibatnya realisasi anggaran pada APBD 2021 dinilai tak optimal jika dibandingkan dengan porsi anggaran yang tersedia. Bahkan menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)

Begitu pula dengan ditemukannya alokasi anggaran di OPD yang tinggi, tapi tidak efektif. Seperti kegiatan seremonial yang terlihat seperti hanya menghabiskan anggaran.

"Gubernur perlu mengevaluasi OPD yang tidak maksimal, sehingga anggaran yang digunakan lebih proporsional sesuai dengan program kegiatan," kata Wahyu yang juga Ketua Komisi II DPRD Kepri.