Pemblokiran TikTok di AS: Persepsi Pemerintah Amerika terhadap Keamanan Nasional

Edited by Keren Assa

Tiktok hengkang dari Play Store, App Store dan beberapa toko aplikasi lainnya di Amerika Serikat pada 19 Januari 2025. Bukan hanya hilang dari aplikasi, tapi para pengguna TikTok juga sudah tidak dapat mengakses aplikasi tersebut pasca pemblokiran dilakukan.

Berdasarkan RUU pelarangan TikTok yang disahkan pada tahun 2024 lalu, dimana dalam era kepemimpinan Joe Biden, terjadi beberapa simpang siur dalam kepemerintahan Amerika Serikat mengenai persepsi kebocoran data pengguna TikTok yang membahayakan keamanan nasional.

Para pejabat AS memberi peringatan atas meningkatnya popularitas dan penggunaan aplikasi TikTok, terutama di kalangan anak muda. Sekaligus mengklaim bahwa aplikasi ini dapat memungkinkan China memata-matai sekitar 170 juta pengguna TikTok di Amerika Serikat. RUU pelarangan TikTok berisi: Perusahaan yang menaungi TikTok atau ByteDance harus menjual saham TikTok pada Investor Amerika dalam kurun waktu 9 bulan, dan jika tidak, maka TikTok harus berhenti beroperasi di Amerika. Pemerintah tidak serta-merta membuat Keputusan beresiko tersebut yang mana telah diketahui bahwa pengguna TikTok Amerika berada di urutan 3 teratas dibandingkan negara-negara lainnya. Menandakan bahwa akan terjadi banyak kontra, dilihat dari peminatan dari segala umur terlebih lagi anak muda, cukup kuat terhadap aplikasi TikTok.

Persepsi pemerintah AS mengenai Ancaman terhadap Keamanan Nasional menjadi cikal bakal dari tindakan berani yang dilakukan AS. Keamanan Nasional diartikan sebagai keadaan dimana unsur pokok yang membentuk satu negara seperti: kedaulatan, wilayah, warga negara, basis ekonomi, pemerintah dan sistem konstitusi serta nilai-nilai hakiki yang dianutnya terjamin eksistensinya dan dapat menjalankan fungsi sesuai tujuannya tanpa gangguan atau ancaman dari pihak manapun. Sementara itu pemerintah AS merasa bahwa ada ancaman yang muncul dari penggunaan aplikasi raksasa teknologi China. Dugaan penyalahgunaan data oleh China karena berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional 2017 yang berisikan bahwa Perusahaan atau organisasi lokal harus memberikan data pada pemerintah untuk mendukung Kerjasama Bersama Intelejen Negara

Ancaman terhadap kedaulatan juga pastinya diduga oleh pemerintah Amerika, bahwasanya dari laman TikTok yang algoritmanya telah di manipulasi oleh China berpotensi menyebarkan konten propaganda yang dipertontonkan kepada warga AS. Dugaan spionase yang dilakukan China melalui data-data pengguna TikTok AS dibalas bantahan oleh pihak TikTok yang berargumentasi bahwa data pengguna disimpan di server domestik yang diawasi oleh pihak yang berdiri independent dari kepentingan politik.

Penundaan 90 Hari

Setelah Trump dilantik menjadi Presiden AS pada tanggal 20 Januari, TikTok Kembali beroperasi. Perintah eksekutif yang trump keluarkan mengenai penundaan pemblokiran memberi kesempatan bagi pengguna TikTok AS untuk bersenang-senang sebelum blokir terjadi Kembali, dan juga memberi pertimbangan lebih Panjang bagi ByteDance untuk memberikan Investor Amerika setengah dari saham TikTok.

Kita dapat melihat isu ini melalui grand theory dalam kajian Hubungan Internasional yaitu teori realisme dalam konsep keamanan.

Elemen penting dalam konsep keamanan adalah Keamanan bersifat produk dari kebijakan yang dihasilkan beragam aktor entah itu adalah aktor negara maupun non negara. Pada isu ini, kebijakan-kebijakan dari aktor non negara seperti Perusahaan yang menaungi TikTok atau ByteDance memilih untuk tidak menjual saham kepada Amerika. Hal tersebut dikarenakan ketegangan hubungan AS dan China dari tahun ke tahun, yang mana jika ditarik garis Sejarah, dinamika hubungan antara AS dan China selalu tidak menentu. Tentu saja ByteDance sebagai aktor non negara China berusaha untuk mempertahankan saham TikTok, yang dimana kita tahu bahwa TikTok menduduki peringkat teratas Berdasarkan databoks jumlah unduhan aplikasi terbesar atau aplikasi yang memiliki paling banyak peminat.

