

ADVERTISEMENT
Natuna, Kepulauan Riau merupakan daerah yang kerap menjadi sorotan masyarakat, pemerintah pusat bahkan dunia dengan berbagai permasalahan di lautnya. Termasuk diantaranya yang paling sering ialah kasus ilegal fishing yang dilakukan kapal asing negara-negara lain.
ADVERTISEMENT
Sudah bukan hal baru, kedaulatan Laut Natuna Utara hampir setiap tahunnya terus diuji dengan adanya pelanggaran-pelanggaran bahkan sengketa antar negara di Asia Tenggara.
Dikutip dari berbagai sumber, diantaranya konflik terkait garis batas Tiongkok (nine dash line) melewati Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sejumlah negara sekitar. Meskipun penetapan ukuran ZEE sudah berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
Ditambah adanya saling klaim kepemilikan pulau seperti Kepulauan Spratly, Paracel, dan Scarborough.
Dari data yang dirangkum kepripedia di berbagai sumber diantaranya dari Badan Pusat Statistik (BPS), disebutkan potensi ekonomi di perairan yang dulunya disebut Laut Cina Selatan ini mencapai puluhan hingga ratusan ribu ton biota laut. Belum lagi perlintasan dagang yang mencapai triliunan US dolar.
ADVERTISEMENT
Dengan itu, Natuna menjadi daerah yang menggiurkan di Indonesia dengan beragam potensi dan sumber daya lautnya.
Menjaga Laut Natuna Utara Bukan Hanya Tugas Negara
"Menjaga laut natuna itu menjadi tangung jawab bersama," ungkap Dedek Ardiansyah kepada kepripedia, Selasa (5/5).
Dedek Ardiansyah adalah sosok yang disebut 'Komandan' dalam lingkungannya yang sama-sama sukarela menjaga perairan Natuna.
Mereka bukanlah aparat yang dilengkapi persenjataan, kapal, dan fasilitas lengkap lainnya seperti petugas keamanan laut (Coast Guard) yang ditetapkan pemerintah.
Bersama Dedek, sekelompok sukarelawan penjaga laut potensial di Indonesia ini merupakan nelayan setempat yang biasa beraktivitas lepas pantai di Natuna.
Seperti diakhir tahun 2019, kepripedia berhasil menerbitkan informasi di kumparan terkait adanya kapal asing berbendera Vietnam yang leluasa menangkap ikan di perairan Natuna.
ADVERTISEMENT
Ya, informasi tersebut bermula dari laporan yang disampaikan oleh sosok Dedek Ardiansyah. Ia begitu menggebu-gebu saat itu menyampaikan kabar itu kepada reporter kepripedia meskipun ditengah malam, dengan harapan kabar ilegal fishing itu segara ditindak lanjuti oleh pemerintah pusat.
"Karena pada prinsipnya saat laut kita di jajah oleh negara asing apalagi mengunakan alat tangkap yang terlarang itu kita sendiri yang rugi," alasan yang diungkap Dedek saat bercerita.
Kata dia, menjaga perairan Natuna bukanlah hal sederhana, karena juga berpengaruh bagi nelayan setempat yang juga beroperasi di laut yang sama.
"Saat kapal kita lagi operasi melakukan penangkapan ikan, alat tangkap kita Rusak di tarik oleh alat-alat tangkap mereka (kapal asing) yang mengunakan pukat trowl," lanjut Dedek.
ADVERTISEMENT
"Ditambah, lestari dan biota laut kita menjadi rusak karena alat tangkap pukat gandeng itu," tambah dia.
Cara Sederhana Menjaga Kedaulatan Laut Natuna
Indonesia dengan wilayah maritim, termasuk Laut Natuna Utara dengan perbatasan langsung ZEE, Selat Karimata dan Selat Singapura, bukan hal yang mudah terpantau oleh kapal pengawas pemerintah.
Laut Natuna yang luasnya mencapai ribuan kilometer itu adalah alasan sulitnya pengawasan. Kapal asing mulai beroperasi dan bekerja saat kapal petugas tidak berada di laut tersebut.
"Mereka juga sudah sangat pintar saat ada kapal petugas mereka menjauh dan lari ke perbatasan. Saat malam mereka masuk lagi ke laut indonesia," ungkap Dedek.
Ia menjelaskan posisi yang sering dimasuki kapal ilegal fishing rata-rata di posisi kordinat 04.20.000 - 109.30.000.
ADVERTISEMENT
"Untuk masalah lain tidak ada. Laut natuna cuma masalah illegal fising yang selalu terjadi," papar dia.
Dedek bercerita, bahwa yang dilakukannya bersama rekan-rekan ialah dengan menyampaikan informasi ke instansi yang berwenang. Seperti Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Satuan Pengawasan (Satwas) PSDKP di Natuna dan Batam.
Informasi itu mereka dapatkan dari kapal-kapal rawai nelayan yang memang memiliki izin di Kepri saat beroperasi di laut Natuna.
"Kita setiap hari melakukan kontak lewat radio. Setiap informasi yang sifatnya penting kami sampaikan langsung ke PSDKP," terangnya.
Dedek menyebutkan, setidaknya ada 28 kapal rawai yang ia bantu perizinan selama di Natuna. Secara tidak langsung, kapal-kapal tersebutlah yang terus memantau kondisi laut Natuna.
ADVERTISEMENT
"Setiap ada illegal fising kita selalu memberikan informasi dan setiap mereka menyakan tentang keadaan laut juga kita berikan informasi," ceritanya lagi.
Sosok Dedek Ardiansyah
Kepada kepripedia, Dedek bersama rekannya mengaku ikut memantau laut yang sangat rawat konflik itu secara sukarela.
Sudah hampir masuk empat tahun lamanya Dedek 'memimpin' mengawasi laut Natuna. Sejatinya hal itu bukan lah hal baru, sejak era Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dipimpin Susi Pudjiastuti. Bahkan jauh sebelum itu, sejak almarhum ayahnya yang juga beraktivitas dibidang laut. Diketahui, untuk sektor itu di keluarganya lebih kurang hampir 20 tahun lamanya.
"Saya hanya pengurus kapal izin kepri alat tangkap rawai yang di percayakan mengurus perizinan di Natuna. Saya membatu dalam hal operasi saat dilaut sini," sebut dia.
ADVERTISEMENT
Pria berusia 31 tahun itu bertanggungjawab memastikan kapal nelayan 20 GT dibawah kendalinya aman beroperasi di laut.
Sebelum berlayar, masing-masing nakhoda dan ABK dari puluhan kapal menemuinya untuk keperluan dokumen keberangkatan.
Sebenarnya, banyak kelompok nelayan dan 'bos ikan' yang ada di Natuna. Tetapi pria yang tinggal di Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kabupaten Natuna ini memang terkenal memiliki relasi ke instansi yang berwenang dibidang tersebut.
Wajar jika kesehariannya dibidang perikanan tangkap dan relasi tersebut ia mampu memberikan informasi dan melaporkan kondisi yang janggal di laut kampung halamannya tersebut.