Ketua Umum BPIKPN PA RI Geram: "Masa Menteri Kalah Sama Nelayan!"

Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPIKPN PA RI), Rahmad Sukendar, mengungkapkan kekecewaannya terhadap polemik pagar laut di Pulau Cangkir, Tangerang, Banten.

Dalam keterangan persnya, Jumat, 24 Januari 2025, Rahmad menyoroti keberanian seorang nelayan bernama Kholid yang dengan tegas menentang pemasangan pagar laut sepanjang 30 kilometer.

Kritik tajam pun ia lontarkan kepada pemerintah, yang dinilai gagal menyelesaikan konflik ini.

"Masa menteri kalah sama nelayan?" ujar Rahmad. Ia mempertanyakan kredibilitas pejabat negara yang seolah tunduk pada kepentingan oligarki, sementara hak masyarakat kecil terabaikan.

Kholid menjadi sorotan publik karena keberaniannya mengungkap dalang di balik proyek pagar laut yang dinilai merugikan nelayan. Rahmad pun mengapresiasi sikapnya.

"Ia memiliki nyali besar untuk membongkar dalang di balik pagar laut Tangerang dan melawan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil," katanya.

Menurut Rahmad, keberadaan pagar laut membatasi akses nelayan terhadap sumber daya laut, sehingga berdampak serius pada mata pencaharian mereka. Baginya, tindakan Kholid mencerminkan keberanian rakyat kecil dalam menghadapi ketidakadilan.

"Kholid adalah simbol perlawanan terhadap ketimpangan. Ia mewakili suara masyarakat kecil yang menuntut keadilan dan perhatian pemerintah," tegasnya.

Polemik ini memicu perdebatan luas, terutama terkait dugaan keterlibatan kepentingan oligarki dalam proyek pagar laut.

Banyak pihak menilai pagar tersebut tidak hanya menghambat akses nelayan, tetapi juga memperlihatkan ketimpangan antara kepentingan ekonomi elit dan kesejahteraan rakyat.

Rahmad mendesak pemerintah untuk segera turun tangan dan menyelesaikan konflik ini.

"Mau dibawa ke mana wajah pejabat negara jika terus kalah menghadapi kepentingan oligarki? Pemerintah harus membuktikan bahwa mereka bekerja untuk rakyat, bukan untuk segelintir pihak yang hanya mencari keuntungan pribadi," katanya.

Ia berharap kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat kecil. Rahmad juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mengawal permasalahan ini agar tidak merugikan nelayan Pulau Cangkir dan masyarakat sekitarnya.

"Jangan biarkan suara rakyat kecil tenggelam oleh kekuatan oligarki. Pemerintah harus segera bertindak sebelum kepercayaan masyarakat semakin hilang," pungkasnya.