Rahmad Sukendar: Semua Pihak Wajib Bertanggungjawab atas Pagar Laut di Tangerang

Pagar Laut Tangsel. (Foto: Kumparan)

Ketua Umum Badan Peneliti Independen (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, SH, memberikan pernyataan tegas mengenai pemasangan pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang, Banten.

Pagar sepanjang 30 kilometer yang telah memicu keresahan nelayan setempat ini menjadi isu hangat yang perlu segera ditangani, dengan semua pihak bertanggung jawab.

Rahmad Sukendar menyerukan agar seluruh pihak terkait, terutama kementerian yang berperan dalam kebijakan tersebut, menjaga amanah Presiden Prabowo Subianto yang telah berkomitmen untuk mengabdi sepenuh jiwa dan raga bagi bangsa dan negara.

“Kementerian terkait jangan hanya terlihat manis di depan Presiden, namun malah bertindak sebaliknya di lapangan,” ujar Rahmad pada Rabu (22/1/2024). Ia menekankan pentingnya perhatian yang serius terhadap kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir Banten.

Menurut Rahmad, keberadaan pagar laut tersebut tidak hanya menghambat aktivitas nelayan dalam mencari ikan, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian masyarakat pesisir. “Ini bukan hanya soal pagar, tapi soal hak hidup masyarakat pesisir yang harus dijaga,” tambahnya.

Kontroversi ini mendorong langkah tegas dari pemerintah. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, melakukan penyegelan terhadap bagian pagar laut sepanjang 3,16 kilometer di wilayah perairan Tangerang. Langkah ini diambil setelah mendengar keluhan masyarakat yang merasa dirugikan.

“Penyegelan pagar ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap nelayan dan masyarakat pesisir. Presiden tidak ingin ada kebijakan yang justru merugikan rakyat kecil,” ungkap seorang pejabat KKP yang enggan disebutkan namanya.

Menurut laporan, pagar laut yang terpasang di perairan Kabupaten Tangerang telah menghambat akses nelayan ke daerah penangkapan ikan, yang berakibat pada penurunan hasil tangkapan mereka. Selain itu, pemasangan pagar ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan tujuan dari pemasangannya.

Banyak pihak menduga bahwa pemasangan pagar tersebut dilakukan tanpa koordinasi yang cukup dengan masyarakat setempat.

“Ini adalah tindakan yang tidak hanya melanggar hak-hak nelayan, tetapi juga menunjukkan kurangnya perhatian terhadap tata kelola kelautan,” ujar Rahmad.

Rahmad Sukendar meminta semua pihak, terutama kementerian terkait, untuk segera mengevaluasi dan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar tersebut. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal setiap kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat kecil.

“Marwah kepemimpinan Presiden Prabowo harus dijaga. Jangan sampai komitmen beliau untuk kesejahteraan bangsa dicederai oleh kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Rahmad juga berharap bahwa langkah penyegelan pagar laut ini menjadi awal dari solusi menyeluruh bagi nelayan dan masyarakat pesisir di Banten.

Ia menekankan bahwa keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

“Kesejahteraan nelayan adalah kesejahteraan bangsa. Kita harus bersama-sama menjaga hak mereka untuk hidup layak dan sejahtera,” pungkasnya.

Dengan adanya langkah tegas dari pemerintah, diharapkan polemik ini dapat segera terselesaikan dan tidak kembali mengganggu aktivitas masyarakat pesisir. Kini, perhatian publik tertuju pada tindak lanjut pemerintah dalam menuntaskan persoalan ini secara adil dan transparan.