Kemerdekaan yang Bekerja
Tulisan dari Khairul Fahmi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Perbesar“Kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dirasakan rakyat."
Kalimat Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026 itu terus terngiang di kepala saya. Kalimatnya singkat, tetapi mengandung pertanyaan yang jauh lebih besar.
Delapan puluh satu tahun setelah proklamasi, kita memang tidak lagi mempertanyakan eksistensi Indonesia sebagai negara merdeka. Pertanyaannya sekarang lebih menantang, seberapa jauh kemerdekaan itu benar-benar bekerja dalam kehidupan rakyat, dan seberapa berdaulat kita menentukan masa depan sendiri?
Selama bertahun-tahun, dapat dikatakan bahwa saya lebih banyak melihat negara dari luar. Sebagai pengamat pertahanan dan keamanan, hal itu berarti membaca kebijakan, menunjukkan persoalan, mengkritik keputusan, lalu menawarkan jalan keluar.
Beberapa bulan terakhir, kesempatan melihat sebagian proses pemerintahan dari dekat, telah memberi perspektif berbeda.
Dari dekat, persoalan negara ternyata hampir tidak pernah sesederhana yang terlihat dari luar. Sebuah keputusan dapat bersinggungan dengan banyak lembaga, aturan, anggaran, kepentingan sektoral, hingga kenyataan di lapangan. Di antara keputusan dan hasil, selalu ada ruang panjang bernama implementasi.
Kemerdekaan Harus Hadir
Pengalaman melihat pemerintah berupaya mendekat kepada masyarakat juga memberi pelajaran tersendiri. Melalui KSP Mendekat, program yang digagas Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, agar keluhan warga tidak berhenti sebatas laporan, angka, atau sekadar koordinasi antarlembaga.
Pemerintah berupaya menemukan titik hambatan, mempertemukan pihak terkait, dan mengurai kebuntuan agar penyelesaian benar-benar bergerak, cepat dan tepat. Di situlah kehadiran negara diuji. Bukan hanya mendengar, tetapi memastikan persoalan rakyat menemukan jalan keluar.
Di ruang yang lain, pengalaman mengikuti pengawalan isu keamanan maritim memberi satu pelajaran penting bagi saya. Indonesia tidak sekadar memiliki laut yang luas. Di sana ada nelayan, jalur perdagangan, sumber daya, perbatasan, keselamatan pelayaran, kejahatan lintas negara, hingga persaingan geopolitik.
Karena itu, kedaulatan tidak cukup ditunjukkan oleh peta yang memberi warna merah-putih pada wilayah Indonesia. Negara harus mampu mengetahui apa yang terjadi di lautnya, mengawasinya, hadir ketika muncul ancaman, dan memastikan kekayaan di dalamnya memberi manfaat bagi rakyat.
Hal serupa terasa ketika mengikuti rapat-rapat persiapan Port Visit Indonesia ke kawasan Melanesia. Dari luar, kegiatan seperti itu mungkin terlihat sekadar kunjungan kapal perang. Namun dari dekat, yang tampak bukan hanya soal kapal, tetapi diplomasi, pelayanan kesehatan, bantuan kemanusiaan, koordinasi antarinstansi, dan bagaimana kehadiran Indonesia dapat meninggalkan manfaat.
Di situlah saya semakin memahami bahwa kekuatan negara tidak selalu harus ditampakkan melalui senjata. Kapal yang membawa dokter, obat-obatan, persahabatan, dan Merah Putih juga merupakan kekuatan nasional. Wibawa negara sering kali justru tumbuh karena kehadiran yang membawa manfaat, bukan ketakutan.
Kemerdekaan memang harus hadir secara konkret. Dalam pangan yang tersedia, energi yang mampu kita produksi, laut yang sanggup kita jaga, teknologi yang semakin kita kuasai, hingga kemampuan negara melindungi rakyat ketika krisis datang. Presiden bahkan menyebut Indonesia telah swasembada delapan komoditas pangan dan sejak 1 Juli 2026 tidak lagi mengimpor solar setelah penerapan B50, dengan penghematan devisa sekitar Rp170 triliun.
Tetapi pekerjaan belum selesai. BPS masih mencatat 23,36 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan pada September 2025. Di situlah ukuran kemerdekaan menjadi nyata, bahwa kemandirian negara harus berujung pada kehidupan rakyat yang lebih baik.
Merdeka Juga Berarti Tidak Mudah Didikte
Kemerdekaan abad ke-21 menghadapi tantangan berbeda dibandingkan 1945. Sebuah bangsa bisa punya bendera, pemerintahan, tentara, dan batas wilayah sendiri, tetapi tetap rapuh ketika pangan, energi, teknologi, atau ruang digitalnya terlalu bergantung pada pihak lain.
Ancaman pun tidak selalu datang sebagai pasukan yang melintasi perbatasan. Ia dapat hadir melalui serangan siber, disinformasi, operasi kognitif, tekanan ekonomi, gangguan rantai pasok, ataupun perebutan pengaruh.
Karena itu, pertahanan Indonesia tidak cukup dipahami hanya dari jumlah kapal, pesawat, rudal, atau prajurit. Pertahanan pada akhirnya adalah tentang seberapa besar kemampuan bangsa mengurangi kerentanan dan menjaga ruang pilihnya sendiri. Pangan adalah bagian dari pertahanan. Bersama energi, industri, teknologi, data, dan persatuan sosial, ia juga menjadi bagian dari daya tahan bangsa.
Kedaulatan bukan berarti menutup diri dari dunia. Indonesia tetap membutuhkan perdagangan, investasi, teknologi, kerja sama, dan persahabatan dengan bangsa lain. Tetapi hubungan itu akan lebih sehat apabila dijalani karena pilihan, bukan karena tidak mempunyai pilihan.
Estafet yang Tidak Pernah Berhenti
Delapan puluh satu tahun lalu, generasi pendiri bangsa menghadapi pertanyaan mendasar, bisakah Indonesia berdiri sebagai negara merdeka? Mereka telah menjawabnya.
Tetapi pertanyaan bagi generasi-generasi yang mewarisi kemerdekaan hari ini berbeda. Bisakah Indonesia cukup kuat melindungi rakyatnya, cukup mandiri menentukan pilihannya, dan cukup percaya diri berdiri sejajar dengan bangsa lain?
Setiap generasi bertemu dengan Indonesia yang berbeda. Ada yang tumbuh sebelum internet, ada yang melewati masa reformasi, dan ada yang dewasa bersama media sosial. Bahkan sekarang, kita menyaksikan hadirnya generasi yang sejak kecil hidup berdampingan dengan kecerdasan buatan.
Pengalaman dan bahasanya berubah, tetapi semuanya menerima republik yang sama. Ini menegaskan bahwa kemerdekaan adalah sebuah estafet. Setiap generasi menerima Indonesia dari generasi sebelumnya, mengerjakannya dengan tantangan zamannya sendiri, lalu menyerahkannya kepada generasi berikutnya.
Melihat proses kebijakan dari dekat membuat saya semakin memahami bahwa negara bukan sesuatu yang abstrak. Negara hadir atau gagal hadir, sepenuhnya melalui kebijakan yang menyentuh hajat hidup manusia. Kemerdekaan bukan hanya warisan yang diperingati setiap Agustus. Ia adalah pekerjaan yang tidak pernah benar-benar selesai.
Generasi 1945 memberi kita kemerdekaan. Tugas setiap generasi setelahnya adalah membuat kemerdekaan itu terus bekerja, dan menyerahkan Indonesia dalam keadaan lebih kuat kepada generasi berikutnya.