Musrenbang 2019 Karimun, Soroti Infrastruktur Hingga E-Planning

Bupati Karimun Aunur Rafiq beserta jajaran FKPD | Foto : kepripedia/Khairul S

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun Provinsi Kepri di fokuskan pada empat poin pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga E - Planning.

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatatkan adapun empat fokus tersebut antara lain pemerataan infrastruktur dan kelestarian lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola birokrasi yang baik, pengembangan investasi dan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan serta pengembangan pariwisata.

"Ini merupakan keniscayaan yang harus kita lakukan untuk mengikuti proses perkembangan zaman dan teknologi untuk melaksanakan rencana aksi yang telah sama-sama kita sepakati dengan Komisi pemberantasan korupsi (KPK)," ujar Rafiq usai pembukaan Musrenbang 2019 di Gedung Nilam Sari, Karimun, Rabu (13/3) pagi.

Kemudian, dengan perencanaan pembangunan berbasis elektronik diharapkan proses perencanaan akan lebih tertib karena akan mengikuti sistem standar prosedur dan ketepatan waktu yang telah terprogram sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan aturan yang berlaku.

"Sistem perencanaan berbasis elektronik ini juga bersifat transparan dan terbuka karena dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat oleh institusi yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan sehingga diharapkan perencanaan yang kita lakukan menjadi lebih tertib dan jauh dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak semestinya," kata dia.

Suasana Pelaksanaan Musrenbang | Foto: kepripedia/Khairul S

Sementara itu ketua pelaksana yang juga selaku Kepala Baperlitbang Kabupaten Karimun Djunaidy menuturkan, Musrenbang tingkat Kabupaten Karimun ialah untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah, menyepakati prioritas pembangunan daerah, menyepakati program kerja kegiatan pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi.

"Kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi serta klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah dengan dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan," katanya.

---

Penulis : Khairul S

Editor : Wak JK