Pemasangan Pagar Laut: Rahmad Sukendar Desak Aparat Usut Tuntas dan Adili Pelaku

Pagar Laut di Tangerang, Banten. (Foto: Kumparan)

Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, SH, meminta aparat kepolisian segera menyelidiki dan menangkap pelaku pemasangan pagar laut di kawasan perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Insiden ini menjadi perhatian luas setelah viral di media sosial dan menjadi sorotan publik.

Rahmad mendesak agar pihak berwenang bertindak tegas terhadap pelaku yang telah merugikan masyarakat, khususnya nelayan lokal yang terdampak secara langsung.

“Saya meminta kepolisian untuk segera turun tangan, menyelidiki, dan menangkap pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini. Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut hingga merugikan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin (20/1/2025).

Masalah ini mencuat setelah sejumlah tudingan mengarah pada Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara (Pantura) sebagai pihak yang bertanggung jawab. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengonfirmasi bahwa kelompok tersebut belum memenuhi panggilan resmi untuk memberikan keterangan.

“Kami mendapat informasi bahwa pemasangan pagar ini dilakukan oleh kelompok nelayan. Namun hingga kini mereka belum hadir dalam panggilan resmi yang disampaikan melalui Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP),” ungkap Sakti saat berada di Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/1/2025).

Ia menambahkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meminta bantuan aparat penegak hukum untuk menyelidiki lebih dalam kasus ini.

“Ada dampak besar dari pemasangan pagar laut ini terhadap aktivitas nelayan. Kami mendorong agar aparat penegak hukum segera bertindak demi memastikan keadilan,” lanjutnya.

Rahmad Sukendar mengingatkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap ekosistem laut dan ekonomi masyarakat pesisir.

“Pemasangan pagar laut ini mengancam kelangsungan hidup nelayan serta ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan mereka. Saya mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak tegas, menangkap, dan mengadili pihak yang bertanggung jawab,” kata Rahmad.

Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian cepat dan transparan untuk mencegah kerugian lebih lanjut.

“Jika kasus ini dibiarkan, bukan hanya masyarakat pesisir yang dirugikan, tetapi juga keberlanjutan lingkungan laut kita. Aparat harus bertindak adil,” tutupnya.

Kasus pemasangan pagar laut di PIK 2 kini menjadi perhatian nasional. Banyak pihak berharap penyelesaian yang tegas dan cepat untuk melindungi keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat pesisir.