Konten dari Pengguna

Bahlil dan Cermin Buram Etika Kritik Kita

Muhammad Kholid Syaifullah

Muhammad Kholid Syaifullah

Pengurus di Himpunan Mahasiswa Islam Badko Kaltim - Kaltara, dan Juga di Duta Damai Provinsi Kalimantan Timur, Alumni S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Mulawarman

·waktu baca 5 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Muhammad Kholid Syaifullah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Bahlil Lahadalia saat menghadiri Munas Partai Golongan Karya di Kalimantan Timur (Sumber Foto : Pribadi Penulis)
zoom-in-whitePerbesar
Bahlil Lahadalia saat menghadiri Munas Partai Golongan Karya di Kalimantan Timur (Sumber Foto : Pribadi Penulis)

Beberapa hari terakhir, media sosial ramai oleh kritik terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Kritik yang semula muncul karena pernyataan dan kebijakannya bergeser menjadi serangan personal, mulai dari ejekan fisik hingga komentar bernada rasialis. Yang paling menyedihkan, banyak yang tidak lagi berbicara tentang kinerja, tetapi tentang rupa: tentang tubuh, warna kulit, atau logat bicara. Padahal di situlah letak perbedaan mendasar antara kritik dan hinaan.

Sebagai warga negara, kita tentu berhak mengkritik pejabat publik. Kritik adalah bagian penting dari demokrasi, bahkan menjadi alat koreksi bagi kekuasaan. Namun, ketika kritik kehilangan dasar rasionalnya dan berubah menjadi olok-olok fisik, yang tersisa bukan lagi upaya memperbaiki, melainkan pelampiasan amarah. Pada titik itu, akal sehat ikut tenggelam.

Antara Kritik dan Penghinaan

Filsuf Jürgen Habermas dalam The Theory of Communicative Action (1984) pernah menyebut bahwa ruang publik yang sehat hanya dapat berdiri di atas rasionalitas komunikatif, yakni percakapan yang didasarkan pada argumen, bukan serangan pribadi. Tujuannya bukan untuk menang, tetapi untuk memahami. Kritik sejati, menurut Habermas, harus berorientasi pada pencarian kebenaran bersama.

Sayangnya, di ruang digital kita hari ini, prinsip itu sering hilang. Di linimasa media sosial, logika kalah cepat dari emosi. Orang menulis lebih cepat daripada berpikir. Banyak yang mengira bahwa karena “bebas berpendapat”, maka bebas pula menghina. Padahal, seperti yang diingatkan John Stuart Mill dalam On Liberty (1859), kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan tanpa batas. Kebebasan sejati, kata Mill, justru menuntut tanggung jawab moral terhadap martabat manusia lain.

Kritik boleh tajam, tetapi tidak kejam.

Tajam berarti memiliki dasar rasional: data, fakta, dan niat memperbaiki.

Kejam berarti menyerang manusia di balik kebijakan itu, menghapus martabatnya hanya karena kita tidak sepakat dengan pikirannya. Ketika kritik berubah menjadi hinaan, demokrasi kehilangan kemewahan terbesarnya: perdebatan yang beradab.

Kritik yang Lahir dari Emosi

Fenomena penghinaan fisik terhadap tokoh publik seperti Bahlil Lahadalia juga dapat dibaca dari perspektif teori argumentasi publik yang dikembangkan Chaim Perelman. Ia membedakan antara argumen rasional dan argumen emosional. Dalam debat publik, kata Perelman, manusia sering terjebak dalam fallacy ad hominem, yaitu menyerang pribadi, bukan gagasan.

Alih-alih menguji kebijakan, sebagian orang lebih suka menjatuhkan lawan bicara dengan mempermalukannya. Mereka merasa lebih berkuasa ketika dapat membuat orang lain tampak buruk, meskipun tidak menawarkan solusi. Ini bukan lagi kritik; ini bentuk agresi verbal yang dikemas dengan jargon kebebasan.

Masalahnya, pola ini menular. Algoritma media sosial cenderung menghadiahi unggahan yang provokatif. Semakin kasar sebuah komentar, semakin besar kemungkinan menjadi viral. Akibatnya, ruang publik digital berubah menjadi arena teriakan meluapkan emosi, bukan lagi ruang berpikir.

Di sinilah saya merasa perlu menulis. Bukan untuk membela siapa pun, melainkan untuk mengingatkan bahwa kritik harus lahir dari akal sehat, bukan dari kemarahan, apalagi kebencian.

