Mengaktifkan Wakil Panglima TNI: Makna Strategis dan Perimbangan Matra

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (kiri) berbincang dengan KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali (tengah), dan KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono saat menghadiri acara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Wacana untuk mengaktifkan jabatan Wakil Panglima TNI kembali bergulir. Ini bukan sekadar penataan struktur, tetapi juga menyangkut bagaimana TNI dikelola dalam menghadapi tantangan geopolitik dan geostrategis yang semakin kompleks. Langkah ini patut dibaca dalam bingkai pembaruan struktur pertahanan, penguatan komando gabungan, dan perimbangan kekuatan antarmatra.

Secara hukum, tidak ada persoalan. Dasar normatifnya sudah tersedia dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI. Hanya saja, selama ini jabatan Wakil Panglima belum pernah benar-benar diaktifkan secara institusional, meski posisinya secara administratif telah disiapkan. Wacana ini menjadi penting karena muncul dalam konteks meningkatnya tuntutan operasional dan transformasi organisasi ketentaraan.

Penguatan Komando

Tugas Panglima TNI di era saat ini tidak hanya mencakup urusan tempur atau pertahanan klasik, tetapi juga pengelolaan lintas sektor, keterlibatan dalam operasi militer selain perang (OMSP), modernisasi alutsista, serta pemantapan interoperabilitas tiga matra. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran Wakil Panglima bisa dimaknai sebagai bentuk penguatan fungsi manajerial dan operasional di tingkat pusat komando.

Dengan adanya Wakil Panglima, beban komando tidak harus terpusat pada satu figur. Panglima bisa lebih fokus pada kebijakan strategis dan relasi sipil-militer di tingkat nasional maupun militer-militer di tingkat internasional, sementara Wakil Panglima dapat mengambil peran lebih teknis dalam koordinasi internal, pembinaan kekuatan, hingga pengawasan pelaksanaan kebijakan pertahanan secara langsung.

Perimbangan Matra

Salah satu hal yang tidak bisa diabaikan dalam pembahasan ini adalah soal komposisi dan keterwakilan antarmatra di struktur Mabes TNI. Saat ini, struktur tertinggi di Mabes TNI didominasi figur dari matra darat. Dari posisi Kasum, Irjen, Danjen Akademi TNI, hingga Asisten Panglima, hampir seluruhnya berasal dari Angkatan Darat, dengan hanya sedikit keterwakilan dari Angkatan Udara dan Angkatan Laut.

Kondisi ini dapat memunculkan kegamangan dalam semangat integrasi. Jika kehadiran Wakil Panglima benar-benar diarahkan untuk memperkuat fungsi koordinatif dan mendorong keseimbangan internal, maka sudah seharusnya jabatan ini dipertimbangkan untuk diisi oleh figur di luar TNI AD. Misalnya dari TNI AL, terlebih oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) saat ini yang masih aktif dan memiliki kapasitas komando gabungan.

Menempatkan perwira tinggi dari AL di posisi Wakil Panglima bukan hanya akan memperkuat posisi matra laut dalam pengambilan keputusan strategis, tetapi juga memberi pesan bahwa integrasi TNI tidak hanya bersifat simbolik. Ini juga sejalan dengan orientasi geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan yang semestinya memberi ruang lebih besar bagi kekuatan maritim dalam kerangka pertahanan nasional.

Praktik Realistis dan Supremasi Sipil

Tentu saja, bila kita merujuk pada gagasan ideal dalam kerangka supremasi sipil, maka desain institusional TNI bahkan perlu ditinjau lebih jauh. Di beberapa negara demokrasi maju, seperti Amerika Serikat, tidak ada jabatan Panglima Angkatan Bersenjata dalam struktur militer mereka. Fungsi komando strategis dijalankan oleh Ketua Kepala Staf Gabungan, yang bertugas memberikan nasihat militer kepada Presiden dan Menteri Pertahanan. Artinya, tidak ada satu figur militer yang memegang kontrol operasional penuh atas seluruh matra.

Namun, konteks Indonesia tentu berbeda. Dengan karakter ancaman yang majemuk, struktur geografi yang luas, serta transisi modernisasi yang masih berlangsung, diperlukan bentuk-bentuk penyesuaian struktural yang realistis. Dalam hal ini, kehadiran Wakil Panglima bisa menjadi langkah transisional menuju sistem komando yang lebih profesional, terdistribusi, dan tetap berada dalam kendali otoritas sipil.

Yang penting dijaga adalah agar jabatan ini tidak menjadi beban administratif baru atau sekadar ajang kompromi politik di internal militer. Wakil Panglima harus diberi mandat yang jelas, fungsi yang terukur, serta ruang gerak yang tidak tumpang tindih dengan Panglima. Jika desain peran dan tata kelola jabatan ini bisa dirumuskan dengan baik, maka kehadirannya justru akan memperkuat efektivitas dan integritas TNI secara keseluruhan.

Pengaktifan Bermakna

Mengaktifkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI adalah pilihan kebijakan yang sah dan, dalam situasi tertentu, bisa dibenarkan secara strategis. Tapi agar langkah ini tidak menjadi regresi dalam reformasi sektor pertahanan, perlu kehati-hatian dalam merancang fungsinya. Jangan sampai jabatan ini hanya menjadi penambah struktur tanpa makna.

Lebih jauh, pengisian posisi ini sebaiknya juga mempertimbangkan kebutuhan akan keseimbangan representasi antarmatra, serta dorongan untuk memperkuat postur pertahanan yang lebih berimbang, khususnya maritim. Dalam konteks itu, KSAL saat ini adalah sosok yang layak dipertimbangkan. Jika ditugaskan sebagai Wakil Panglima, ia bukan hanya memperkuat fungsi koordinatif lintas matra, tetapi juga menjadi simbol bahwa modernisasi TNI tidak meninggalkan semangat proporsionalitas dan integrasi sejati.