Krisis Thailand–Kamboja 2025: Realisme, Game Theory, dan Absennya Indonesia
S1 dan S2 Hubungan Internasional UIN jakarta kajian Komunikasi Internasional, Konflik Internasional. Bekerja sebagai Citizen Journalisme di Universitas Esa Unggul dan Universitas Prasetiya Mulya. Ketua Forum Lingkar Pena Jakarta 2021/2022.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Muhammad Khairur Rasyid tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKonflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja pada 2025 kembali menunjukkan rapuhnya fondasi keamanan kawasan Asia Tenggara. Sengketa lama mengenai wilayah kuil Preah Vihear dan kawasan sekitarnya tidak hanya bersifat historis, tetapi juga simbolis. Bagi kedua negara, setiap jengkal tanah adalah simbol harga diri nasional. Maka, tidak mengherankan bila isu yang tampak kecil dapat berubah menjadi krisis militer terbuka.
Dalam kerangka Realisme dalam Hubungan Internasional, negara adalah aktor rasional yang mengejar kepentingan nasional. Prinsip utamanya adalah survival, dan untuk bertahan hidup, negara memaksimalkan power. Thailand dan Kamboja menilai sengketa wilayah ini sebagai ujian kedaulatan. Tidak ada kompromi yang mudah, karena bagi keduanya, mundur dari klaim berarti kehilangan legitimasi di mata rakyat.
Krisis ini menunjukkan bagaimana politik domestik sering kali lebih menentukan sikap luar negeri daripada diplomasi. Pemerintah di Bangkok dan Phnom Penh sama-sama menghadapi tekanan politik internal. Mengalah dalam isu perbatasan sama saja dengan menyerahkan amunisi politik kepada oposisi. Dalam logika realisme, kebutuhan domestik ini membuat kompromi tampak mustahil tanpa adanya tekanan eksternal.
Game Theory membantu menjelaskan dinamika kebuntuan ini. Thailand dan Kamboja berada dalam situasi prisoner’s dilemma. Jika salah satu mundur, ia akan dituduh lemah. Jika keduanya bertahan, risiko bentrokan militer meningkat. Secara rasional, jalan tengah dibutuhkan, tetapi secara politik, setiap langkah kompromi terlalu mahal biayanya. Maka konflik pun berlarut-larut.
Dalam konteks seperti ini, aktor eksternal menjadi krusial. Uniknya, pada krisis kali ini Malaysia muncul sebagai penengah utama. Kuala Lumpur menginisiasi pertemuan bilateral, kemudian mendorong isu ini masuk ke mekanisme ASEAN. Langkah ini cukup mengejutkan, karena selama ini Malaysia lebih dikenal berhati-hati dalam urusan mediasi regional.
Keberhasilan Malaysia dalam memfasilitasi dialog memperlihatkan diplomasi yang proaktif dan berani mengambil risiko. Ini bukan pertama kalinya Malaysia mencoba memainkan peran semacam ini. Sebelumnya, Malaysia menjadi mediator dalam konflik Thailand Selatan dan berperan penting dalam proses perdamaian Bangsamoro di Mindanao, Filipina. Kini, pola itu tampaknya diulang dalam konflik Thailand–Kamboja.
Pertanyaannya kemudian: kemana Indonesia?
Indonesia selama ini disebut sebagai "natural leader" ASEAN. Pada 1980–1990-an, Jakarta berperan penting dalam proses penyelesaian konflik Kamboja yang melibatkan faksi Khmer Rouge. Di era 2011, Indonesia di bawah Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa bahkan menginisiasi pembentukan Indonesian Observer Team untuk memantau gencatan senjata di perbatasan Thailand–Kamboja. Namun, dalam krisis 2025 ini, suara Indonesia justru nyaris tak terdengar.
Ada beberapa kemungkinan penjelasan. Pertama, politik domestik Indonesia tengah padat dan menyita energi diplomasi. Fokus pemerintah bisa saja lebih diarahkan pada isu ekonomi dalam negeri atau stabilitas pasca-transisi politik. Kedua, ada kemungkinan perhitungan strategis: Jakarta menilai konflik ini terlalu sensitif untuk diintervensi, dan lebih baik menyerahkan pada mekanisme kolektif ASEAN.
