Ekonomi dalam Society 5.0: Ekuivalensi antara Independensi dan Intervensi

source: https://pixabay.com/images/id-1863880/

Kebutuhan, keinginan, kelangkaan, dan kesempatan tidak pernah terlepas dari kehidupan manusia. Manusia merupakan makhluk homo economicus yang selalu bertindak rasional dalam mencapai tujuannya. Perkembangan rasionalitas manusia terbentuk dari zaman ke zaman seiring berevolusinya pemikiran-pemikiran baru. Secara historis, manusia telah melewati empat fase revolusi yang sangat besar serta radikal dalam perubahan berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi.

Baru-baru ini diusung ide society 5.0 dan bahkan telah dimulai di berbagai negara. Society 5.0 lahir dari kecanggihan teknologi industri 4.0. Konsep ini mengusung salah satu nilai, yaitu manusia harus mampu menciptakan atau mengembangkan taraf baru melalui perkembangan teknologi sehingga dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian harinya.

Untuk menciptakan suatu perubahan yang positif, manusia dalam era society 5.0 dituntut untuk dapat selalu aktif berinovasi serta kaya akan kreasi untuk mengatur kegiatan perekonomiannya masing-masing. Dalam realitanya, manusia dituntut untuk selalu siap berkompetisi terutama dalam bidang ekonomi demi mencapai kepuasaan dalam pemenuhan kebutuhan serta keinginannya sendiri. Atas dasar hal tersebut, manusia akan makin terdorong untuk menciptakan pembaruan-pembaruan sehingga menghasilkan nilai-nilai baru. Oleh karena itu, dibutuhkan konsep kebebasan bagi tiap-tiap individu atau kelompok agar dapat mengembangkan inisiatif dalam berkreasi sesuai dengan ide-ide revolusioner yang mereka miliki demi satu hal, yaitu kesejahteraan hidup manusia pada masa yang akan datang.

Di era saat ini, mulai sangat terlihat jelas bahwa adanya intervensi dari pihak pemerintah sangat diperlukan terutama bagi negara yang sedang berkembang. Namun, Intervensi dari pemerintah justru menimbulkan adanya dominasi oleh negara dalam mengelola ekonominya, sehingga dapat meredam bahkan membunuh inovasi dan daya kreasi masyarakatnya. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep Society 5.0 yang mengharapkan agar masyarakat dapat memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan mutu kesejahteraan manusia.

Kebebasan dalam berinovasi di pasar dengan intervensi yang cukup dari pemerintah akan menjadi senjata ampuh bagi suatu negara dalam menghadapi society 5.0. Sistem perekonomian di mana adanya kebebasan bagi masyarakatnya untuk menciptakan inovasi-inovasi akan mendorong seluruh masyarakat lainnya untuk berlomba-lomba dan bersaing demi meminimalisir manusia dengan problematika perekonomiannya. Akibat dari adanya persaingan ini, manusia akan dipacu untuk lebih bekerja keras, belajar, dan lebih berusaha untuk memecahkan kompleksitas dan ketidakpastian ekonomi, sehingga mekanisme pasar dapat dipakai sebagai alat untuk memecahkan masalah sosial.

Sistem perekonomian di mana adanya intervensi dari pemerintah akan lebih memberikan jalan lurus bagi pasar agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, krisis ekonomi, serta tentu pemerintah dapat memberikan solusi alternatif bagi penyediaan barang dan jasa kepada publik. Keseimbangan antara peran pemerintah serta kebebasan pasar sangat perlu untuk diprioritaskan dalam menjawab tantangan dari society 5.0, sebab hal ini dapat menjadi solusi dalam meredam kesenjangan antara manusia dengan permasalahan ekonominya. Satu hal yang harus diperhatikan dalam mencapai keseimbangan antara kebebasan pasar dengan intervensi pemerintah adalah bahwa pemerintah hendaknya datang pada saat diperlukan dan tidak datang pada saat tidak diperlukan. Apabila hal ini terjadi, maka pemerintah memainkan perannya dengan tepat. Jikalau pemerintah datang di saat yang tidak diperlukan maka akan terjadi pemborosan sumber daya alam. Jikalau pemerintah tidak datang di saat yang tidak diperlukan maka akan terjadi persaingan yang tidak sehat dan arah perekonomian negara akan menjadi out of track.

