Menanggapi Partisipasi Publik, Apakah Suara Kita Benar Didengar?

Artikel ini dibuat oleh Mahasiswa/i Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang.

Di era demokrasi modern, partisipasi publik seringkali dianggap sebagai fondasi utama bagi pemerintahan yang sehat dan berfungsi. Namun, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana suara rakyat benar-benar didengar dan berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik?

Di era transisi demokrasi ini, demokrasi masih mengalami banyak kendala. Sehingga demokrasi sebagai sistem yang ideal untuk membangun masa depan Indonesia belum bisa membuahkan hasil yang memuaskan. Karena realitasnya sekarang masih banyak dijumpai berbagai kesenjangan ekonomi, kemiskinan yang terus meningkat, pengangguran yang membludak dan sebagainya.

https://dignityindonesia.org/2022/01/17/kualitas-demokrasi-dan-kebijakan-publik/

Munculnya demokrasi memberi harapan baru terhadap kedaulatan rakyat. Namun meskipun demikian, kebebasan dalam demokrasi bukan berarti kebebasan yang tanpa batas dan cenderung anarki. Sebab, kebebasan seperti itu cenderung tidak mematuhi supremasi hukum. Padahal yang namanya demokrasi syarat utama adalah ia harus berdiri di atas supremasi hukum. Demokrasi tanpa hukum sama halnya bohong karena yang terjadi nantinya adalah pola kehidupan rimba. Sehingga yang kuatlah yang berkuasa. Ketika sistem politik dunia masih bersifat monarki absolut, kekuasaan mutlak ada di tangan raja. Kekuasaan menjadi tersentralisasi di satu tangan yaitu di tangan para raja. Sebaliknya, rakyat telah dijadikan sebagai obyek kekuasaan yang tak jarang selalu dieksploitasi, ditindas dan dikebiri hak- haknya.

Keseluruhan kebijakan yang dijalankannya harus sesuai dengan hati nurani dan aspirasi rakyatnya. Dalam konteks demokrasi yang berlaku adalah suara rakyat adalah suara tuhan (vox populi vox dei), dan bukan sebaliknya. Ini artinya rakyat adalah pemegang penuh kekuasaan, rakyatlah pemegang kedaulatan, sementara pemimpin atau presiden adalah pelaksana dari kekuasaan yang diamanahkan oleh rakyat kepadanya. Kalau seandainya ditemukan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh para pemimpin, maka rakyat berhak dan bahkan harus mengkiritik terhadap pemimpin tersebut. Pemimpin yang di era monarchi dianggap tidak boleh krikitk dan pengawasan dari rakyat, di era demokrasi justru menjadi sebuah keharusan.

Partisipasi publik adalah elemen kunci dalam demokrasi yang sehat. Meskipun terdapat banyak tantangan, dengan upaya yang tepat dari pemerintah dan masyarakat, partisipasi ini harus ditingkatkan. Penting bagi setiap warga negara untuk terus berpartisipasi dan memastikan bahwa suara mereka benar-benar didengar dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga praktik yang nyata dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh mahasiswa/i Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang. untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.