Lahan dan Tanah Aset Hidup Mati Bagi Masyarakat

Semakin mudah mengurusi semakin mudah memiliki adalah hukum kausalitas yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, dengan adanya kemudahan maka sudah menjadi barang tentu masyarakat mendapat haknya dengan mudah yang acap kali termarjinalkan dan sangat merugikan tentunya.

Presiden Jokowi melaui paket kebijakan ekonomi tahap VII tentang padat karya, salah satu poin utamanya adalah membuka akses pembiayaan masyarakat melalui percepatan sertifikasi tanah.

Kebijakan ini menjadi potret pemerintahan Jokowi selalu mengedepankan asas kepentingan masyarakat non-elit yang harus segera ditunaikan. Dengan demikian masyarakat dapat memiliki hak eigendom atau bahkan hak erfpacht secara utuh dan egaliter dengan kelompok elitis yang sering menyengsarakan masyarakat kecil.

Namun kebijakan yang sangat proporsial dan memprioritaskan wong cilik ini mendapat respon negatif oleh Amien Rais politisi senior PAN, bahkan seolah pemerintah melakukan kebohongan menurutnya.

Pernyataannya ini menurut hemat penulis sebagai paradox menyesatkan dan kebohongan. Selain itu, sebagai anti tesis akan pencapaian luar biasa pemerintah sekarang, iri boleh tapi dengki jangan apalagi menebar kebohongan yang tidak mengejewantahkan fakta dan data.

Angin Segar Itu Bernama Sertifikat Tanah

Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) 2017 sudah lima juta sertifikat diberikan, sedangkan 2018 ini target pembuatan sertifikat tujuh juta, sebuah pola kerja yang sistematis dan targetting.

Pemberian sertifikat adalah hal yang mendasar dan fundamental kepada masyarakat, sehingga tidak heran setiap kali pemerintah melakukan blusukan ke daerah ada pemberian sertifikat secara gratis masyarakat langsung memadati tempat pelaksanaan kegiatan tersebut.

Di tengah tingginya mengurus sertifikat secara konvensional dapat menelan puluhan juta rupiah, di sini pemerintah datang seperti pahlawan tanpa pamrih dan selalu dinanti kedatangannya, mengingat tanah adalah sebagai aset hidup mati bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, karena sertifikat yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Jadi, sangat na’if bin picik jika ada kelompok tertentu menuding pemerintah melakukan kebohongan dengan melakukan pemberian sertifikat tanah yang selama ini dilakukan.

Amien Rais dengan Segala Kecongkaannya

2014 lalu Amien Rais bernazar akan berjalan kaki dari Jogja-Jakarta jika Jokowi menjadi presiden, namun janji itu sampai sekarang tidak dilaksanakan, padahal sebagai seorang muslim yang baik dan taat pada syari’at, ia wajib menunaikan janjinya karena dalam ajaran islam sudah sangat jelas, sebagaimana diriwayatkan Imam Ad-dailami dalam Musnadu Firdaus bahwa janji seorang mukmin adalah hutang.

Secara logika sehat, orang yang berbuat kebohongan susah untuk dipercaya apalagi selalu menuduh pemerintah yang bukan-bukan “ASBUN”, maka tak pantas ia menyandang tokoh reformis apalagi negarawan.

Amien Rais itu dari partai politik pendukung pemerintah PAN yang dapat jatah satu kursi menteri, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) yang mengurusi 4,5 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Indonesia tapi kenapa sepak terjangnya lebih dari oposisi ?

Anehnya, orang yang satu gerbong dengannya malah menganggap hal itu menjadi wajar dan mendukungnya. Apakah ini sebagai salah satu instrument negara tercinta ndonesia sengaja di setting oleh kelompok yang tidak suka kepada pemerintah sah agar tidak fokus bekerja ? biarlah publik yang menilai.

Sebagai penutup tulisan ini, jika tidak bisa berkata baik maka hendaklah diam agar tidak membuat kegaduhan yang dapat mengganggu kestabilan nasional.

Oleh : Khairul Anam