Pendapatan Perusahaan Daerah BPR Karimun Anjlok: Dari Rp 707 Juta ke Rp 17 Juta

Ilustrasi BPR. Foto: iStock

Pendapatan dari sektor perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karimun, Kepulauan Riau, mengalami penurunan yang cukup fantastis, bahkan hingga mencapai 1.000 persen.

Pada periode sebelumnya, pendapatan daerah yang dihasilkan dari sektor ini mencapai Rp 707 juta. Namun saat ini hanya berada di angka Rp 17 juta.

Alhasil, perolehan pendapatan Rp 17 juta tersebut tidak bisa disetorkan ke kas daerah dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) minimum Rp 1 miliar.

Hal ini berbanding terbalik dari tujuan awal didirikannya PD BPR Karimun oleh Pemkab Karimun yang hendak mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kondisi ini juga dibenarkan oleh Bupati Karimun, Aunur Rafiq. Pendapatan yang diperoleh tidak dapat disetorkan ke kas daerah Karimun.

"Pendapatan Rp 17 juta. Itu pun tidak bisa disetor ke kas daerah karena syarat OJK itu minimum ada saldo kas BPR Rp 1 miliar baru bisa diambil," kata Rafiq.

Ia menjelaskan, atas perolehan pendapatan yang anjlok ini, Pemda Karimun harus kembali mengakomodir kebutuhan anggaran senilai Rp 1 miliar, atas persetujuan DPRD Karimun.

"Sudah disetujui DPRD. Suntikan dana senilai Rp 1 miliar," jelasnya.

Rafiq menyebutkan, salah satu faktor penyebab terjadinya kondisi ini adalah kredit macet. Para debitur atau peminjam yang menunggak pembayaran kredit di PD BPR Karimun yakni ASN dan honorer di Pemkab Karimun sendiri.

"Kredit macet, honor dan PNS nunggak," ungkapnya.

Mengatasi hal ini, lanjut Rafiq, pihaknya akan memperkuat kerjasama antara BPR dan Bank Riau Kepri. Salah satu bank lokal dengan saham minoritas yang dimiliki oleh Pemda Karimun.

"Selama ini karena belum adanya kerjasama, hal tersebut tidak bisa dilakukan sekalipun kita punya saham di sana," tutupnya.