Purbaya, Reaksi Pengusaha serta Posisi Prabowo
Wakil Ketua Umum MUI, Ketua PP Muhammadiyah
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari KH Anwar Abbas tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPara pengusaha memerlukan stabilitas ekonomi dan politik yang dapat menjamin tumbuh dan berkembangnya dunia usaha. Karena itu, dunia usaha sangat membutuhkan kehadiran negara atau pemerintah untuk mengendalikan inflasi, menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja.
Di samping itu, dunia usaha juga memerlukan kehadiran pemerintah dalam membangun dan menyediakan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan energi yang terjangkau, serta memberikan subsidi kepada pihak-pihak tertentu.
Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga memerlukan kehadiran para pengusaha untuk membuka usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan pendapatan kepada negara melalui pajak. Dengan demikian, hubungan antara pengusaha dan pemerintah atau penguasa sebenarnya sangat erat. Keduanya saling memengaruhi dan saling membutuhkan.
Jika hubungan antara keduanya berjalan dengan baik dan tidak diwarnai praktik-praktik tercela, ekonomi nasional tentu akan dapat tumbuh dengan sehat dan rakyat pun diharapkan dapat hidup lebih damai dan sejahtera.
Namun, tampaknya kondisi tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Masih terdapat persekongkolan buruk antara sebagian pengusaha dan oknum-oknum di jajaran pemerintah. Akibatnya, batas-batas yang semestinya dihormati menjadi semakin kabur.
Penguasa tergoda menjadi pengusaha karena ingin mendapatkan keuntungan, sementara pengusaha pun merasa perlu memiliki pengaruh politik, meskipun tidak harus terjun langsung menjadi penguasa. Mereka merasa bahwa dengan kekuatan uang yang dimiliki, mereka dapat memengaruhi, bahkan mendikte, oknum penguasa.
Di tengah situasi seperti itulah Prabowo menunjuk Purbaya sebagai Menteri Keuangan, dengan harapan Purbaya mampu memberantas praktik korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih.
Sebagai pembantu presiden, Purbaya tentu ingin menjalankan apa yang diinginkan atasannya dengan sebaik-baiknya. Langkah-langkah ke arah itu pun telah dilakukan. Namun, langkah tersebut kemudian menimbulkan kegelisahan di kalangan kelompok-kelompok tertentu, terutama aparat yang selama ini diduga telah melakukan praktik kongkalikong dengan pihak pengusaha.
Karena itu, kehadiran Purbaya jelas mengusik kenyamanan sebagian pihak, baik dari kalangan pengusaha maupun oknum pemerintah yang selama ini telah menikmati keuntungan dari praktik-praktik tersebut.
Dalam situasi seperti itu, tentu saja akan muncul perlawanan. Berbagai cara dapat ditempuh untuk mengganjal kebijakan-kebijakan Purbaya.
Salah satunya adalah merusak citra Purbaya dengan melakukan resistensi, tidak memberikan data yang diperlukan, atau menyebarkan narasi kepada publik, baik secara langsung maupun melalui suara para pakar, media sosial, ataupun buzzer. Narasi yang dibangun bisa saja mengatakan bahwa kebijakan Purbaya gegabah, berbahaya bagi perekonomian nasional, dan sebagainya.
Mereka juga dapat mencari dukungan politik di DPR agar lembaga tersebut memanggil dan menekan Purbaya dengan berbagai cara.
Di samping itu, pihak pengusaha yang tidak senang dengan langkah-langkah Purbaya dapat melakukan berbagai upaya untuk mengganggu dan merusak citranya melalui lobi-lobi kepada berbagai pihak, termasuk ke Istana. Tekanan juga dapat dilakukan melalui media dengan memunculkan narasi-narasi negatif mengenai kebijakannya, misalnya dengan mengatakan bahwa kebijakan Purbaya anti-investasi atau dapat mendorong terjadinya resesi.
Bahkan, agar tekanan tersebut memiliki dampak yang lebih nyata, mereka dapat melakukan aksi konkret berupa membawa dana ke luar negeri atau melakukan capital flight, misalnya dengan menjual Surat Berharga Negara (SBN) atau saham yang mereka miliki. Jika dilakukan dalam skala besar, langkah tersebut dapat memberikan tekanan terhadap pasar keuangan dan nilai tukar rupiah.
