Mengawal Rekonstruksi Gaza: Kiprah Indonesia di Board of Peace
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), pengamat isu pertahanan, keamanan, dan geopolitik.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Khairul Fahmi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSejarah baru diplomasi Indonesia terukir di Davos, Swiss, pada Kamis (22/01/2026). Di tengah dinginnya pegunungan Alpen dan hangatnya diskusi Forum Ekonomi Dunia, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah taktis yang mengejutkan namun sangat visioner. Beliau secara resmi membawa Indonesia bergabung sebagai negara pendiri Board of Peace (BoP).
Langkah ini menempatkan Indonesia tepat di jantung upaya penyelesaian pasca-konflik di Gaza, wilayah yang dalam dua tahun terakhir menjadi saksi bisu tragedi kemanusiaan terbesar abad ini.
Keputusan Presiden Prabowo ini bukan sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah penegasan transformasi fundamental arah politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinannya.
Kita bergerak meninggalkan pola lawas “diplomasi megafon” yang lantang menyuarakan keprihatinan dari kejauhan namun minim dampak nyata di lapangan. Indonesia kini mengadopsi pendekatan “diplomasi beton”. Sebuah diplomasi yang berorientasi pada kerja nyata, solusi teknokratis, dan komitmen pembangunan fisik yang terukur.
Presiden Prabowo menyadari realitas pahit bahwa di hadapan 60 juta ton reruntuhan bangunan di Gaza, retorika politik semata tidak lagi memadai. Solidaritas kemanusiaan harus diterjemahkan menjadi semen, baja, air bersih, dan atap untuk berteduh.
Rakyat Palestina membutuhkan kepastian hidup, bukan sekadar janji manis di podium internasional. Pesan besar yang dibawa Indonesia ke Davos adalah bahwa empati harus mewujud menjadi rekonstruksi.
Sinergi Dunia Islam dan Cetak Biru Ekonomi Baru
Keterlibatan Indonesia dalam BoP tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan didukung oleh konsensus geopolitik yang kuat. Dewan ini dibentuk bersama negara-negara kunci dunia Islam seperti Arab Saudi, Turki, Qatar, Yordania, dan Pakistan.
Komposisi ini mengirimkan sinyal bahwa rekonstruksi Gaza bukan agenda sepihak blok Barat, melainkan inisiatif yang dipimpin langsung oleh negara-negara Muslim. Ini adalah momentum bagi dunia Islam untuk mengambil alih kepemimpinan dalam membangun kembali saudaranya, alih-alih terus menjadi objek dinamika politik luar.
Di tengah formasi ini, Indonesia hadir sebagai representasi negara demokrasi Muslim terbesar dengan rekam jejak diplomasi yang diterima luas. Kehadiran kita memberikan legitimasi moral dan keseimbangan politik yang krusial. Indonesia berfungsi sebagai jangkar untuk memastikan bahwa proses rekonstruksi tidak dibajak oleh kepentingan sempit.
Kita hadir untuk menjamin bahwa pembangunan berjalan adil bagi seluruh rakyat Gaza tanpa terkecuali. Apa yang membedakan inisiatif ini dengan resolusi sebelumnya adalah detail dokumen "Master Plan" yang dipaparkan di Davos.
Rencana ini sangat teknokratis dengan target ekonomi yang ambisius: mendorong PDB Gaza hingga mencapai USD 10 miliar pada tahun 2035. Ini adalah upaya transformasi struktural untuk memutus siklus kemiskinan dan ketergantungan yang telah berlangsung puluhan tahun. BoP ingin menciptakan kemandirian ekonomi yang sejati bagi Palestina.
Implementasi rencana ini akan dimulai dari selatan melalui proyek prioritas "New Rafah" yang skalanya luar biasa. Proyek ini mencakup pembangunan 100.000 unit hunian permanen untuk memulangkan seratus ribu keluarga yang hidup di tenda pengungsian.
Namun, BoP memahami bahwa fisik saja tidak cukup untuk membangun peradaban kembali. Rencana ini juga mencakup pembangunan lebih dari 200 pusat pendidikan dan 75 fasilitas kesehatan modern di fase pertama, memastikan pemulihan modal manusia berjalan paralel. Lebih jauh, BoP menargetkan penciptaan 500.000 lapangan kerja baru untuk meredam potensi radikalisasi akibat pengangguran.
