Menimbang Peluang dan Resiko Kebijakan Pendidikan Kontroversial "Student Loan"

Gambar : Canva

Meskipun pemerintah belum menyatakan Student loan menjadi kebijakan resmi yang akan diberlakukan dalam waktu dekat, melainkan hanya wacana dan masih dikaji lebih dalam. Namun, hal ini tidak akan menenangkan kekhawatiran publik. Banyak beberapa pihak khawatir bahwa jika Student Loan ini disahkan menjadi kebijakan nasional, maka akan berdampak besar bagi struktur sosial ekonomi dan psikologi anak muda.

Lantas, apakah benar Student Loan dapat menjadi solusi atas mahalnya suatu biaya pendidikan, atau justru bom waktu yang membebani masa depan mahasiswa Indonesia?

Mungkin jika dilihat dari beberapa manfaat Student Loan seperti akses pendidikan yang lebih terbuka, investasi jangka panjang ataupun alternatif pinjaman aman. Bagi mahasiswa dari keluarga ekonomi lemah, hal ini akan menjadi jalan keluar agar tetap bisa kuliah tanpa harus putus studi. Namun, dibalik potensi manfaat tadi, konsekuensinya lebih besar jika tidak dikelola dengan benar seperti beban finansial jangka panjang, secara di Indonesia tingkat pengangguran terbuka sarjana masih tinggi dan resiko gagal bayar sangat besar. Selain itu juga Student loan takutnya menjadi ladang korupsi baru jika salah kelola. Dalam konteks birokrasi Indonesia saja belum sepenuhnya transparan, ada resiko besar bahwa dana Student Loan bisa salah sasaran, disalahgunakan ataupun terhambat prosesnya.

Di Indonesia, struktur pasar kerja belum sepenuhnya stabil dan tingginya angka pengangguran lulusan akademik menjadi tantangan besar bagi penerapan kebijakan ini. Jika tidak dirancang dengan hati-hati misalnya tanpa mekanisme subsidi bunga, tenggang pembayaran, atau pengampunan utang dalam kondisi tertentu Student Loan justru akan memperparah ketimpangan ekonomi.

Lalu bagaimana kita seharusnya pemerintah dalam menyikapi skema ini? dari pada terburu-buru dalam memberlakukan Student Loan, pemerintah sebaiknya lebih memperkuat skema beasiswa dan bantuan pendidikan mahasiswa. Pemerintah juga perlu menurunkan UKT yang tidak rasioal dengan kondisi sarana dan prasarana, bisa juga dengan melakukan transparansi pengelolaan anggaran kampus ke publik.

Oleh karena itu, penerapan Student Loan seharusnya disertai dengan regulasi yang kuat, transparansi, serta kebijakan pelengkap seperti penguatan jaminan kerja, program beasiswa, dan pendidikan keuangan bagi mahasiswa. Pemerintah juga harus mempertimbangkan sistem berbasis kemampuan membayar (income-contingent loan) agar cicilan lebih tertata terhadap penghasilan lulusan.

Skema Student Loan ini harus benar-benar disikapi dengan penuh pertimbangan. Jangan sampai solusi jangka pendek menciptakan masalah jangka panjang. Generasi muda Indonesia pasti tidak ingin memasuki dunia kerja dengan beban utang yang menumpuk, atau lebih buruk lagi kehilangan semangat belajar karna dihantui kekhawatiran finansial. Pendidikan harus menjadi pintu kemajuan, bukan jerat ekonomi baru yang menyandera masa depan mahasiswa.

Kesimpulannya Student Loan bukanlah solusi bagi masalah akses pendidikan Indonesia. Ia adalah alat yang dapat menjadi jembatan atau justru beban, tergantung bagaimana kebijakan ini dirancang dan diimplementasikan. Maka, dengan menimbang antara peluang dan risiko menjadi sebuah keharusan sebelum langkah kebijakan ini dijalankan.