Tiga Tahun Jokowi-JK Memimpin, Seperti Apa Perkembangan Indonesia

Hampir 3 tahun Jokowi-JK memimpin negeri ini, beragam pro dan kontra terus mewarnai pemerintahannya. Dinamika ini tentu sangat positif, dimana menunjukan proses demokrasi masih bekerja di negeri ini. Kritik merupakan hal yang tak terelakan pada siapa saja yang menjadi pemimpin. Tentu, yang membedakan adalah sehat atau tidaknya kritik tersebut.

Jokowi sering dinilai sebagai seorang presiden yang lemah dan tidak mengerti persoalan bangsa. Tetapi tanpa disangka, selama 3 tahun pemerintahannya beragam kemajuan telah ditorehkannya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga dalam jajaran negara-negara anggota G20. Data Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan bahwa sebagian besar anggota, seperti Amerika Serikat, India, dan Tiongkok, pertumbuhan PDB di tiga negara tadi kompak turun. Amerika Serikat turun dari 1,1 persen ke 0,7 persen, India dari 1,8 persen ke 1,1 persen, dan Tiongkok dari 1,8 persen ke 1,7 persen.

Sementara, Indonesia bisa mempertahankan pertumbuhan PDBnya di level 1,2 persen.

Saat ini, India berada di posisi pertama dalam pertumbuhan ekonomi (7,2 persen), Tiongkok di posisi kedua (6,8 persen), dan Indonesia di posisi ketiga (5,02 persen).

Selain itu, berbagai proyek infrastuktur terus digenjot. Tujuannya agar ketimpangan antar wilayah dapat diatasi. Dengan demikian, tujuan pembangunan bahwa semua rakyat dapat sejahtera dapat segera dicapai.

Dalam dua tahun pertama, pemerintah telah mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.225 kilometer, jalan tol sepanjang 132 kilometer dan jembatan sepanjang 16.246 meter atau 160 jembatan. Kemudian, kereta api bukan hanya milik Pulau Jawa. Tapi juga ada di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Melalui program Tol Laut, pemerintah berikhtiar untuk menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Karena itu pemerintah telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai Simpul Jalur Tol Laut. Sebagai pendukung, turut dibangun 47 pelabuhan nonkomersil. Sebanyak 41 pelabuhan sedang dalam pembangunan. Target pemerintah adalah sudah terbangun 100 pelabuhan pada 2019.

Sedangkan di sektor penerbangan, tahun 2016, sebanyak 9 bandara dikembangkan sehingga memiliki standar yang lebih tinggi. 6 bandara di antaranya resmi beroperasi.

Dalam pembangunan tersebut, pemerintah sering disebut menggunakan utang tanpa perhitungan. Dalam hal ini, utang memang meningkat tetapi secara rasio terus turun. Rasio utang terhadap PDB Indonesia sempat melonjak hingga 85,4 persen pada 1999, atau setelah diterpa krisis moneter. Kemudian, sempat membengkak menjadi 88,7 persen sebelum akhirnya secara bertahap turun. Pada 2015, rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia hanya sebesar 27 persen.

Menurut menteri ekonomi, Sri Mulyani, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi kita cukup baik sesuai dengan prediksi di APBN bahkan lebih optimis. Itu ditegaskan oleh pendapat World Bank yang melihat bahwa ekonomi Indonesia di tahun 2017 masih kuat, dan memiliki fundamental yang kokoh sehingha membuahkan peningkatan peringkat kredit.

Memang masih banyak masalah, seperti soal ketimpangan dan pemerataan pembangunan. Tetapi, Jokowi dan kabinet Kerja terus mendorong perbaikan kehidupan bangsa dan negara. Bahkan untuk itu Jokowi berani mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak populer, misalnya mengalihkan subsidi BBM.

Akhir-akhir ini, publik dikejutkan dengan keberanian Jokowi dalam mengeluarkan Perppu ormas anti-Pancasila dan menutup telegram karena digunakan oleh teroris. Hujan kritikan atas terbitnya Perppu Ormas dan pemblokiran telegram tidak membuat Presiden Jokowi keder.

Sebaliknya, menurut mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, Jokowi tetap santai, siap menerima resikonya, termasuk ikhlas jika tidak populer akibat kebijakannya ini. "Soal ini, kan orang banyak tanya, nanti popularitas Bapak gimana? Presiden (jawab), 'Saya ndak perlu popularitas, ini rakyat yang punya'. Saya bilang berani sekali, orang kurus begitu ternyata berani," ujar Buya seusai bertemu dengan Jokowi di Istana Presiden, Selasa (11/7).

Keberanian Jokowi tersebut mematahkan anggapan publik mengenai citranya yang terlihat lemah dan mudah diatur. Juga mematahkan anggapan bahwa Jokowi hanya mengandalkan pencitraan untuk menjaga popularitasnya.

Keluarnya Perppu yang akan membubarkan ormas anti Pancasila seperti HTI merupakan langkah untuk melindungi ideologi dan konstitusi negara. Tetapi karena tindakannya itu, Jokowi justru dianggap memusuhi Islam.

Tapi hal itu dibantah oleh Buya Syafii. Menurutnya, upaya yang menyerang Jokowi dengan isu permusuhan Islam adalah isu gorengan. "Orang bilang Perppu ini melawan umat Islam. Islam yang mana? Ini kan digoreng isu menuju 2019, dan Jokowi nggak peduli itu. Dia ndak punya beban, dan ndak korup, dan juga bukan pengusaha besar," kata Buya.

Sebagaimana disebutkan di atas, dinamika atas negeri ini adalah hal yang lumrah. Pro dan kontra hal yang biasa. Kritik adalah motor demokrasi. Tetapi itu harus dilandasi dalam semangat untuk menjaga kebaikan negeri ini.