News
·
21 Juni 2021 14:13
·
waktu baca 2 menit

Pengamat Kritik Kinerja Wali Kota Tanjungpinang

Konten ini diproduksi oleh kepripedia
Pengamat Kritik Kinerja Wali Kota Tanjungpinang (280106)
searchPerbesar
Wali Kota Tanjungpinang, Rahma. Foto: dok Pemkot Tanjungpinang.
Pengamat Kebijakan Publik, Alfiandri, menilai selama 9 bulan kepemimpinan Rahma di Kota Tanjungpinang tidak ada capaian kinerja yang signifikan. Baik itu, di bidang ekonomi, pemerintahan, serta pembangunan.
ADVERTISEMENT
Di bidang ekonomi, ia menjelaskan, saat ini Kota Tanjungpinang sudah memasuki masa krisis. Dimana, banyak usaha yang gulung tikar, serta Cash flow yang melambat.
"Bahkan, sekelas mall Tanjungpinang City Centre (TCC) saja sudah sudah mau tutup. Dan, lihat dia tidak melakukan apa-apa," ujarnya, Senin (21/6).
Kemudian, dilanjutkan Alfiandri, di bidang birokrasi pemerintahan bisa dilihat dengan sejumlah kasus yang dilakukan oknum ASN Kota Tanjungpinang selama masa jabatanannya. Mulai dari, sikap koruptif, malsosial serta kasus pidana lainnya.
"Serta, untuk mengurus Waki Wali Kota Tanjungpinang saja sampai saat ini belum tercapai," katanya lagi.
Akademisi Universitas Martim Raja Ali Haji (Umrah) ini mengatakan, seharusnya Rahma tidak hanya membaca statistik capaian di daerahnya saja. Namun, juga melihat langsung di lapangan kondisi ekonomi Kota Tanjungpinang yang sudah makin melemah di masa pandemi COVID-19 ini.
ADVERTISEMENT
Ia menyarankan, sebagai kepala daerah Rahma harus memahami konsep pentahelix atau multipihak. Dimana, konsep kolaborasi antara unsur Pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media massa untuk mengembangkan potensi daerah.
"Kalau saya menilai Wali Kota ini tidak memahami konsep pentahelix. Seharusnya, dia harus merangkul unsur-unsur tersebut sampai masa akhir jabatan," terang Alfiandri.
Belum lagi, ditambahkannya, sikap yang ditunjukkan Rahma saat menerima kunjungan dari awak media di rumah dinasnya, belum lama ini. Dimana, seolah-olah Rahma bersikap arogan dengan menyatakan dirinya memiliki anggaran dan berhak memutuskan media mana yang bisa bekerjasama dengannya atau tidak. Pejabat publik itu bahkan menyinggung media-media yang kerap mengkritik kinerjanya selama ini.
"Ini sikap yang menjejaskan (membinasakan) dirinya sebagai wali kota. Pemerintah itu wajib dikritik. Karena, kritik ini bukan langkah perlawanan, namun bentuk rasa sayang masyarakat, bentuk empati publik. Bukan untuk dimusuhi," demikian Alfiandri.
ADVERTISEMENT
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020