PPATK dan Proyek Strategis Nasional yang Bermasalah

Ilustrasi Korupsi Foto: Thinkstock

Jika benar apa yang ditemukan dan disampaikan Kepala PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang mengatakan bahwa sebanyak 36,67 persen dana proyek strategis nasional (PSN) tidak digunakan untuk membangun proyek, tapi masuk ke kantong pribadi sejumlah pihak--maka ini benar-benar sudah sangat keterlaluan dan jelas tidak boleh ditolerir sedikit pun.

Untuk itu, MUI mendesak pihak pemerintah terutama pihak para penegak hukum agar secepatnya bertindak dan mengambil kembali kekayaan negara yang telah mereka rampok tersebut--serta menggiring dan menyeret mereka ke pengadilan untuk diadili dan dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.

Sebab, tindakan yang mereka lakukan itu tidak hanya sekadar merugikan negara--tapi juga telah berkhianat kepada negara. Untuk itu, MUI meminta kepada Presiden RI agar membentuk tim khusus bagi memeriksa kembali secara lebih cermat seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah baik yang sudah selesai atau belum, agar semua persoalan yang terkait dengan PSN ini menjadi terang benderang.

Karena yang mereka lakukan benar-benar sangat menyakitkan hati dan menginjak-injak nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan yang dijunjung tinggi. Sebab, di tengah-tengah kesusahan hidup yang dihadapi oleh rakyat di negeri ini--di mana tercatat ada sekitar 25,9 juta orang yang miskin yang memerlukan bantuan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

Tapi, masih ada segelintir orang yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politikus tersebut malah mengambil dan menikmati kemewahan hidup yang luar biasa dan didapat dari menjarah dana dari proyek strategis nasional.

Jika temuan dari PPATK ini benar, maka wajah pemerintah akibat perbuatan mereka--benar-benar tercoreng dan menjadi sangat-sangat buruk--kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi.