Dari Food Court ke Diskusi Patriarki: Mengapa Publik Bereaksi Keras?

Ilustrasi perempuan korban kekerasan. Foto: Tim kreatif kumparan

Kasus penendangan terhadap seorang perempuan di pusat perbelanjaan kawasan Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu menuai perhatian luas di media sosial. Dalam video yang beredar, korban yang sedang mengantre makanan tiba-tiba ditendang oleh seorang pria yang tidak dikenalnya. Kepolisian kemudian menangkap pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka penganiayaan. Menurut keterangan polisi, pelaku mengaku merasa terganggu karena korban dianggap menghalanginya.

Namun, yang menarik bukan hanya peristiwa kekerasan itu sendiri, melainkan respons publik yang muncul setelahnya. Di berbagai kolom komentar media sosial, banyak warganet mempertanyakan bagaimana perilaku seseorang di ruang privat jika di ruang publik saja ia berani melakukan tindakan agresif terhadap perempuan yang bahkan tidak dikenalnya. Komentar-komentar seperti “kalau dengan orang asing saja bisa begitu, bagaimana dengan keluarganya di rumah?” menunjukkan adanya kekhawatiran kolektif masyarakat terhadap relasi kuasa dan kekerasan berbasis gender.

Fenomena tersebut dapat dibaca melalui perspektif patriarki. Dalam kajian sosiologi gender, patriarki dipahami sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan sehingga perilaku agresif, kontrol, atau superioritas laki-laki sering kali dianggap lebih dapat ditoleransi dibandingkan jika dilakukan oleh perempuan. Patriarki tidak selalu hadir dalam bentuk aturan yang tertulis, tetapi dapat muncul melalui cara pandang, kebiasaan, dan relasi sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Tentu, tidak tepat jika masyarakat langsung menyimpulkan bahwa setiap pelaku kekerasan terhadap perempuan di ruang publik pasti melakukan kekerasan yang sama di lingkungan keluarga. Tidak ada bukti yang menunjukkan hal tersebut dalam kasus ini. Akan tetapi, reaksi publik memperlihatkan adanya kesadaran bahwa tindakan kekerasan jarang dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Banyak orang melihatnya sebagai bagian dari pola perilaku yang lebih luas, terutama ketika korbannya adalah perempuan dan pelakunya adalah laki-laki.

Kekerasan terhadap perempuan di ruang publik juga memiliki dampak sosial yang lebih besar daripada luka fisik yang mungkin ditimbulkannya. Peristiwa semacam ini dapat menciptakan rasa tidak aman bagi perempuan ketika berada di ruang bersama, mulai dari pusat perbelanjaan, transportasi umum, hingga tempat kerja. Ketika seorang perempuan dapat menjadi sasaran agresi hanya karena dianggap menghalangi jalan seseorang, muncul pertanyaan tentang sejauh mana ruang publik benar-benar aman dan inklusif bagi semua orang.

Karena itu, kasus ini tidak hanya penting sebagai persoalan hukum yang harus ditangani aparat penegak hukum. Lebih dari itu, kasus ini menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu terus membangun budaya yang menghormati perempuan dan menolak segala bentuk kekerasan, baik yang terjadi di ruang publik maupun domestik. Respons publik yang mengaitkan peristiwa tersebut dengan patriarki menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari hubungan antara tindakan individu dan struktur sosial yang lebih luas.

Pada akhirnya, yang perlu menjadi fokus bukan sekadar siapa pelakunya, melainkan bagaimana masyarakat dapat mencegah normalisasi perilaku agresif dan membangun relasi yang lebih setara. Sebab, ruang publik yang aman bukan hanya soal keberadaan aturan, tetapi juga tentang budaya saling menghormati yang tumbuh dalam kehidupan sehari-hari.