Potensi Pendapatan Bergeser, Penyampaian KUA-PPAS APBD Kepri 2022 Ditunda

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak. Foto: Istimewa

DPRD Provinsi Kepulauan Riau menunda paripurna penyampaian KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2022 pada Senin (11/10). Penundaan tersebut disebabkan Pemprov Kepri masih harus membahas proyeksi belanja dan pendapatan tahun anggaran 2022.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, mengungkapkan penundaan tersebut sesuai dengan surat Gubernur Kepri yang meminta penyampian KUA-PPAS ditunda sementara waktu.

Hal tersebut dikarenakan, pihak Pemprov Kepri belum siap menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA).

"Pemprov (Kepri) belum siap. Makanya ditunda, sesuai suratnya ditunda hingga minggu ke-2 November ini," ungkapnya.

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, pada APBD 2022 Kepri terdapat banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) bergeser atau loss potensi. Seperti, potensi pendapatan labuh jangkar, PDAM, dan lainnya.

Makanya, hal tersebut harus disusun dan dibahas lebih lanjut untuk memastikan proyeksi pendatan tersebut.

Namun demikian, lanjut Jumaga, pihaknya tetap memaksakan potensi labuh jangkar masuk dalam proyeksi PAD.

"Paling tidak kita masukkan sekitar 25 persen dadi target sebelumnya," katanya.

Meski banyak loss potensi di Provinsi Kepri, namun Jumaga berharap APBD Kepri 2022 tembus Rp4 triliun. Hal tersebut bisa terwujud apabila potensi pajak kendaraan bermotor bisa dimaksimalkan.

Karena, menurutnya, saat ini potensi pendapatan dari sektor tersebut baru bisa terwujud sekitar 60 persen. Maka dari itu, jika BP2RD dapat memaksimalkannya hingga 80-90 persen target APBD Rp4 triliun bisa terwujud. Ditambah dengan dana perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Harapan kita sampai Rp4 triliun, mudah-mudahan target ini tercapai," harap Jumaga.