Menanti Kelanjutan Proyek Pelabuhan Peti Kemas Malarko di Karimun

Bupati Karimun, Aunur Rafiq. Foto : Khairul S/kepripedia.com

Proyek Pembangunan Pelabuhan peti kemas Malarko yang berada di dusun Pelambung, Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau akan dilanjutkan.

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, Pemerintah Daerah juga mendorong anggota komisi V DPR RI, Ansar Ahmad, untuk bisa kembali melakukan pembangunan Pelabuhan yang digadang akan menjadi Pelabuhan Kargo terbesar di Kepulauan Riau tersebut.

"Saya yakin dan percaya akan dilanjutkan pembangunan ini, tinggal tunggu waktu nya saja. Kemudian tadi juga sudah disampaikan ke komisi V DPR RI. bapak Ansar, untuk kemudian di dorong ke pemerintah pusat," ujarnya usai menghadiri malam pisah sambut kepala KSOP Kelas I TBK di Ballroom Hotel Aston Karimun, Senin (23/12).

Mantan wakil bupati Nurdin Basirun itu menuturkan, Pelabuhan Malarko menjadi bagian yang diharapkan bagi para investor untuk berinvestasi di Kabupaten yang digelar 'Bumi Berazam' itu.

"Pelabuhan ini bagian dari harapan investor dengan adanya Pelabuhan-Pelabuhan Counteiner yang refresentatif yang mereka gunakan untuk masuk keluarnya barang-barang,"kata dia.

Sebelumnya, Pelabuhan Malarko mulai digarap pengerjaannya sejak 2008 lalu. Namun, proyek yang menyerap dana APBN itu terhenti karena terindikasi adanya persoalan hukum.

"Ada beberapa bagian perencanaan yang sudah dilakukan audit dari internal sehingga mungkin bisa dilakukan pekerjaan," ungkapnya.

Menurut informasi, pagu DIVA tahun 2008 dari proyek ini yakni sebesar Rp. 27,105 miliar. Lalu, Tahap II Pembangunan Pelabuhan Malarko Pemerintah Pusat kembali mendanai kontrak paket Suvervisi sebesar Rp. 476,4 juta. Sedangkan, pada pengerjaan fisik fasilitas pelabuhan tidak diketahui besarannya.

Kemudian, April 2010 lalu kembali dilakukan lelang paket pengadaan jasa Konsultansi Suvervisi lanjutan terhadap fasilitas Pelabuhan laut Malarko dengan pagu anggaran Rp. 450 juta.

Selain itu, satuan kerja Pembangunan Faspel laut Pulau terluar kembali mengumumkan pengadaan jasa borongan dengan pagu Rp. 19,5 miliar di tahun yang sama.

Selanjutnya, pada Maret 2011 kembali dilakukan lelang pengadaan barang dan jasa kategori umum dengan sistem pasca kualifikasi jasa konstruksi bidang sipil, sub bidang dermaga dan perawatan dengan pagu sebesar Rp 33 miliar.

Sedangkan untuk pekerjaan supervisi lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Malarko dengan pagu Rp716 juta.

Di tahun akhir terhentinya proyek ini, tepatnya pada 2012 lalu aktivitas pengerjaan kembali dilakukan dengan anggaran sebesar Rp. 860 juta. Di tahun yang sama, tahap pembangunan trastle pemerintah pusat kembali mengucurkan dana sebesar Rp. 49 miliar.