Partai Gerindra Gagal Jadi Oposisi

Dalam sistem politik demokrasi, menjadi oposan atau pihak yang berseberangan dengan pemerintah adalah sah secara hukum. Hadirnya oposisi di sisi lain justru untuk menjaga agar pemerintah tetap pada rel yang benar.

Asalkan oposisi tersebut masih dalam koridor konstitusi dan sesuai dengan kaidah etika politik. Juga tidak dalam kerangka untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah secara inskonstitusional.

Saat ini, Partai Gerindra dan sekutunya berposisi berseberangan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejak pasca Pemilu 2014, Partai Gerindra selalu mengambil posisi sebagai oposisi dari PDIP dan partai pemerintahan lainnya.

Namun seiring dengan perkembangan waktu, ternyata oposisi yang dimainkan oleh Partai Gerindra tidak sebagaimana yang diharapkan. Hingga 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, Partai Gerindra tidak berhasil menjalankan peran oposisi yang baik.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi. Menurutnya, Gerindra sejauh ini gagal total menjalankan peran oposisi.

"Partai Gerindra belum bisa jadi oposisi sejati," sebut Pangi saat dihubungi redaksi, Senin (6/11)

Indikasi kegagalan Gerindra menjadi oposisi yang baik tersebut, setidaknya terlihat dari dua hal, yaitu elektabilitas partai dan penyampaian aspirasi masyarakat.

Menurut Pangi Syarwi, Partai Gerindra tidak seperti PDIP di era pemerintahan SBY. Pada periode tersebut elektabilitas PDIP selalu menempel Demokrat.  Sekarang Gerindra tak berdaya melawan PDIP sebagai kendaraan politik utama Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut terlihat dari hasil survei PolMark Indonesia yang menunjukan perbedaan elektabilitas antara Partai Gerindra dan PDIP yang sangat timpang. Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subiyanto memiliki elektabilitas 7,1 persen, sementara PDIP pimpinan Megawati Soekarnoputri mencapai 25,1 persen.

Selain itu, Partai Gerindra menurut penilaian Pangi Syarwi, Gerindra sebagai oposisi juga belum menjalankan fungsi kritik dan penyampaian aspirasi yang baik.

Sebagai oposisi, Partai Gerindra harusnya menjadi yang terdepan dalam menyuarakan aspirasi rakyat, dan mengkritisi persoalan-persoalan bangsa.

"Yang terlihat tiga tahun ini, kritikan Gerindra belum rapi, tidak sistematis dan terkesan tidak ada komando. Yang menonjol baru individu-individu, seperti Fadli Zon," ujar Pangi menutup pembicaraan.