Kunker Ke Kepri, Komisi VIII DPR RI Serahkan Bantuan dan Serap Aspirasi

Penyerahan bantuan secara simbolis Komisi VIII DPR RI kepada Pemprov Kepri. Foto: Istimewa

Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (11/10). Kunker tersebut untuk memastikan pelaksanaan program keagamaan, sosial, penanggulangan bencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di Kepri.

Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, TB. Ace Hasan Syadzili, mengatakan peran DPR RI sangat penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan.

"Karena kita tahu ada banyak program-program Kementerian Sosial, misalnya program PKH, bantuan program pangan non tunai, BST, yang memang didistribusikan dari pusat untuk memberikan satu bantuan kepada masyarakat di Kepulauan Riau," ujarnya saat penyerahan bantuan di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjungpinang.

Menurut Politisi Partai Golkar ini, bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah dapat membantu masyarakat untuk menghadapi situasi luar biasa seperti bencana alam atau pandemi COVID-19.

"Termasuk juga BLT kenaikan BBM, dilihat dari apa yang disampaikan pak Gubernur, Alhamdulillah program-program tersebut telah disalurkan dengan baik," ujarnya.

Adapun bantuan yang diserahkan dalam kegiatan ini meliputi, Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial dari Kementerian Sosial RI untuk 20 orang lanjut usia, 50 orang korban penyalahgunaan Napza, dan 1 orang penyandang disabilitas sebesar Rp 201 juta.

Kemudian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan kepada Pemprov Kepri berupa makanan tambahan gizi sebanyak 174 paket, paket kebersihan keluarga sebanyak 98 paket, paket perlengkapan keluarga sebanyak 68 paket, paket perlengkapan bayi sebanyak 110 paket, masker KF94 sebanyak 3.600 pcs, selimut 25 lembar, dan kantong jenazah 68 lembar.

Diserahkan juga bantuan bufferstock logistik bencana dari DPR RI dan Kementerian Sosial RI senilai Rp 665,2 juta. Terakhir adalah bantuan kewirausahaan karang taruna dengan total Rp 75 juta.

Selain itu, dalam kunker kali ini Komisi VIII DPR RI juga menerima aspirasi dan masukan dari Gubernur Ansar untuk menaikkan status Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

"Kenaikan status STAIN Sultan Abdurrahman jadi IAIN ini untuk mengakomodasi generasi muda di Kepri yang ingin memperdalam ilmu agama Islam secara akademis, dan memang itu sangat dibutuhkan kenaikan statusnya," kata Gubernur Ansar.

Ace Hasan pun menjanjikan akan membawa aspirasi tersebut ke Senayan dan akan memperjuangkan kenaikan status STAIN Sultan Abdurrahman dalam rapat kerja bersama Kementerian Agama RI.