Strateginya konkret: alokasi dana USD 1,5 miliar disiapkan khusus untuk sekolah vokasi dan USD 3 miliar untuk zona komersial serta kredit mikro. BoP ingin menciptakan kelas menengah baru di Gaza yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Visi ini didukung oleh rencana pembangunan pelabuhan dan konektivitas logistik yang akan mematahkan isolasi fisik Gaza.
Peluang Strategis: Infrastruktur dan Mandat Keamanan
Bagi Indonesia, keterlibatan dalam BoP membuka peluang strategis yang nyata melalui partisipasi BUMN. Dengan estimasi nilai proyek rekonstruksi melebihi USD 25 miliar, terbuka ruang besar bagi BUMN Karya Indonesia untuk mengembangkan “diplomasi infrastruktur”.
Pengalaman sukses Indonesia membangun kembali Aceh pasca-tsunami adalah aset diplomasi yang diakui dunia. Kita terbukti mampu membangun dengan cepat, efektif, dan berbasis kearifan lokal dalam situasi pasca-bencana.
Indonesia dapat mengirimkan insinyur, arsitek tata kota, hingga material konstruksi berkualitas ke Gaza. Ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan secara ekonomi dan diplomatik. Palestina mendapatkan infrastruktur kelas dunia, sementara BUMN Indonesia memperluas pasar globalnya secara signifikan. Ini adalah bentuk kontribusi solidaritas yang membawa manfaat timbal balik.
Di sektor keamanan, peran Indonesia semakin krusial karena posisi kita yang netral. BoP mengusung prinsip Completion equals Withdrawal, yang mensyaratkan demiliterisasi total diikuti dengan penarikan seluruh pasukan asing. Pendekatan ini juga menyertakan skema "Amnesty & Reintegration" bagi kombatan, sebuah metode persuasif yang sangat dikuasai Indonesia berkaca dari keberhasilan perdamaian Helsinki untuk Aceh.
Proses sensitif ini membutuhkan pengawas pihak ketiga yang kredibel, dan Indonesia adalah kandidat terkuat. Reputasi Pasukan Garuda TNI sebagai pasukan penjaga perdamaian papan atas menjadikan kita pihak yang paling tepat untuk memimpin misi verifikasi ini. Kehadiran TNI akan memberikan rasa aman psikologis bagi warga Gaza bahwa transisi ini aman.
Selain itu, Indonesia memegang peran kunci dalam National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) yang beroperasi di bawah mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Tugas kita adalah mengawal agar lembaga ini tetap bekerja secara profesional menyediakan layanan dasar (listrik, air, kesehatan) dan tidak terseret arus politik faksi. Suara Indonesia adalah garansi bahwa rekonstruksi ini benar-benar berpihak pada rakyat sipil dan kedaulatan Palestina.
Menatap Gaza 2035
Keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung dalam Board of Peace adalah langkah berani yang membawa konsekuensi besar. Membangun kembali wilayah yang hancur total adalah tugas sejarah yang berat dan penuh risiko. Namun, memilih untuk diam dan membiarkan Gaza terus menjadi puing bukanlah pilihan bagi bangsa yang besar seperti Indonesia. Kita memilih untuk hadir dan mengambil tanggung jawab.
Partisipasi ini adalah investasi jangka panjang Indonesia untuk perdamaian dunia. Kita sedang menanam benih harapan agar pada tahun 2035 nanti, generasi muda Gaza tidak lagi tumbuh di antara reruntuhan. Kita ingin melihat mereka hidup dalam perekonomian maju yang mereka bangun sendiri, bukan dari bantuan asing.
Indonesia kini bukan lagi penonton di tribun sejarah yang hanya bisa berkomentar. Kita telah mengambil peran sebagai mitra sejajar dan arsitek perdamaian global. Melalui tangan insinyur kita, diplomasi kita, dan penjagaan pasukan perdamaian kita, Indonesia siap membangun kembali Gaza, dari puing kehancuran menuju masa depan yang bermartabat.