kumparan
3 Sep 2019 8:06 WIB

Memahami Papua: Pakai Hati Bukan Ambisi

Mahasiswa Papua di Bali memprotes aksi rasisme. (Foto: kumparan)
Di awal menjabat, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam wawancaranya dengan BBC mengatakan Pemerintah Indonesia menganggap kampanye untuk memisahkan Papua dari Indonesia tidak mengandung unsur baru.
ADVERTISEMENT
Menurut Retno, hal itu didasarkannya pada hasil pemantauan gerakan kelompok separatis Papua di Belanda. Ketika Benny Wenda meresmikan dibukanya kantor cabang Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Free West Papua (FWP) di Den Haag pada 15 Agustus 2013, Retno masih menjabat Duta Besar di sana.
Saat itu, Retno sebagai dubes mengambil sikap dan langkah yang cenderung berlawanan dengan keinginan Jakarta. Ia menolak desakan untuk bereaksi keras atas pembukaan kantor. Ini jelas berbeda dengan sikap Menlu Marty Natalegawa saat kantor OPM pertama kali dibuka di Oxford, Inggris, pada April 2013.
Media dalam dan luar negeri ramai memberitakan kecaman keras Indonesia. Media juga memberitakan pernyataan Marty yang seolah-olah bertindak sebagai juru bicara Pemerintah Inggris dengan klaim London tetap pada posisi mendukung Papua di bawah Indonesia. Tak pelak, isu Papua merdeka menguat. Pembukaan kantor OPM di Oxford dihadiri banyak orang dan menarik perhatian internasional.
ADVERTISEMENT
Di Den Haag, Dubes Retno justru sebaliknya. Ia sama sekali tak bersuara. Tak ada reaksi apapun dari KBRI terkait rencana pembukaan kantor. Retno juga tak menunjukkan minat untuk mempublikasikan sikap Pemerintah Belanda dan langkah diplomatik yang ditempuhnya sebagai dubes. Tentu saja bagi Jakarta, itu sangat mengkhawatirkan.
Sebuah kekhawatiran yang kemudian terbukti tak beralasan. Sikap seolah tak peduli itu membawa hasil. Pembukaan kantor Den Haag bisa dibilang sepi. Selain media-media propaganda OPM, tak banyak media yang memberitakan. Bahkan pembukaan itu sendiri konon tak dihadiri banyak orang. Padahal, warga asal Papua di Belanda jauh lebih banyak daripada di Oxford.
Langkah yang diambil Retno bukan tanpa alasan. Secara implisit hal itu tercermin dari pernyataan dalam wawancara BBC pada November 2014. "Apa yang dilakukan mereka adalah apa yang biasa mereka lakukan. Kadang-kadang apa yang mereka lakukan misalnya seperti sesuatu yang sangat besar, tapi sebenarnya tidak," jelas Retno.
ADVERTISEMENT
Seperti sesuatu yang sangat besar, tapi sebenarnya tidak. Itu dia poinnya. Retno bersikap seolah pembukaan kantor itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Ia tak mau menunjukkan kepanikan, kemarahan, dan kekecewaan, karena bisa menjadi promosi dan kampanye gratis OPM di panggung internasional.
Makanya ketika itu, pemberitaan soal kantor Den Haag justru lebih banyak berasal dari aksi-aksi dukungan yang digelar di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat, seperti Jayapura, Timika, Merauke, Sorong, Nabire, dan Fakfak. Juga dari pernyataan-pernyataan Pemerintah Indonesia terkait aksi-aksi tersebut.
Sayangnya, Retno agaknya tak cukup kuat untuk meyakinkan agar pemerintah melanjutkan langkah semacam itu. Bahkan belakangan dirinya seperti terbawa arus besar yang menginginkan reaksi keras dan tidak menolerir kampanye dan aksi sekecil apapun terkait Papua. Kita bisa maklum, sebagai pembantu Presiden, Retno punya keterbatasan. Masukan dan saran Menlu bisa jadi bukan yang utama.
ADVERTISEMENT
---
Puluhan pelajar Papua yang sedang menempuh pendidikan di Kota Bandung menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jabar, Senin (19/8). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan
Dalam setahun terakhir, isu Papua memang cenderung menguat. Berbagai peristiwa muncul silih berganti. Bak benang kusut, isu kekerasan negara berkelindan dengan isu swasembada pangan, infrastruktur, kesehatan, bahkan pendidikan.
Namun menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia ke-74, isu Papua meningkat tajam. Dimulai dari penangkapan oknum TNI yang diduga menjual amunisi ke kelompok bersenjata, pembunuhan Briptu Hedar (yang direaksi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pertahanan Ryamizard dengan pernyataan "serang balik"), dan kemudian aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua, seperti terjadi di Surabaya.
Aksi rasisme itu mengundang reaksi keras. Mahasiswa Papua di berbagai daerah melakukan protes. Namun penanganan aksi bergerak lamban, termasuk yang menyangkut tudingan adanya keterlibatan oknum aparat keamanan dalam aksi itu. Pemerintah justru sibuk meminta warga Papua memaafkan.
ADVERTISEMENT
Ketidakpuasan pun meluas. Aksi digelar terutama di Jayapura, Papua, dan Manokwari, Papua Barat. Warga tak cuma memprotes aksi rasisme. Mereka juga menyuarakan kekecewaan dan meneriakkan perlawanan terhadap apa yang disebut sebagai perlakuan tidak manusiawi, penindasan, dan eksploitasi.
Aksi membesar tak terkendali. Sejumlah fasilitas pemerintah dan layanan publik dibakar. Sementara aparat keamanan justru makin represif dalam upayanya meredam aksi.
Di sisi lain pernyataan sejumlah pejabat pemerintah terkesan tak mendinginkan suasana. Langkah-langkah yang diambil seperti pembatasan internet dan jalur komunikasi malah kontraproduktif. Ketika dinormalkan, informasi datang bagai air bah. Situasi pun memanas kembali.
Meski kritik dan kecaman datang dari segenap penjuru, pemerintah tak bergeming. Hal itu tercermin dalam sejumlah pernyataan Menkopolhukam, Wiranto; Kepala Staf Presiden, Moeldoko; bahkan Kapolri, Tito Karnavian. Sementara pernyataan Presiden yang meminta aparat tak represif dianggap tak berimplikasi positif terhadap langkah pemerintah.
ADVERTISEMENT
Alih-alih membangun narasi damai dan merintis dialog, pemerintah justru menambah kekuatan TNI-Polri di Papua dan mendorong kontra-aksi yang justru berpotensi menimbulkan konflik horizontal di berbagai daerah.
Tak hanya itu, sentimen negatif publik juga menguat terkait penangkapan dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap makar karena mengibarkan Bintang Kejora dan tudingan bahwa pihak asing berada di balik aksi-aksi berujung rusuh itu.
---
Benny Wenda, Pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Foto: AFP/LEON NEAL
Benny Wenda. Semua media memberitakannya. Benny yang 'dikecilkan' oleh Menlu Retno enam tahun silam, hari ini menjadi sangat populer. Namanya disebut sebagai pihak yang berada di balik aksi. Dalam waktu bersamaan, pemerintah mengumumkan permintaan dukungan pada Amerika Serikat untuk menjaga kedaulatan Indonesia di Papua. Washington juga diklaim telah menyetujui.
Permintaan dukungan pada AS ini menarik. Pada 14 Agustus 2019 lalu, dalam kesempatan berbicara di hadapan perwira TNI-Polri, Wapres JK mengatakan Amerika Serikat (AS) adalah negara pelanggar HAM terbesar di dunia. Tapi hari ini, kita 'sekali lagi' meminta dukungannya di Papua, daerah di mana Indonesia dituding juga banyak melakukan pelanggaran HAM.
ADVERTISEMENT
Sekadar informasi, akhir September nanti Wapres JK akan menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York. Sejumlah isu dan agenda yang dibawa Indonesia terancam berantakan karena isu Papua dan tudingan terhadap AS itu. Maka dapat dibayangkan betapa beratnya perjalanan ke New York itu jika Indonesia tak cepat-cepat meminta dukungan pemerintahan Donald Trump. Dukungan yang kata Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, "mbayar ongkosnya di depan".
---

