ECOWAS, Terorisme, dan Dinamika Politik di Kawasan Afrika Barat

Ilustrasi ECOWAS (Foto oleh: Muhammad Khoira Akram Fauzi)

Dalam beberapa tahun terakhir, sub wilayah Afrika Barat telah dihadapkan pada gelombang terorisme, yang mengakibatkan kematian ratusan orang, penghancuran properti publik dan pribadi, dan jutaan orang mengungsi. Sebagai tanggapan, negara dan lembaga multilateral di dalam dan di luar sub kawasan telah mengembangkan dan memperkenalkan mekanisme yang berbeda untuk mengatasi masalah ini. Lalu seperti apakah peran organisasi sub regional seperti Masyarakat Ekonomi Negara Afrika Barat atau yang dikenal dengan Economic Community of West African States (ECOWAS) dalam kontra terorisme di Afrika Barat? Seperti apa masalah dan tantangan yang dihadapi ECOWAS dalam lingkungan politik internasional saat ini? Dimana tentunya akan ditemukan berbagai faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan ECOWAS untuk menanggapi masalah dan tantangan yang ada secara efektif.

Afrika Barat sendiri terdiri dari negara-negara merdeka dan berdaulat, yaitu Republik Benin, Burkina Faso, Tanjung Verde, Pantai Gading, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, dan Togo. Sejumlah negara ini dalam beberapa tahun terakhir mengalami serangan teroris di mana terdapat korban jiwa dan properti publik maupun personal dihancurkan.

Mali, Nigeria, Burkina Faso, dan Pantai Gading, misalnya, mengalami serangan teroris antara 2015 dan 2016. Sementara Hotel Splendid dan Cappuccino Café di Ouagadougou, Burkina Faso, diserang teroris pada November 2015, Radisson Blue Hotel di Bamako, Mali, pantai wisata Grand-Bassam dekat Abidjan, Pantai Gading, dan masjid di Maiduguri, Nigeria, diserang pada waktu yang berbeda oleh teroris antara Januari dan Maret 2016.

Namun, fenomena terorisme lebih menonjol di Nigeria dan Mali daripada negara lain di sub kawasan ini, karena kedua negara adalah rumah bagi beberapa kelompok teroris terkenal di dunia. Sementara Nigeria adalah rumah bagi Boko Haram, Mali menampung AQIM, Ansar Dine, MOJWA, yang dikenal dengan akronim Perancis Mouvement pour l'unicite et le jihad en Afrique de l'Quest (MUJAO), dan al-Mourabitoun, yang memiliki hubungan dengan AQIM.

Kelompok-kelompok tersebut sejauh ini merupakan kelompok teroris yang paling mematikan pada sub kawasan tersebut, karena aktivitas kekerasan mereka telah berdampak buruk pada keberadaan sosial politik, ekonomi dan perusahaan di negara tempat mereka berada, serta di beberapa negara yang berdekatan, terutama di negara Nigeria dan Mali.

Peran ECOWAS

Secara internasional, ECOWAS memiliki hubungan terorisme dan isu - isu terkait dengan mitra pembangunan seperti PBB, Uni Eropa, Uni Afrika (AU), Bank Dunia dan banyak negara di dalam dan di luar Afrika. ECOWAS menandatangani perjanjian keamanan dan pembangunan dengan pemerintah AS pada tahun 2015. Perjanjian tersebut berfokus pada penguatan institusi demokrasi, peningkatan perdagangan dan investasi serta perdamaian dan keamanan, termasuk Trans - Saharan Counterterrorism Partnership.

Demikian pula, ECOWAS adalah mitra regional Counter-Terrorism Committee oleh PBB (CTC), sebuah komite yang dibentuk oleh Resolusi 1373 Dewan Keamanan PBB (DK PBB) 1373 (2001) dan 1624 (2005) untuk meningkatkan kemampuan negara-negara anggota PBB untuk mencegah tindakan teroris di dalam dan di luar perbatasan mereka, dan Direktorat Eksekutif Komite Kontra Terorisme PBB (CTED), dibentuk untuk melakukan implementasi keputusan dan kebijakan CTC dan melakukan penilaian ahli terhadap negara-negara anggota PBB tentang penanggulangan terorisme.

Sejalan dengan kemitraan tersebut, ECOWAS telah mengembangkan sejumlah langkah, termasuk pembentukan lembaga dan instrumen kontra terorisme. Lembaga kontra terorisme terkenal yang didirikan oleh ECOWAS adalah Kelompok Aksi Antar pemerintah melawan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris di Afrika Barat (GIABA). ECOWAS mendirikan GIABA pada 10 Desember 1999, sebagai sebuah lembaga untuk memerangi pencucian uang tetapi memperluas mandatnya untuk memasukkan memerangi pendanaan terorisme pada tahun 2006 mengingat tumbuhnya terorisme di kawasan ini dan peran yang dimainkan oleh uang haram (pencucian uang) dalam mendorongnya.