Berangkat dari teori aliran klasik milik John Stuart Mill, campur tangan dari pemerintah dalam bentuk peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang dapat membawa ke arah peningkatan efisiensi dan penciptaan iklim yang lebih baik, tetap diperlukan. Contoh realistis yang dapat dijadikan pedoman adalah kasus di negara-negara seperti Singapura atau lainnya yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus. Hal ini tidak terlepas dari tepatnya fungsi pemerintah untuk mengintervensi pasar sehingga tercipta keefektifan dan keefisienan dalam pasar.

Dengan adanya keseimbangan ini, masyarakat yang tergolong memiliki penghasilan tinggi tentu akan mendapatkan pilihan yang lebih luas dalam berinovasi untuk mencurahkan persepsi dan pengetahuannya dalam berbagai bidang sehingga dapat ikut andil dan berpartisipasi dalam pembangunan negaranya, sementara bagi masyarakat yang tergolong memiliki penghasilan rendah akan mendapatkan solusi alternatif dari pemerintah yaitu dengan mengonsumsi produk-produk alternatif tersebut. Namun, pemerintah juga hendaknya tidak boleh terlalu memanjakan rakyatnya sebab masyarakat yang terus-terusan mendapatkan subsidi atau bantuan hanya akan makin mengandalkan pemerintah. Dalam kasus ini, pemerintah harus bersikap bijaksana mengevaluasi pengeluaran untuk subsidi agar rakyatnya juga mau berusaha dengan keras. Oleh karena itu, demi menjawab society 5.0 juga tidak terlepas dari adanya peran pendidikan serta pemberdayaan masyarakat yang lebih berkelanjutan.

Jika dibawa ke dalam kasus yang terjadi di Indonesia sendiri, saat ini masih tampak bahwa peranan pemerintah lebih mendominasi dalam pasar meskipun secara teori, Sistem Ekonomi Pancasila mengusung kesetaraan antara swasta dan pemerintahan untuk saling berdampingan agar membangun perekonomian ke arah yang lebih baik. Society 5.0 mengharapkan kemandirian manusia untuk dapat mengembangkan nilai baru. Oleh karena itu, Indonesia sebagai suatu negara yang kaya akan SDA serta SDM memerlukan adanya keseimbangan peran antara pemerintah dengan kebebasan pasar. Pemerintah saat ini hendaknya lebih memperhatikan langkah-langkah yang akan mereka tempuh sehingga tidak terlalu mendominasi pasar dan datang di saat-saat yang diperlukan oleh negara.

Konsekuensi dari intervensi-intervensi pemerintah saat ini kerap masih menimbulkan dampak negatif seperti pilihan yang masih kurang banyak, adanya diskriminasi di mana pemerintah masih lebih mementingkan perusahaan milik negara dibandingkan dengan milik swasta, peningkatan biaya untuk standar-standar tertentu, dan masih banyak lainnya yang berujung pada berkurangnya inisiatif rakyat Indonesia untuk memulai inovasi dan hanya puas dengan apa yang dimilikinya sekarang. Oleh sebab itu, demi menciptakan nilai-nilai baru atas dasar revolusi industri 4.0, pemerintah Indonesia hendaknya mengevaluasi langkah-langkah yang mereka ambila agar tidak mendominasi serta memberikan pendidikan atau penyuluhan kepada rakyat Indonesia untuk mulai menuangkan ide-ide yang dimilikinya ke dalam praktik atau bentuk fisik yang baru.

Society 5.0 merupakan tantangan baru bagi setiap bangsa dan manusia untuk mulai berpikir maju memaksimalkan pengendalian teknologi informasi dan komunikasi dari adanya revolusi industri 4.0. Revolusi-revolusi yang sangat terintegritas seperti ini tidak bisa dijauhkan dari dampaknya terhadap bidang perekonomian.

Tantangan dalam memaksimalkan SDA dan SDM sudah menjadi suatu keharusan bagi seluruh bangsa untuk menghadapinya. Pengefektifan dan pengefisiensian struktur-struktur ekonomi agar mencapai asumsi pasar yang sempurna harus berupa keseimbangan antara pihak pemerintah dan swasta. Dengan adanya keseimbangan antara pihak-pihak ini, maka tercipta inovasi-inovasi positif yang bebas serta terintegrasi demi membantu mengembangkan pertumbuhan perekonomian negara tersebut serta dapat berjalan di satu garis lurus tujuan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan arahan serta kebijakan dari pemerintahnya. Oleh sebab itu, keseimbangan antara intervensi oleh pemerintah dan juga kebebasan pasar dapat menjadi jawaban dari tantangan society 5.0.