Sudan dan Tragedi Kemanusiaan Abad ke-21

Asap mengepul di Omdurman, dekat Jembatan Halfaya, saat bentrokan antara Pasukan Dukungan Cepat Paramiliter dan tentara terlihat dari Khartoum Utara, Sudan, Sabtu (15/4/2023). Foto: Mohamed Nureldin Abdallah/REUTERS

Perang saudara di Sudan boleh dikatakan perang antara dua jenderal, yaitu Abdel Fattah al-Burhan, pemimpin Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), dan Mohammed Hamdan Dagalo, yang lebih dikenal sebagai Hemedti, kepala dari kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF).

Kedua jenderal itu dulunya bekerja sama, melakukan kudeta menjatuhkan Presiden Omar al-Bashir yang sudah memerintah hampir tiga dekade. Tapi sekarang kelompok mereka berdua masih terjadi pertempuran demi meraih supremasi.

Akibat dari pertempuran tersebut sejak April 2023 hingga saat ini, setidaknya sudah 150 ribu orang tewas, lebih dari 522 ribu anak meninggal karena kekurangan gizi, 14 juta orang mengungsi baik di dalam maupun ke luar negeri, dan 24 juta orang menderita kelaparan.

Jadi, peristiwa perang di Sudan ini benar-benar telah menjadi tragedi kemanusiaan terbesar dalam abad ke-21. Bila konflik ini tidak bisa diatasi, maka tidak mustahil Sudan akan terbelah untuk kedua kalinya. Sebagaimana sebelumnya tahun 2011 di mana Sudan Selatan yang kaya dengan minyak telah memisahkan diri dan mendirikan negara baru.

Pihak militer yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan telah menuduh Uni Emirat Arab (UAE) berada di belakang RSF yang dipimpin Jenderal Dagalo, walaupun hal itu telah dibantah oleh UEA.

Pertanyaannya, apakah Indonesia akan berdiam diri dalam menghadapi masalah yang terjadi di Sudan? Tentu tidak. Sebab, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, ditegaskan bahwa tujuan bangsa dan negara kita dalam hal yang terkait dengan politik luar negeri adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk itu, Indonesia harus ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia--di mana prinsip utama kita dalam menjalankan politik luar negeri adalah bebas aktif, tidak memihak kepada salah satu blok yang bertikai.

Di samping itu, Indonesia juga harus aktif berpartisipasi dalam meredakan konflik yang terjadi agar tercipta perdamaian di antara pihak yang bertikai. Untuk itu, kita berharap agar Pemerintah Indonesia dapat memainkan peran untuk membantu menghentikan konflik yang ada di Sudan.

Supaya korban-korban yang tidak diinginkan jangan lagi berjatuhan, karena sudah terlalu banyak jiwa yang melayang, sakit, luka-luka, serta para pengungsi yang jumlahnya jutaan dan menjalankan hidupnya dengan sangat menyedihkan dan mengenaskan.