Usulan Pejabat Naik Transportasi Umum, Bagaimana Dampaknya?

Transjakarta yang terkena hujan di Lebak Bulus. FOTO: PRIBADI

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat telah mengusulkan sebuah wacana pejabat negara untuk menggunakan transportasi umum saat beraktivitas. Menurut Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno telah merujuk pada aturan tentang penggunaan sarana dan prasarana di jalan merupakan hak asasi manusia.

Semua orang memiliki hak yang sama, tidak ada yang membedakan diantaranya. Kecuali didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Usulan ini muncul dikarenakan keresahan masyarakat atas banyaknya kejadian pengawalan pejabat negara yang mengganggu lalu lintas. Tujuan dari pengawalan ini adalah untuk memberikan rasa aman untuk kendaraan yang dikawal. Akan tetapi, kondisi kemacetan dan tingkat polusi di Jakarta mengharuskan pejabat menggunakan transportasi umum.

Polusi udara akibat kendaraan bermotor dan kemacetan yang terjadi dibanyak jalan besar di Jakarta merupakan hal yang menjengkelkan.

Pengawalan ini seharusnya hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, tidak untuk pejabat setingkat menteri atau dibawahnya.

Pejabat negara yang menggunakan mobil dinas dan menggunakan pengawalan telah menjadi pemandangan yang ironi di tengah masyarakat sebagai pengguna setia transportasi umum.

Pejabat negara harus mulai membiasakan diri menggunakan transportasi umum, saat ini para pejabat negara sangat dimanjakan oleh kendaraan dinas pribadi yang mewah dan pengawalan bersirene. Mereka juga perlu merasakan apa yang telah dirasakan oleh masyarakat ketika beraktivitas.

Kondisi transportasi di Jakarta sebagai kota metropolitan telah memiliki jaringan transportasi yang baik dan memadai. Mulai dari Transjakarta, KRL, LRT, MRT, dan Jaklingko telah tersedia. Jalur yang tersedia telah banyak menghubungkan pusat bisnis dan pemerintahan ke daerah pinggiran maupun ke ruang publik dan ruang terbuka hijau.

Artinya bahwa layanan transportasi umum sudah tersedia sedemikin merata, tidak berbeda jauh dengan kota besar lainnya di dunia. Hanya saja pemanfaatan transportasi umum di Indonesia belum dilakukan oleh pejabatnya untuk beraktivitas.

Dibandingkan dengan negara lain, para pejabatnya sudah terbiasa menggunakan transportasi umum untuk melakukan aktivitas.

Para pejabat di Indonesia harus mulai membiasakan diri menggunakan transportasi umum. Pejabat yang menggunakan transportasi umum sebagai pilihan sarana beraktivitas akan memiliki nilai dan dampak positif. Dengan adanya kebijakan pejabat menggunakan transportasi umum, hal itu dapat menjadi contoh bagi masyarakat khususnya kelas menangah dan kelas atas untuk mulai.meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum.

Dampak lainnya yang akan dirasakan adalah pelayanan dan kualitas transportasi umum akan semakin diperhatikan. Ini.bisa terjadi karena pejabat yang selalu menggunakan transportasi umum akan menilai kualitas kendaraan umum yang sedang digunakan. Ketika ada kekurangan kualitas pelayanan dan kenyamanan maka akan bisa cepat diputuskan untuk melakukan perbaikan.

Selain itu, ketika masyarakat kelas menengah dan kelas atas beralih menggunakan transportasi umum, secara langsung akan mengurangi kemacetan dan polusi akibat kendaraan bernotor. Udara akan lebih sehat dikarenakan jumlah emisi karbon yang dikeluarkan oleh kendaraan umum tidak sebesar kendaraan pribadi yang dipakai masing-masing oleh banyak orang.

Sudah saatnya Indonesia menjadikan transportasi umum menjadi pilihan utama dalam melakukan aktivitas, hal ini tentunya akan memiliki dampak yang besar bagi Indonesia khususnya Jakarta dan sekitarnya.