Dengan melindungi aset yang ByteDance Kelola pastinya mempertahankan perekonomian dan kekuatan teknologi China. Dan setiap penjualan TikTok harus disetujui oleh Pemerintah china dikarenakan pada 2020 lalu ada aturan ekspor dari Kementerian Perdagangan Tiongkok yang merilis daftar kontrol ekspor terbaru yang mencakup "rekomendasi konten yang dipersonalisasi berdasarkan analisis data" dan sejumlah teknologi lainnya, yang membatasi ekspor untuk keperluan militer dan sipil. Namun Pemerintah China tetap menyerahkan Keputusan terhadap tanggapan dari ByteDance mengenai penjualan TikTok pada Investor Amerika karena perhitungan dari penjualan tersebut harus berdasarkan prinsip pasar dari Perusahaan ByteDance.

Selanjutnya dalam analisis globalisasi dan ancaman Keamanan Negara. Terdapat yang Namanya Globalisasi Sosial, artinya adalah proses integrasi tidak terkendali, negara yang teknologinya tinggi mudah memberikan pengaruhnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa segala macam jenis teknologi yang dikeluarkan oleh China dapat membantu setiap pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, begitu juga dengan Amerika yang terus mengeluarkan jenis Teknologi baru yang membuat kedua negara terus bersaing dalam semua sektor. Persaingan teknologi lain diantara China dan Amerika adalah perkembangan AI atau kecerdasan buatan. Dalam hal ini, TikTok adalah aplikasi atau teknologi buatan Perusahaan raksasa di China yang meraup begitu banyak atensi publik bukan hanya pada masyarkat lokal China tetapi sudah dalam skala global. Pemerintah amerika melihat begitu banyak Masyarakat AS yang menggunakan aplikasi TikTok, bahkan pemerintah, sektor perdagangan, sektor industri pastinya menggunakan TikTok bukan hanya sebagai tempat hiburan tetapi juga sebagai lapangan pekerjaan, lapangan promosi. Banyak kreator yang mengeluh dan menggugat kebijakan pemerintah AS karena mereka mengandalkan TikTok sebagai sumber penghasilan utama melalui promosi produk dan kepopuleran yang didapat atau menjadi “Influencer”. Begitu juga dengan Trump yang mengungkapkan bahwa TikTok yang membantunya untuk bisa terhubung dengan para pendukungnya, serta dapat menyampaikan pesan kepada pemilih muda di Amerika.

Pengaruh yang diberikan dari teknologi china ini pastinya sangat merubah tatanan kerja dalam suatu negara, apalagi Bagi negara yang memiliki jumlah pengguna nomor 2 di dunia dari aplikasi TikTok. Walaupun Indonesia adalah negara dengan jumlah pengguna TikTok tertinggi, tetapi Indonesia adalah negara berkembang yang belum terlalu bersaing Bersama negara-negara adidaya di dunia, sehingga tidak ada masalah yang begitu serius mengenai penggunaan TikTok di Indonesia.

Hal ini dapat dianggap ancaman dalam keamanan nasional bagi pemerintah Amerika, karena keamanan nasional tidak hanya mencakup soal keamanan data warga dan spionase, tetapi juga dalam segi pengaruh dari teknologi tersebut bagi negara. Pemerintah mulai terusik karena dugaan propaganda yang ditudingkan melalui algoritma TikTok. Pemerintah takut bahwa berita-berita china yang masuk kedalam lama TikTok warga AS dapat mengubah polemik yang terjadi diantara dua negara yang kerap kali bersitegang.

Henry Kissinger, seorang akademisi realis berpendapat bahwa “bagaimana kita secara realistis memandang kepentingan nasional kita, itulah inti dari perhatian kita terhadap keamanan”

Kebijakan pemblokiran TikTok yang sedang dalam tahap menunggu kepastian di Amerika tentunya menuai pro dan kontra bagi Masyarakat Amerika. Tetapi persepsi ancaman yang dilihat oleh Pemerintah Amerika tentunya melahirkan ketegangan baru bagi dinamika hubungan AS dan China. Dari Kebocoran data, Spionase dan Propaganda merupakan bentuk dari persepsi yang hadir dari adanya rasa ancaman yang sampai sekarang terus diusahakan pemerintah AS agar ByteDance dapat memberikan 50% saham dari TikTok bagi Investor Amerika agar keamanan nasional di Amerika tetap terjaga.