Menakar "Oleh-oleh" Gibran dari Afrika: Sekadar Simbolis atau Strategis?
Mahasiswa S1 Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Kevin Canavaro Hutauruk tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAda semacam "hukum tak tertulis" bagi orang Indonesia: jika pulang dari perjalanan luar negeri, buah tangan adalah kewajiban. Biasanya, koper akan penuh dengan cokelat, gantungan kunci, atau kain etnik khas negara tujuan.
Namun, narasi berbeda dibawa oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Afrika Selatan, November 2025 lalu. "Oleh-oleh" yang dibawa pulang Gibran jauh lebih bernilai daripada sekadar suvenir fisik yang bisa kedaluwarsa.
Ia membawa pulang kebijakan strategis. Sebuah diplomasi yang tidak hanya mempercantik citra negara, tetapi mempermudah hidup warga negara dan memperjuangkan ekonomi negara berkembang.
Karpet Merah ke Afrika Selatan
Kabar yang paling renyah di telinga publik tentu saja kesepakatan bilateral bebas visa bagi pemegang paspor Indonesia ke Afrika Selatan. Ini bukan sekadar formalitas diplomatik di atas kertas.
Harus diakui, Afrika Selatan adalah mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan Sub-Sahara. Selama ini, birokrasi visa kerap menjadi tembok tebal yang menghambat mobilitas. Dengan kesepakatan ini, tembok itu runtuh.
Bagi wisatawan Indonesia, ini adalah karpet merah untuk menikmati Cape Town tanpa ribet. Namun, signifikansinya jauh lebih besar bagi para pengusaha. Ini adalah jalan tol bagi business matching dan ekspansi pasar yang selama ini terkendala hambatan administratif.
Diplomasi QRIS: Solusi Konkret, Bukan Teori
Namun, peran Gibran di Afrika Selatan tidak berhenti pada urusan "jalan-jalan". Pada sesi ekonomi berkelanjutan, Gibran tampil membawa suara Global South (negara-negara berkembang) dengan lantang.
Di sini, ia tidak berpidato dengan bahasa langit. Ia memamerkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Di hadapan para pemimpin dunia, Gibran menegaskan bahwa teknologi harus menjadi jembatan kesetaraan.
"Sistem pembayaran digital nasional kami, QRIS, membuktikan bahwa solusi digital sederhana dan berbiaya rendah dapat meminimalkan ketimpangan," ujarnya.
Ini adalah momen penting. Indonesia tidak lagi hadir sebagai negara yang meminta bantuan, melainkan negara yang menawarkan solusi. QRIS diajukan sebagai model inklusi keuangan yang telah terbukti membantu jutaan UMKM di pelosok nusantara masuk ke ekosistem ekonomi formal.
Kritik atas Ketimpangan Hijau
Satu hal yang menarik adalah keberanian Gibran menyoroti isu keuangan berkelanjutan (sustainable finance).
Transisi menuju ekonomi hijau sering kali menjadi beban sepihak bagi negara berkembang. Gibran mengingatkan dunia: transisi energi tidak boleh meninggalkan siapa pun.
Ia mendesak adanya pembiayaan yang lebih adil, terprediksi, dan setara. Desakan mengenai keringanan utang dan pembiayaan campuran (blended finance) adalah poin krusial.
Jangan sampai upaya menyelamatkan iklim justru "mematikan" napas ekonomi negara-negara yang sedang mencoba bangkit.
Tantangan Implementasi
Kendati demikian, kita tidak boleh terbuai euforia. Deretan "oleh-oleh" manis ini menyisakan pekerjaan rumah.
Kesepakatan bebas visa akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan konektivitas penerbangan langsung (direct flight) yang terjangkau. Begitu pula diplomasi QRIS; tantangan teknis interkoneksi antarnegara harus benar-benar mulus di lapangan, bukan hanya canggih saat presentasi.
Pada akhirnya, G20 Afrika Selatan 2025 menjadi panggung pembuktian. Indonesia, melalui wakil presidennya, mencoba menawarkan solusi konkret. Kini, tantangannya adalah memastikan "oleh-oleh" kebijakan ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan sekadar menjadi headline berita sesaat.