Debat Capres-Cawapres: Falsafah, Ideologi, dan Sistem Ekonomi yang Kering

Ilustrasi Debat. Foto: Tero Vesalainen/Shutterstock

Kita sudah mendengarkan dua kali debat capres dan dua kali debat cawapres. Dari empat kali debat, banyak masalah telah disinggung--salah satu sisi dan dimensi yang banyak dibicarakan dan diperdebatkan adalah menyangkut masalah ekonomi.

Kita sudah tahu dan mendengar secara seksama apa yang mereka perdebatkan. Intinya, mereka lebih banyak menyorot kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Bukan hanya itu, para capres dan cawapres juga membicarakan tentang kebijakan serta langkah yang akan mereka lakukan jika nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Saya rasa banyak ide-ide dan gagasan bagus yang dijanjikan. Tetapi persoalannya, ide-ide dan gagasan-gagasan tersebut dibangun dan diletakkan berdasarkan apa? Ini penting untuk dipertanyakan karena ada sangat menonjol dan mendominasi dunia yaitu falsafah, ideologi, dan sistem ekonomi liberalisme kapitalisme serta sosialisme.

Pertanyaannya, akan dibawa ke mana negeri ini karena apa yang mereka sampaikan tersebut berayun antara kedua ideologi besar. Beberapa kali gagasan mereka sangat kental dengan warna liberalisme kapitalismenya dan di sisi lainnya sangat menonjol dan kental dengan warna sosialismenya.

Namun yang menjadi pertanyaan, apakah sudah benar apa yang disampaikan dan akan melakukan tersebut? Saya rasa sudah kalau seandainya mereka akan menjadi presiden di negara barat dan atau di negara-negara timur yang ada.

Tetapi yang menjadi persoalan, mereka akan menjadi presiden di negara Republik Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila dan memiliki hukum dasar UUD 1945--di mana falsafah, ideologi, dan sistem ekonominya tidaklah sama dengan negara lain.

Sebab, falsafah, ideologi, dan sistem ekonomi yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa ini adalah benar-benar berbeda dengan kedua falsafah, ideologi, dan sistem ekonomi yang sekarang ini ada mendominasi dunia.

Falsafah, ideologi, dan sistem ekonomi yang ingin kita bangun dan kembangkan adalah sistem ekonomi yang berketuhanan, berperikemanusiaan, serta yang akan memperkuat persatuan dan kesatuan di antara warga bangsa.

Untuk itu sebelum dilaksanakan, kita musyawarahkan dengan cara-cara yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan atau dengan cara yang sebaik-baiknya dan semaslahat-maslahatnya.

Hal-hal itu tentu harus menjadi perhatian semua pihak, terutama oleh para pemimpin--agar di negeri ini, tercipta apa yang menjadi keinginan kita bersama yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di sinilah terletak masalah saat ini, dan di situ pula terletak masalah dalam perdebatan antara para pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah empat kali berlangsung. Konsep-konsep ekonomi yang mereka sampaikan sangat kering kerontang dari falsafah, ideologi, dan sistem ekonomi yang diamanatkan oleh konstitusi.

Bung Hatta memberi istilah yang disebut dengan sistem ekonomi sosialisme versi Indonesia, atau oleh Sri Edi Swasono disebut dengan sistem ekonomi sosialisme religious, dan atau oleh Mubyarto disebut dengan sistem ekonomi Pancasila.

Pertanyaannya akan mereka ke manakan, falsafah, ideologi, dan sistem ekonomi yang telah diamanatkan oleh konstitusi? Hal ini yang belum begitu jelas dan kurang tersentuh dalam perdebatan. Lalu timbul pertanyaan, akan mereka bawa ke mana negeri ini nanti bila mereka terpilih menjadi presiden dan atau wakil presiden untuk lima tahun ke depan? Atau apakah mereka akan masih tetap bersikukuh dengan falsafah, ideologi, dan sistem ekonomi seperti yang tampak menonjol dan mendominasi hari ini?

Bila itu yang terjadi, dan terus berlangsung--tentu bencana dan malapetaka yang akan datang menimpa negeri yang sama-sama kita cintai ini, dan tentu saja jangan sampai hal itu terjadi.