Ketika Berbeda Dianggap Melawan

Dalam banyak diskusi, saya sering mendengar keluhan, “Kalau kita berbicara berbeda, nanti dibuli.” Ketakutan itu nyata. Fenomena ini pernah dijelaskan oleh Elisabeth Noelle-Neumann melalui teorinya Spiral of Silence (1974). Menurutnya, orang cenderung diam jika merasa pandangannya tidak populer. Mereka takut dikucilkan oleh mayoritas.

Itu sebabnya, banyak orang memilih aman: ikut arus, ikut ramai, ikut menghina. Bukan karena mereka benar-benar benci, melainkan karena tidak ingin sendiri. Padahal dalam demokrasi, suara yang berbeda justru penting untuk menjaga keseimbangan. Demokrasi tidak tumbuh dari keseragaman pendapat, melainkan dari keberanian untuk berpikir berbeda.

Saya memilih menulis ini karena saya percaya, seseorang harus berani melawan arus ketika arus itu membawa kita menjauh dari akal sehat. Kita boleh keras terhadap kebijakan, tetapi tidak boleh kejam terhadap manusia. Kita boleh marah pada sistem, tetapi jangan membenci rupa seseorang. Sebab, jika kritik kehilangan empati, yang tersisa hanyalah kebencian massal yang disamarkan sebagai kritisisme.

Kritik yang Mendidik

Kita perlu membangun kembali etika berpikir di ruang publik digital, etika sederhana yang mampu membedakan antara menyerang kebijakan dan menyerang manusia. Kritik mestinya seperti cermin, memperlihatkan kekurangan agar kita dapat memperbaikinya, bukan seperti palu yang memukul hingga pecah.

Kritik yang baik adalah kritik yang memberi arah. Ia mungkin pahit, tetapi menyembuhkan. Ia keras, tetapi jujur. Seperti pisau bedah yang tajam, bukan untuk melukai, melainkan untuk menyembuhkan luka yang lebih besar.

Habermas menyebutnya discourse ethics, etika percakapan yang jujur dan saling menghormati. Dalam etika ini, semua pihak berhak berbicara, tetapi juga wajib mendengar. Kritik semacam ini bukan sekadar mengomentari, melainkan mengontribusi; bukan hanya membongkar kesalahan, melainkan menawarkan pembelajaran.

Sayangnya, budaya seperti ini semakin jarang. Di tengah gempuran algoritma, yang paling sering terdengar bukanlah suara jernih, melainkan suara paling keras dan paling banyak. Orang berlomba menjadi “benar” di mata pengikutnya, bukan menjadi “berguna” bagi kebenaran itu sendiri.

Berani Berpikir, Berani Berbeda

Saya percaya, menulis pada zaman sekarang membutuhkan keberanian.

Bukan hanya keberanian melawan kekuasaan, tetapi juga keberanian melawan arus opini publik. Kadang arus yang paling deras justru datang dari sesama warga, bukan dari negara. Media sosial menjadikan semua orang juri sekaligus algojo, padahal tidak semua orang membaca dengan niat memahami.

Namun, saya juga percaya diam bukan pilihan. Jika orang-orang yang berpikir rasional memilih diam karena takut berbeda, ruang publik akan dikuasai oleh suara bising tanpa isi. Di sinilah pentingnya peran kita: menjaga agar kritik tetap waras, tetap beradab, dan tetap memanusiakan manusia.

Saya tidak menulis untuk membela seorang menteri. Saya menulis untuk membela cara berpikir yang sehat. Saya tidak ingin menjadi bagian dari kerumunan yang hanya berani menghakimi, tetapi tidak berani memahami. Sebab, seperti kata Tan Malaka dalam Madilog, logika, bukan emosi, yang seharusnya menjadi jalan berpikir bangsa merdeka.

Penutup: Demokrasi dan Martabat

Kritik adalah vitamin bagi demokrasi, tetapi penghinaan adalah racunnya. Demokrasi tanpa kritik akan membusuk, tetapi demokrasi dengan kebencian akan hancur. Maka, tugas kita bukan menghentikan kritik, melainkan mengembalikan martabatnya.

Mari belajar untuk tidak mencampuradukkan antara keberanian dan kebrutalan. Keberanian berpikir berbeda harus tetap disertai empati. Sebab, seperti halnya pisau, ketajaman berpikir hanya bermanfaat jika digunakan dengan tangan yang beradab.

Saya menulis ini dengan kesadaran penuh bahwa akan ada yang tidak sepakat. Itu tidak apa-apa. Dalam demokrasi, perbedaan bukan masalah. Justru di situlah nilainya. Sebab, yang membuat bangsa ini hidup bukan seragamnya pikiran, melainkan dialog yang jujur dan terbuka.

Kritik boleh tajam, tetapi tidak kejam. Karena yang kita perjuangkan bukan sekadar kebebasan berbicara, melainkan juga keluhuran cara berpikir.