Pompa Saja Tidak Cukup: Membaca Persoalan Air dari Lapangan
Dosen di Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Padjadjaran
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Kharistya Amaru tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ketika sawah kekurangan air, pompa sering menjadi solusi pertama yang terpikirkan. Namun persoalan di lapangan jauh lebih rumit: kita perlu tahu di mana lahan petani berada, siapa yang belum mendapatkan air, apakah sumber air tersedia, dan siapa yang akan membiayai pengoperasiannya.
Pada tulisan sebelumnya, kita membahas bagaimana El Niño dapat menjadi ujian bagi ketahanan air pertanian. Namun ketika persoalan itu dibawa ke tingkat desa dan hamparan, pertanyaannya berubah.
Bukan lagi sekadar “Apakah daerah ini kekurangan air?”, tetapi “Lahan mana yang kekurangan air, berapa luasnya, dari mana air bisa diperoleh, dan bagaimana membawanya ke sawah?”
Di sinilah persoalan air menjadi lebih kompleks daripada sekadar menyediakan pompa.
Kita Bahkan Belum Selalu Tahu Persis di Mana Lahannya
Kelompok tani atau poktan umumnya memiliki informasi anggota dan luas garapan. Namun informasi tersebut belum selalu tersedia sebagai poligon digital hamparan lahan yang terhubung dengan data irigasi dan sumber air.
Padahal satu titik koordinat saja belum cukup.
Misalnya sebuah poktan tercatat mengelola 50 hektare. Kita masih perlu mengetahui apakah lahan itu berada dalam satu hamparan atau tersebar, apakah masuk daerah layanan irigasi, seberapa jauh dari sungai, dan bagaimana elevasinya terhadap sumber air.
Poligon lahan sebenarnya dapat menjadi semacam “alamat lengkap” pertanian.
Dari sana kita dapat menumpangtindihkan informasi:
• jaringan dan daerah layanan irigasi;
• sungai, embung atau sumber air lain;
• topografi;
• luas hamparan;
• komoditas;
• hingga Indeks Pertanaman (IP).
Tanpa data dasar tersebut, menentukan prioritas penanganan kekeringan seperti mengirim ambulans hanya dengan mengetahui nama kecamatan, tetapi tidak memiliki alamat pasien.
Karena itu, data spasial bukan sekadar urusan pemetaan. Ia menentukan ketepatan intervensi.
Lahan Beririgasi Belum Tentu Mendapat Air
Persoalan berikutnya adalah mengetahui berapa luas lahan yang benar-benar memperoleh air.
Sebuah hamparan dapat berada di daerah irigasi atau memiliki jaringan irigasi desa, tetapi kondisi pelayanan di lapangan belum tentu seragam.
Bagian dekat sumber mungkin memperoleh air cukup. Semakin ke hilir, debit dapat berkurang. Ketika kemarau panjang, sebagian lahan akhirnya hanya memperoleh air secara bergiliran atau bahkan tidak mendapatkannya.
Karena itu, kita perlu membedakan setidaknya:
• lahan terlayani baik;
• lahan terlayani tetapi terbatas;
• lahan tidak terlayani pada musim kemarau.
Informasi ini penting jika dikaitkan dengan Indeks Pertanaman.
Lahan yang mampu ditanami dua atau tiga kali setahun tentu memiliki kondisi berbeda dengan lahan yang hanya dapat ditanami sekali karena keterbatasan air.
Maka data yang kita butuhkan sebenarnya bukan hanya berapa luas sawah, melainkan berapa luas sawah yang masih bisa ditanami ketika pasokan air berkurang.
Di sinilah survei lapangan tetap penting. Peta dan citra satelit membantu kita melihat gambaran besar, tetapi petani sering mengetahui detail yang tidak terlihat dari layar: kapan saluran mulai kering, bagian mana yang pertama kehilangan air, dan sumber mana yang masih bertahan ketika kemarau.
Pemerintah Tidak Mungkin Membiayai Semuanya
Ketika masalah sudah diketahui, muncul persoalan berikutnya: siapa yang membiayai solusinya?
Pemerintah memiliki berbagai intervensi melalui pompanisasi, irigasi perpompaan dan perpipaan, rehabilitasi jaringan, optimalisasi lahan, maupun pembangunan fasilitas konservasi air.
Namun kebutuhan di lapangan sangat besar.
Dalam satu kecamatan saja bisa terdapat banyak poktan dengan persoalan berbeda. Ada yang membutuhkan pompa, ada yang memerlukan pipa ratusan meter, ada yang membutuhkan perbaikan saluran, dan ada pula yang membutuhkan tampungan air.
Karena itu, bantuan pemerintah memang penting, tetapi tidak realistis jika seluruh kebutuhan air pertanian harus menunggu pembiayaan pemerintah.
Di sinilah kemampuan poktan menjadi bagian dari ketahanan air.
Kelompok yang kuat dapat bergotong royong memperpanjang pipa, membuat jaringan distribusi sederhana, mengumpulkan iuran bahan bakar, mengatur jadwal pompa, dan melakukan perawatan.
Bantuan pemerintah kemudian dapat berfungsi sebagai pemicu, bukan satu-satunya sumber pembiayaan.
Artinya, yang perlu dibangun bukan hanya infrastrukturnya, tetapi juga kemampuan kelompok untuk mengoperasikan, merawat, membiayai, dan akhirnya mempertahankan fasilitas tersebut.
Air Tersedia, tetapi Apakah Masih Ekonomis?
Ada satu pertanyaan terakhir yang sering terlupakan: berapa harga air ketika sampai di sawah?
Secara teknik, air sungai yang berada lebih rendah dapat dipompa. Pipa dapat diperpanjang. Pompa yang lebih besar dapat dipasang.
Namun semuanya membutuhkan biaya.
Petani sudah menghadapi biaya benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, pengolahan tanah, dan panen. Pompanisasi menambahkan bahan bakar atau listrik, operator, oli, perawatan mesin, pipa, serta suku cadang.
Semakin jauh dan semakin tinggi air harus dipindahkan, persoalannya bukan lagi sekadar teknis.
Ia menjadi persoalan ekonomi.
Karena itu tenaga ahli seharusnya tidak datang dengan jawaban “lokasi ini membutuhkan pompa” sebelum memahami masalahnya.
Pertanyaannya harus dimulai dari: di mana lahannya, berapa luas yang membutuhkan air, dari mana sumbernya, bagaimana debit saat kemarau, berapa beda elevasinya, apa jaringan yang sudah tersedia, dan berapa biaya membawa air sampai ke tanaman?
Barulah teknologi dipilih.
Pompa mungkin jawabannya. Tetapi bisa juga perpipaan gravitasi, rehabilitasi saluran, embung, sumur, atau pengaturan distribusi air yang lebih baik.
Persoalan utama bukan memilih teknologi terlebih dahulu, tetapi mendiagnosis masalah air terlebih dahulu.
El Niño akhirnya mengajarkan sesuatu yang lebih luas.
Ketahanan air pertanian bukan hanya kemampuan menemukan sumber air, tetapi kemampuan mengetahui siapa yang membutuhkan, memilih solusi yang tepat, dan memastikan petani mampu mempertahankannya.
Lalu bagaimana jika kebutuhan begitu besar sementara kemampuan pemerintah terbatas?
Di situlah kita perlu bergerak dari pendekatan bantuan menuju sistem yang lebih permanen.