Di Sinilah Kita Melihat sebuah Ironi
Di satu sisi, kita melihat Prabowo ingin memberantas praktik korupsi dan kolusi serta berbagai praktik tidak terpuji lainnya. Keinginan tersebut kemudian ditindaklanjuti Purbaya dengan membenahi sumber daya manusia dan praktik kerja di kementeriannya, termasuk di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Bahkan, Purbaya disebut berhasil membongkar praktik under-invoicing yang telah berlangsung lama dan sangat merugikan penerimaan negara.
Jika demikian, apa yang dilakukan Purbaya sesungguhnya selaras dengan apa yang diinginkan Prabowo.
Namun, pada saat yang sama, langkah-langkah tersebut tentu dapat menimbulkan reaksi dari berbagai kelompok yang selama ini merasa kepentingannya terganggu. Reaksi tersebut pada akhirnya berpotensi memberikan dampak terhadap kehidupan perekonomian nasional dan menimbulkan tanda-tanda ketidakstabilan ekonomi.
Hal itu dapat dipahami karena struktur ekonomi kita memang masih sangat tidak sehat. Sebagian kecil orang menguasai sebagian besar kekayaan negeri ini.
Coba saja kita lihat. Satu persen orang terkaya di negeri ini menguasai sekitar 46 persen dari total kekayaan nasional. Sepuluh persen orang terkaya menguasai sekitar 77 persen kekayaan nasional, sementara 50 persen penduduk terbawah hanya menguasai sekitar 2,5 persen kekayaan negeri ini.
Dalam dunia perbankan, satu persen rekening terkaya disebut menguasai sekitar 60–65 persen dari total dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Sepuluh persen rekening terkaya bahkan menguasai sekitar 85–90 persen DPK.
Sementara itu, sekitar 10 persen kelompok berpendapatan teratas menikmati sekitar 46–50 persen dari total pendapatan nasional. Sebaliknya, 40 persen kelompok berpendapatan terbawah hanya memperoleh sekitar 15–17 persen dari pendapatan nasional.
Bahkan dalam sektor-sektor strategis seperti sawit, pertambangan, infrastruktur, baja, dan tekstil, penguasaan pasar disebut hanya berada di tangan puluhan grup besar.
Artinya, pasar yang terbentuk di negeri ini bukan lagi pasar persaingan sempurna, di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak sehingga tidak ada satu pihak pun yang mampu memengaruhi harga pasar secara signifikan.
Pasar kita telah bergeser ke arah persaingan tidak sempurna, yang mencakup monopoli, oligopoli, persaingan monopolistik, monopsoni, dan oligopsoni.
Dalam pasar persaingan tidak sempurna, perubahan harga dan situasi pasar dapat sangat dipengaruhi oleh segelintir pelaku ekonomi yang memiliki kekuatan besar.
Karena itu, apabila ada kebijakan Purbaya yang tidak disetujui oleh segelintir kelompok tersebut, bukan tidak mungkin muncul respons pasar yang negatif. Dan ketika hal itu terjadi, para pakar sering kali menjadikan reaksi negatif pasar tersebut sebagai alasan untuk mengkritik kebijakan sang menteri, bahkan jika memungkinkan, mendorong agar menteri tersebut disingkirkan atau bahkan Presiden ikut ditekan.
Oleh karena itu, jika ada seorang menteri yang membuat kebijakan yang sesuai dengan amanat konstitusi, berpihak kepada rakyat, serta bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, Presiden semestinya memberikan dukungan yang kuat kepada menteri tersebut.
Namun, Prabowo tampaknya tidak dapat melakukan hal itu sepenuhnya. Ia tidak bisa begitu saja mengabaikan desakan dan tuntutan para pemilik kapital atau kelompok oligarki karena dampak yang mungkin ditimbulkannya terhadap perekonomian nasional sangat besar.
Pada Akhirnya, Purbaya pun Terjungkal
Hal itu dapat dipahami karena Prabowo memang bukan Putin.
Bagi Putin, jika ada oligarki atau pihak-pihak yang dianggap menghambat tujuannya untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Rusia, ia tidak segan-segan mengambil tindakan keras terhadap mereka, meskipun mereka adalah orang-orang yang sebelumnya berjasa mengantarkan dirinya ke puncak kekuasaan.