Namun, sikap pasif ini menimbulkan kesan vacuum of leadership. Posisi yang ditinggalkan Indonesia langsung diisi Malaysia. Dalam teori realisme, absennya satu aktor besar akan membuka ruang bagi negara lain untuk mengisi kekosongan tersebut. Malaysia memanfaatkan peluang itu untuk meningkatkan reputasi internasionalnya, sementara Indonesia terlihat gamang.
Dari perspektif realisme, fenomena ini memperlihatkan bahwa bahkan dalam organisasi regional seperti ASEAN, kepentingan nasional lebih diutamakan daripada idealisme kolektif. Malaysia melihat keuntungan strategis dalam tampil sebagai mediator. Indonesia justru berhitung hati-hati, dengan risiko kehilangan reputasi sebagai motor integrasi ASEAN.
Jika dibaca melalui Game Theory, absennya Indonesia mengubah konfigurasi permainan. Dalam permainan tiga pihak—Thailand, Kamboja, dan mediator—kehadiran pihak ketiga menentukan arah solusi. Malaysia yang berani masuk ke arena otomatis mengendalikan dinamika, memperoleh kepercayaan, dan menuai keuntungan reputasi. Indonesia, dengan tidak ikut serta, menyerahkan posisi strategis itu kepada Kuala Lumpur.
Sejarah sebenarnya memberi pelajaran berharga. Tahun 2011, ASEAN sempat terpecah soal sengketa Thailand–Kamboja. Tetapi saat itu, Indonesia tampil sebagai mediator aktif. Marty Natalegawa menjadi simbol diplomasi ASEAN yang lincah dan visioner. Kini, sejarah seakan berulang, tetapi aktornya berbeda. Malaysia mengambil posisi yang dahulu dimainkan Indonesia.
Dalam perspektif jangka panjang, hal ini dapat dibaca sebagai shifting balance of power dalam ASEAN. Selama puluhan tahun, ASEAN dianggap digerakkan oleh Indonesia. Namun, bila Jakarta terus pasif, bukan tidak mungkin kepemimpinan informal ASEAN bergeser ke Kuala Lumpur atau bahkan Hanoi.
Pertanyaan yang lebih kritis: apakah politik luar negeri Indonesia yang dikenal dengan doktrin "bebas-aktif" kini mengalami pergeseran menjadi "bebas-pasif"? Jika benar, ini adalah sinyal kemunduran. Sebab, doktrin bebas-aktif sejak era Soekarno hingga SBY selalu menekankan partisipasi aktif dalam penyelesaian konflik regional maupun global.
Sementara Malaysia tampak mengadopsi strategi middle power diplomacy, yaitu memaksimalkan pengaruh dengan menjadi mediator dalam konflik regional. Pola ini serupa dengan strategi Norwegia dalam perdamaian Timur Tengah atau Qatar dalam negosiasi Taliban–AS. Malaysia tampaknya belajar dari contoh global dan menerapkannya di ASEAN.
Implikasinya besar bagi masa depan ASEAN. Jika Malaysia berhasil konsisten dalam peran ini, maka persepsi kepemimpinan ASEAN bisa berubah. Indonesia yang selama ini dianggap sebagai jangkar politik kawasan, bisa saja digantikan oleh Malaysia atau Vietnam yang lebih agresif secara diplomatik.
Dari sisi teori realisme struktural, perubahan ini mencerminkan dinamika power transition dalam level regional. Negara yang aktif akan memperoleh lebih banyak trust dan bargaining power dalam pengambilan keputusan ASEAN. Pasifnya Indonesia berarti penurunan pengaruh.
Sementara dari sisi Game Theory, langkah Malaysia masuk sebagai mediator bisa dipandang sebagai strategi cooperative move. Dengan menjadi penengah, Malaysia meningkatkan payoff reputasi sekaligus mengurangi risiko konflik yang bisa berimbas ke stabilitas domestiknya. Sebaliknya, Indonesia memilih non-cooperative move yang membuatnya kehilangan kesempatan memperoleh payoff strategis.
Ke depan, ada dua kemungkinan. Pertama, Indonesia kembali mengambil peran aktif, mengingat reputasi sebagai natural leader tidak bisa hilang dalam sekejap. Kedua, Indonesia tetap pasif, dan dengan begitu kepemimpinan ASEAN akan bergeser secara permanen ke negara lain.