Menjinakkan Bom Waktu COVID-19 di Pasar Kaget Batam

Konten Media Partner
19 Mei 2020 13:36 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ADVERTISEMENT
Saat pihak kecamatan menyampaikan imbauan. Foto: Rega/kepripedia.com
Di tengah pandemi Coronavirus Disease (COVID-19), Pemerintah Kota (Pemkot) Batam terus berupaya untuk melakukan kontrol sosial dengan terus mengimbau masyarakat tetap berada dirumah.
ADVERTISEMENT
Dalam kondisi tertentu, pemerintah meminta masyarakat untuk memakai masker dan melakukan pyshical distancing jika keluar rumah dalam keadaan desak, termasuk ke pasar untuk belanja kebutuhan pokok.
Namun, imbauan tersebut seakan tak dihiraukan oleh sejumlah orang, seperti pantauan kepripedia beberapa waktu lalu hingga Senin (18/5) di Pasar Kaget Kaveling Nato Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Batam.
Pasar kaget yang berdekatan dengan gang perumahan itu masih di padati pedagang dan pembeli setiap harinya. Bahkan tanpa menghiraukan imbauan pemerintah sedikitpun.
"Ini tidak ada social distancing-nya, apalagi banyak warga yang tidak menggunakan masker. Sangat rentan penyebaran corona," kata salah seorang warga, Haris.
Haris yang kebetulan bertempat tinggal disekitar Pasar kaget tersebut menilai pasar yang berada di gang perumahan sangat rentan terjadi penyebaran wabah virus corona. Apa lagi pengawasan kepada para pedagang dari pemerintah tidak begitu ketat.
ADVERTISEMENT
"Padahal setiap perumahan yang ada di Batam sudah menerapkan imbauan dari pemerintah. Namun malah sebaliknya yang terjadi di pasar keget Kavling Nato diabaikan," timpalnya.
Suasana Pasar Kaget Kaveling Nato, Sagulung Batam. Foto: Rega/kepripedia.com
Hal serupa juga datang dari warga lainnya, Ian, ia berharap kepada pemerintah untuk melakukan penindakan tegas untuk warga yang tak taat aturan protokol kesehatan.
"Ini jangan dianggap main-main pemerintah harus tegas ambil tindakan," ucapnya.
Menurutnya, Batam yang kini terjadi transmisi lokal merupakan zona merah perlu diwaspadai bersama. Sejauh yang ia ketahui, penularan yang terjadi dimulai dari kelalaian dan ketidaksadaran masyarakat.

Tanggapan DPRD Batam

Menanggapi Pasar Kaget yang terus beroperasi, Anggota DPRD Kota Batam Arlon Veristo meminta masyarakat untuk dapat menaati anjuran pemerintah dalam hal protokol kesehatan.
ADVERTISEMENT
"Pakai lah masker dan selalu jaga jarak, ketika di pasar kaget maupun pasar tradisional," ucapnya kepada kepripedia, Selasa (19/5).
Arlon juga meminta kepada pemerintah untuk mengambil tindakan tegas bagi warga yang tidak mematuhi imbauan pemerintah. Minimal bagi warga yang tidak mengenakan masker hingga yang sengaja tidak menjaga jarak pada saat berada di pasar kaget.
Menurutnya pula, pemerintah harus mengambil sikap seminimalnya dengan menempatkan petugas agar imbauan yang dikeluarkan dapat diterapkan sedemikian rupa.
"Saya terima informasi, bahwa pihak Kecamatan Sagulung bersama dengan tim sudah beberapa kali bagikan masker kepada pedagang bahkan selalu menghimbau untuk melakukan jaga jarak untuk kesehatan bersama memutus mata rantai penyebaran virus corona," imbuhnya.
Namun, sayangnya imbauan tersebut seperti tak digubris pedagang maupun pembeli yang datang.
ADVERTISEMENT
Pihak Kecamatan Sagulung membagikan masker. Foto: Rega/kepripedia.com

Alasan Wali Kota Belum Tutup Pasar Kaget

Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang juga Ketua Gugus Tugas penanganan COVID-19 menyebutkan banyak pihak yang protes terkait kebijakan yang saat ini diambil Pemkot Batam.
Seperti halnya, kata Rudi, penutupan masjid dan musala sementara waktu, sedangkan kegiatan ekonomi seperti pasar dan industri tetap dibuka.
“Selain itu juga banyak yang protes kepada saya kenapa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak diberlakukan di Batam,” kata Rudi di Dataran Engku Putri Batam Center, Senin (18/5) kemarin.
Kata dia, PSBB tidak diberlakukan di Batam adalah karena pihaknya tidak ingin Batam menjadi lumpuh, karena kalau PSBB semua sektor harus ditutup termasuk aktifitas industri.
Sementara itu, alasan secara logikanya kenapa masjid ditutup, tapi kegiatan industri dan pasar okonomi dibuka saja, ialah karena jika pasar tradisional atau pasar kaget ditutup maka masyarakat yang ekonomi miskin akan kesusahan, sebab mereka hanya mampu untuk belanja di pasar tersebut.
ADVERTISEMENT
Begitu juga dengan industri, jika ditutup maka akan banyak pengangguran di Batam. Selain itu pemerintah tidak mampu untuk memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat Batam, karena saat ini uang pemerintah sangat terbatas.
“Saya sebagai Wali Kota Batam tidak mampu memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat Batam, karena uang kita terbatas. Mengharapkan dari pusat, pusat pun juga sudah pusing, karena sudah hampir 600 triliun uang habis untuk penanganan COVID-19 ini, tapi sampai hari ini (COVID-19) belum juga selesai,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan hingga sekarang kasus positif COVID-19 di Kota Batam sudah berjumlah 54 orang, pasien positif meninggal dunia 7 orang, sembuh 29 orang dan 18 orang masih dalam perawatan.
“Kita berharap akhir Ramadhan semua pasien positif COVID-19 yang sedang dirawat hari ini semuanya sembuh, kecuali yang dia mempunyai penyakit penyerta atau penyakit bawaan, sebab kalau yang tidak mempunyai penyakit penyertai 10 hingga 14 hari setelah dirawat bisa sembuh,” harapnya.
ADVERTISEMENT
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Foto: Rega/kepripedia.com

Bertahan Hidup Pedagang Pasar Kaget

Kritik memang terus berdatangan, saat pasar kaget kian ramai pengunjung dan kerumunan terus terjadi. Memang yang terlihat pasar kaget seakan bom waktu COVID-19 yang rentan dan bisa kapanpun meledak di Kota Batam.
Namun hal itu bukan masalah utama dimata para pedagang yang berusaha memenuhi kehidupannya. Ekonomi yang masih sulit, ditambah pandemi berkelanjutan membuat para pedagang merasa tidak ada pilihan lain selain membuka lapaknya di tengah pandemi.
"Lebih baik (berdagang), ketimbang harus kelaparan," ucap salah satu pedagang kepada kepripedia.
Ia mengakui, sejauh ini bantuan pemerintah tidak sepenuhnya dirasakan para pedagang. Terlebih bagi para perantau yang mencari nafkah dengan berjualan di Kota Batam.
Secara administrasi, sebagian pedagang bukan warga asli Batam yang otomatis tidak tercatat sebagai penerima bantuan pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
"Bantuan tidak dapat, mau pulang kampung tidak bisa. Di kampung pun tidak bisa apa," terangnya.
Ia hanya berharap, jika pemerintah memutuskan untuk menutup lapak, perlu diiringi kebijakan yang turut membantu meringankan beban mereka.