Apakah kita hendak meneruskan 'dosa' pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dengan 'mentransaksikan' masa depan Papua?

Freeport Indonesia Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Berat. Dulu, ketika Bung Karno meminta dukungan AS untuk mengambilalih Papua dari Belanda, Kennedy meminta Gunung Emas Grasberg sebagai bayarannya dan terealisasi pada masa Soeharto berkuasa. Kini entah apa yang akan diminta Trump sebagai bayaran. Apakah kita hendak meneruskan 'dosa' pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dengan 'mentransaksikan' masa depan Papua?
ADVERTISEMENT
Padahal perjalanan sejak 1962 hingga hari ini mestinya menjadi pelajaran berharga. Tak ada jaminan apapun bahwa dukungan AS berarti 100 persen stabilitas di Papua. Kovenan dan perjanjian internasional pun bukanlah sandaran yang kokoh. Siapa yang tidak paham standar ganda Amerika dalam berbagai persoalan antarbangsa? Maka permintaan dukungan berbayar itu haruslah dipikirkan kembali.
Sebenarnya kita tak perlu menarik-narik Amerika terlalu jauh untuk memperbaiki situasi yang sebagian besar akar masalahnya--kekerasan dan pelanggaran HAM, diskriminasi dan marjinalisasi orang Papua maupun kegagalan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rakyat--ada pada diri kita sendiri. Lagipula, kenapa pemerintah seolah menempatkan diri setara dengan Benny Wenda dan memperbesar pengaruhnya? Bukankah kita juga minta dukungan asing?
Cobalah introspeksi diri. Pakai hati, bukan ambisi. Kita masih ingin menyanyikan lagu "Dari Sabang Sampai Merauke" bukan? Ya, walaupun salah satu Proklamator kita, Bung Hatta, sejatinya tak pernah setuju Papua menjadi bagian dari Indonesia. Selain berbeda etnis, beliau mengkhawatirkan Indonesia dicap negara imperialis.
ADVERTISEMENT
Betapa luasnya pandangan Bung Hatta. Padahal saat itu "Indonesia Merdeka" masih di-rapat-kan.
Tulisan ini adalah kiriman dari user, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan