Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin: Sejarah dan Kejatuhan Orde Lama

Foto Tugu Monumen Nasional. Sumber: https://www.pexels.com/id-id/foto/kota-fajar-tengara-penunjuk-25757750/

Awal

Terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi titik awal diberkalukannya demokrasi terpimpin (1959-1966) di Indonesia. Ketidakberhasilan kabinet-kabinet era demokrasi liberal (1950–1959) memaksa Soekarno mengambil langkah berani untuk membubarkan Konstituante, memberlakuan UUD 1945 menggantikan UUDS 1950, membentuk MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Untuk mengemban mandat sebagai pimpinan tertinggi, Soekarno disumpah pada 10 Juli 1959.

Keputusan Soekarno mengangkat diri sebagai pimpinan tertinggi negara yang mendapat dikritisi dari berbagai kalangan sebagai sebuah tindak penyimpangan terhadap jabatan presiden yang mulai mengarah pada otoritarianisme. Pergeseran gaya kepeminpinan Soekarno ini sedikit banyak merupakan respon atas gagalnya sistem demokrasi liberal yang sebelumnya telah dilaksanakan.

Kegagalan Demokrasi Liberal

Kegagalan yang terjadi pada masa demokrasi liberal disebabkan kebebasan masyarakat dalam menuangkan aspirasi lewat partai politik yang mengerucut pada maraknya pergantian kabinet pemerintahan. Bayangkan saja, dalam kurun 1950-1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet pemerintahan. Hal ini kemudian berdampak pada terbengkalainya sebagian besar program-program pembangunan. Pergantian kabinet yang masif dalam kurun waktu yang relatif singkat menjadikan kabinet-kabinet era demokrasi liberal tidak memiliki cukup waktu dan ruang untuk merealisasikan program-program yang dimiliki.

Perkembangan Partai Politik era Demokrasi Terpimpin

Belajar dari pengalaman tersebut, Soekarno tidak lagi menghendaki eksistensi sistem multipartai di Indonesia dengan membubarkan berbagai partai politik yang telah tumbuh subur sejak era demokrasi liberal. Pada masa tersebut hanya terdapat 10 partai yang diakui yaitu PKI (Partai Komunis Indonesia), PNI (Partai Nasionalis Indonesia), NU, Partai Katolik, Partindo (Partai Indonesia), Parkindo, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI (Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia) dan Partai Islam Perti (Tarbiyah) dimana partai-partai tersebut harus menunjukan dukungan terhadap ideologi Nasakom yang dijunjung oleh Soekarno.

Era Demokrasi Terpimpin memiliki sebuah ciri khas dimana pengaruh politik Indonesia hanya dikuasai oleh tiga kekuatan besar, Soekarno sebagai presiden kemudian disokong oleh PKI dan TNI AD sebagai simpatisan terbesarnya. Ketiganya nantinya akan mengalami konflik kepentingan yang memuncak pada peristiwa G30S 1965 yang menyebabkan lengsernya kekuasaan orde lama yang telah dibangun Soekarno.

Peristiwa Penting era Demokrasi Terpimpin

Adapun beberapa peristiwa penting selama priode tersebut adalah:

1. Dekrit Presiden 1959.

2. Indonesia menjadi tuan rumah Asean Games IV (1962) dengan tujuan menandingi kepopuleran Olimpiade.

3. Konfrontasi dengan Indonesia-Malaysia (1963-1966).

4. Indonesia keluar dari PBB pada tahun 1965.

5. G30S/PKI 1965.

6. Proyek Mercusuar, Pembangunan berbagai fasilitas publik sebagai icon Indonesia (GBK, Monas, Sarinah, dll.)

.

Referensi

Hamid, H. (2012). Demokrasi Ala Soekarno (Demokrasi Terpimpin) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Indrajat, H. (2016). Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi. SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, 18.