Danantara Indonesia dalam Ekonomi Nasional: Membangun atau Menghancurkan?

Foto: kemenpora.go.id

Pada tanggal 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia. Sebagai sovereign wealth fund (SWF) terbaru Indonesia, Danantara diharapkan mengelola aset negara senilai lebih dari US$900 miliar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun. Namun, di balik ambisi besar ini, muncul berbagai kekhawatiran terkait transparansi, tata kelola, dan potensi konflik kepentingan dalam operasional Danantara.

Latar Belakang Pembentukan Danantara

Inspirasi dari Temasek Holdings Singapura

Danantara Indonesia dirancang dengan model yang mirip dengan Temasek Holdings, SWF milik Singapura yang telah sukses mengelola investasi pemerintah sejak tahun 1974. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengoptimalkan aset negara, dan menarik investasi global ke sektor-sektor strategis.

Struktur dan Tata Kelola

Gambar: kompas.com

Danantara akan mengkonsolidasikan kepemilikan pemerintah dalam beberapa BUMN utama, termasuk Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Telkom Indonesia. Struktur ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan sinergi antar BUMN, serta mempercepat transformasi ekonomi.

Rencana Investasi dan Proyeksi Ekonomi

Fokus Sektor Strategis

Pada tahap awal, Danantara berencana menginvestasikan US$20 miliar ke lebih dari 20 proyek yang tersebar di berbagai sektor utama, antara lain:

Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun, didorong oleh investasi besar yang dilakukan Danantara. Namun, beberapa ekonom skeptis terhadap proyeksi ini, mengingat tantangan struktural seperti kesenjangan infrastruktur, birokrasi yang kompleks, serta volatilitas pasar global.

Kritik dan Tantangan

Kurangnya Transparansi dan Risiko Salah Kelola

Sebelum peluncuran Danantara, ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya menggelar protes yang mencerminkan kekhawatiran luas mengenai potensi mismanajemen dana ini. Meskipun Presiden Prabowo menjanjikan transparansi dengan menyatakan bahwa Danantara dapat diaudit oleh siapa saja, mekanisme pengawasan yang efektif masih menjadi pertanyaan.

Konflik Kepentingan dalam Kepemimpinan

Gambar: @katadatacoid

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengkritik adanya rangkap jabatan dalam kepemimpinan Danantara. Menteri Investasi Rosan Roeslani yang juga menjabat sebagai CEO Danantara, Menteri BUMN Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas, serta Pandu Sjahrir sebagai CIO Danantara, dianggap dapat menimbulkan konflik kepentingan, terutama dalam pengambilan keputusan investasi yang melibatkan entitas BUMN di bawah kementerian terkait.

Ancaman Intervensi Politik

Beberapa analis menilai bahwa model Danantara rentan terhadap intervensi politik, mengingat pengelolaannya masih beririsan dengan kepentingan pemerintah. Jika tidak dikelola dengan baik, Danantara bisa berubah menjadi alat politik bagi kelompok tertentu, bukan sebagai motor penggerak ekonomi yang independen.

Kelemahan dalam Pengawasan Eksternal

Tidak adanya pengawasan penuh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah kekhawatiran bahwa Danantara dapat beroperasi tanpa akuntabilitas yang cukup. Tanpa mekanisme audit independen yang kuat, risiko penyalahgunaan dana akan meningkat secara signifikan.

Perbandingan dengan SWF di Negara Lain

Tabel berikut membandingkan Danantara dengan beberapa SWF lainnya di dunia:

Gambar/Ilustrasi Pribadi

Dari perbandingan ini, terlihat bahwa Danantara Indonesia memiliki skala aset yang besar, namun belum memiliki tingkat independensi dan transparansi seperti yang dimiliki oleh SWF di negara-negara maju. Jika tidak dikelola dengan baik, Danantara bisa menjadi instrumen yang lebih banyak menimbulkan risiko daripada manfaat bagi perekonomian nasional.

Rekomendasi dan Solusi untuk Penguatan Danantara Indonesia

Agar Danantara dapat berfungsi secara optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi ekonomi Indonesia, beberapa langkah perlu segera diterapkan:

Penguatan Regulasi dan Transparansi

Pemerintah perlu memastikan bahwa Danantara memiliki mekanisme pengawasan eksternal yang kuat, termasuk audit reguler oleh BPK dan KPK. Selain itu, publik harus memiliki akses terhadap laporan keuangan dan investasi yang dilakukan Danantara untuk meningkatkan akuntabilitas.

Menjamin Independensi Operasional

Seperti halnya Temasek di Singapura dan Government Pension Fund di Norwegia, Danantara harus memiliki kebijakan investasi yang independen dari intervensi politik. Dengan demikian, setiap keputusan investasi akan didasarkan pada analisis ekonomi dan kepentingan jangka panjang, bukan pada tekanan politik sesaat.

Pengembangan Infrastruktur dan SDM Berbasis Teknologi

Agar investasi Danantara benar-benar memberikan dampak ekonomi positif, dana yang dialokasikan harus difokuskan pada sektor yang dapat menciptakan nilai tambah tinggi, seperti teknologi, energi terbarukan, dan industri manufaktur berbasis ekspor. Selain itu, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan vokasi juga harus menjadi prioritas.

Terlepas daripada itu semua, Danantara Indonesia adalah inisiatif ambisius yang berpotensi menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, kebijakan yang transparan, serta independensi operasional yang jelas, badan ini juga bisa menjadi sumber risiko bagi perekonomian negara.

Mengingat tantangan yang ada, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah untuk memperkuat tata kelola Danantara. Dengan regulasi yang ketat, audit independen, dan kebijakan investasi yang berbasis ekonomi, Danantara dapat benar-benar menjadi instrumen yang membangun, bukan membahayakan, bagi perekonomian Indonesia.