Kepemimpinan Demokratis : Indonesia Masih Membutuhkan atau Tidak?

Mahasiswa demo akibat pemimpin mengabaikan partisipasi rakyat. FOTO: PRIBADI

Pemimpin merupakan orang yang memiliki pengaruh dalam suatu kelompok, dia bertugas sebagai pengambil keputusan dalam setiap keadaan. Menurut Kartono (2003) Pemimpin adalah seorang anggota kelompok yang paling berpengaruh terhadap aktivitas kelompoknya dan memainkan peranan penting dalam merumuskan atau mencapai tujuan-tujuan kelompok

Salah satu gaya dalam kepemimpinan adalah kepemimpinan yang demokratis. Gaya ini mengedepankan pandangan bahwa setiap penngambilan keputusan yang akan dilakukan harus berdasarkan dari kepentingan banyak orang. Gaya ini menekankan bahwa partisipasi aktif dari setiap anggota merupakan bagian penting dalam berjalannya suatu kelompok atau organisasi.

Menurut beberapa ahli, gaya kepemimpinan yang demokratis memiliki manfaat bagi kelompok atau organisasi, hal ini dikarenakan dengan sikap yang demokratis akan memudahkan bagi anggotanya untuk menyampaikan pandangan dan idenya.

Konsep dasar dari gaya kepemimpinan ini adalah bahwa setiap pemimpin harus memberikan fasilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan. Setiap anggota kelompok atau organisasi terlibat dalam pengambilan keputusan.

Indonesia telah melewati berbagai rezim dan periode kepemimpinan, dengan adanya zaman orde lama, orde baru, dan reformasi. Telah memberikan Indonesia pandangan yang berbeda terhadap gaya kepemimpinan dari presidennya.

Pada masa periode orde lama, Sukarno memiliki gaya kepemimpinan yang kharismatik tetapi juga memiliki sisi arogan, dengan dipaksakan konsep NASAKOM di Indonesia menjadi polemik di kalangan masyarakat islam. Masyarakat islam berpandangan bahwa Komunis tidak bisa digabungkan dengan kaum agamis. Pada masa orde lama, Suharto sangat terkenal dengan sikap otoriternya, kebijakan yang tujuannya untuk menjaga stabilitas negara dilakukan dengan cara dan pendekatan yang mengedepankan kekerasan.

Pasca kerusuhan 1998, Kata demokrasi di Indonesia semakin digaungkan dengan keras. Rakyat semakin mendambakan rezim yang demokratis dalam setiap pengambilan keputusannya. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan telah melalui proses pembahasan yang panjang dan telah menerima pandangan dari berbagai ahli, sehingga kebijakan yang dihasilkan dinilai layak.

Akan tetapi, realitanya saat ini banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden tidak dalam pembahasan yang panjang.. Begitu pula dengan DPR ketika pembuatan undang-undang sering kali dilakukan secara kebut dan tanpa menerima pandangan dari ahli.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sering kali tidak dilibatkan, pandangan dari masyarakat tertentu terhadap dampak yang akan terjadi sering tidak didengar. Pada gaya kepemimpinan demokratis hal ini perlu dilakukan agar keputusan yang diambil dapat meminimalisir akibat buruk yang akan diterima.

SIkap yang dapat menerima pandangan berbeda harus dimiliki pemimpin atau pemangku jabatan di Indonesia, hal ini merupakan cara yang baik untuk memberikan dampak yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat. Gaya kepemimpinan ini merupakan hal yang diperjuangkan oleh rakyat pada tragedi 1998.

Sudah selayaknya pemangku jabatan bisa menerima pandangan dan partisipasi untuk menngambil keputusan dalam setiap kebijakan.