Dengan demikian, GIABA diberi mandat untuk memastikan bahwa negara-negara anggota ECOWAS mengakui, mengadopsi, dan menerapkan langkah-langkah APU/PPT internasional untuk tujuan memastikan keamanan, integritas, dan stabilitas sistem keuangan kawasan. Mandat GIABA juga mencakup penyediaan bantuan teknis kepada negara-negara anggota ECOWAS di bidang kerangka kelembagaan dan peraturan serta tata kelola yang baik dan mampu mengatur latihan evaluasi diri untuk negara-negara anggota serta evaluasi sejawat dengan maksud untuk mempromosikan efektivitas dan kepatuhan rezim nasional dengan standar internasional, dan melakukan koordinasi serta mempromosikan kerja sama regional dan internasional.

Tantangan bagi ECOWAS

Meskipun ECOWAS aktif, pragmatis, dan proaktif dalam perang melawan terorisme wilayah Afrika Barat, upayanya dihalangi dan dibatasi oleh dua faktor. Yang pertama adalah kurangnya kemauan dan komitmen atau lebih tepatnya pendekatan organisasi dan negara anggotanya yang kurang bersemangat untuk menerapkan keputusan penanggulangan terorisme dan instrumen yang mengikat secara hukum.

Hal ini dalam artian bahwa meskipun ECOWAS sebagai sebuah institusi adalah platform bagi negara-negara di kawasan untuk merundingkan, mengartikulasikan, dan mengembangkan cara-cara memerangi tantangan - tantangan kawasan, negara-negara anggota organisasi seringkali gagal untuk bekerja sama sepenuhnya satu sama lain dan dengan institusi untuk mencapai tujuan.

Misalnya, sejumlah negara anggota ECOWAS, yaitu Nigeria, Guinea, Cape Verde, dan Sierra Leone, gagal menyerahkan laporan negara tahunan 2015 mereka ke GIABA (2015), sehingga menghambat penilaian negara pendanaan terorisme. dan pencucian uang di dalamnya serta kemungkinan bidang bantuan teknis yang dapat mereka terima dari GIABA.

Tantangan kedua yang dihadapi ECOWAS dalam upaya untuk memerangi terorisme di sub kawasan Afrika barat adalah karakter lingkungan politik internasional, khususnya yang berkaitan dengan perjuangan politik yang berisiko tinggi dan kemampuan untuk melibatkan AU dan PBB, yang berdampak pada melemahnya inisiatif lembaga sub regional.

Karakter umum dari sistem internasional, sebagaimana didefinisikan oleh Piagam PBB, adalah bahwa organisasi regional dan sub regional harus meminta persetujuan DK PBB sebelum menggunakan kekuatan. Bab VIII, Pasal 53, Piagam menetapkan bahwa

Hal ini lebih lanjut diperkuat oleh Pasal 54 dari Bab VIII Piagam yang sama, yang menyatakan bahwa

Ketentuan ini sering menimbulkan masalah legitimasi untuk tindakan penegakan secara sepihak atau kolektif yang dilakukan oleh organisasi regional dan sub regional, yang sebagian besar hanya memperoleh persetujuan PBB tidak secara menyeluruh.

Dapat dikatakan bahwa ECOWAS telah menanggapi terorisme di Afrika Barat dengan cara yang berbeda. Namun, meskipun upayanya telah terbukti menghasilkan beberapa hasil positif, kurangnya kemauan politik dan tidak adanya komitmen negara-negara anggotanya untuk menerapkan dan menegakkan keputusan tentang penanggulangan terorisme, serta minimnya peran organisasi internasional menjadi tantangan besar pada lingkungan politik dalam inisiatif melawan terorisme.

Akan tetapi, fakta bahwa terorisme di sub kawasan tersebut belum berhenti, sebagaimana dibuktikan dengan serangan yang berkelanjutan, meskipun sebagian besar pada sasaran empuk, oleh Boko Haram di timur laut Nigeria dan rangkaian serangan teroris di Mali, termasuk serangan pada tahun 2015 oleh AQIM di Radisson Blue Hotel dan pada 2017 di resor Le Campement Kangaba, sebelah timur Bamako, dan di Burkina Faso pada Maret 2018 , dimana ECOWAS perlu meningkatkan upaya secara komprehensif, menunjukkan lebih banyak komitmen untuk memerangi terorisme dan PBB dan Uni Afrika harus memberikan perhatian prioritas pada prakarsa melawan terorisme di kawasan sub regional.