PIK 2 dan Strategi Bangsa Prabowo

Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Peru Palacio de gobierno di Lima, Peru pada Kamis (14/11) waktu setempat. Foto: Hugo Curotto/AFP

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki tugas besar: melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini bukan sekadar kata-kata, melainkan fondasi dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Tugas negara bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga untuk memastikan pemerataan kesejahteraan, agar semua lapisan masyarakat bisa merasakan dampaknya.

Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Salah satu contoh yang mencolok adalah dalam proyek strategis nasional (PSN) PIK 2. Banyak pihak melihat bahwa proyek ini seakan lebih mengutamakan kepentingan investor dan pengusaha besar, sementara kebutuhan masyarakat yang terdampak—khususnya yang harus pindah tempat tinggal—terkesampingkan. Misalnya, ada isu tentang penggantian yang dianggap kurang pantas, kurangnya solusi tempat tinggal yang layak, serta komunikasi yang lebih condong pada kekuasaan dibandingkan dialog terbuka.

Pancasila sebagai Fondasi Ekonomi Berkeadilan

Kondisi seperti di PIK 2 ini menuai kritik, khususnya karena dinilai kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Dalam Pancasila, terdapat nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan, terutama yang berdampak langsung pada rakyat kecil. Falsafah Pancasila inilah yang sebenarnya membuat bangsa kita tetap utuh dan bersatu hingga saat ini.

Menyadari pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Presiden Prabowo Subianto memiliki pandangan tegas tentang penerapan sistem ekonomi berbasis Pancasila. Baginya, ekonomi Indonesia harus mampu mencerminkan nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan, mengutamakan persatuan nasional, berkeadilan, dan berfokus pada kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir pihak yang memiliki modal besar.

Pandangan Prabowo tentang ekonomi berlandaskan Pancasila dituangkan dalam bukunya, Strategi Transformasi Bangsa: Menuju Indonesia Emas 2045. Buku ini menyoroti visinya dalam membangun Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera melalui sistem ekonomi yang merangkul semua pihak. Menurut Prabowo, sistem ekonomi Pancasila memiliki beberapa prinsip dasar, yakni ekonomi yang religius, mendukung persatuan nasional, menempatkan kemanusiaan di atas keuntungan, berpihak pada kepentingan nasional, dan mengedepankan keadilan sosial.

Jika kita menilai proyek PIK 2 melalui prinsip-prinsip ekonomi Pancasila yang ditekankan Prabowo, maka tampak jelas bahwa kebijakan yang diterapkan selama ini masih jauh dari ideal. Misalnya, dalam aspek keadilan sosial, masyarakat yang terdampak oleh proyek ini merasakan ketidakadilan dalam hal ganti rugi dan relokasi. Penggusuran yang terjadi seakan menomorduakan kesejahteraan rakyat, dan hal ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan yang ada dalam Pancasila.

Selain itu, prinsip egaliter yang seharusnya diterapkan dalam sistem ekonomi Pancasila juga belum terwujud dalam kasus PIK 2. Apabila ekonomi berkeadilan benar-benar diterapkan, pemerintah dan pengusaha seharusnya lebih sensitif terhadap nasib rakyat yang terkena dampak pembangunan proyek ini. Pendekatan yang digunakan pun diharapkan bisa lebih berbasis dialog dan pengertian, bukan sekadar kekuasaan.

Kasus PIK 2 ini menjadi ujian besar bagi pemerintahan Prabowo. Di satu sisi, ada tuntutan untuk melanjutkan pembangunan dan investasi demi memperkuat perekonomian negara. Namun, di sisi lain, ada tantangan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan kepentingan rakyat kecil.

Apakah Prabowo akan memprioritaskan prinsip ekonomi Pancasila atau tetap membiarkan proyek strategis nasional berjalan dengan konsekuensi sosial yang belum sepenuhnya teratasi? Harapan besar terletak pada komitmen Prabowo dalam menegakkan sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan sosial. Mudah-mudahan pemerintahannya mampu menghadirkan solusi yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya pada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi besar.

Dengan langkah ini, kita berharap Indonesia bisa bergerak maju menjadi bangsa yang makmur, kuat, dan berkeadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Harapan besar ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Prabowo sebagai presiden, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai bangsa yang menjunjung tinggi Pancasila.

Semoga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang adil, membawa kesejahteraan bagi semua, dan menjaga persatuan bangsa.