Pendidikan Gaya Bank: Menyiapkan Pemikir Kritis atau Sekadar Tenaga Kerja Siap Pakai?
Mahasiswi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta yang tertarik dengan buku dan kesetaraan perempuan.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Kiranti Bening tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSetiap tahun, ribuan lulusan muda melangkah keluar dari gerbang sekolah dan perguruan tinggi dengan satu harapan besar: mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun, di tengah pesatnya perkembangan gig economy dan pasar kerja fleksibel saat ini, tidak
sedikit dari mereka yang akhirnya harus puas terserap dalam pekerjaan serabutan tanpa kepastian masa depan. Realitas ini memicu satu pertanyaan penting: apakah sistem pendidikan kita hari ini benar-benar didesain untuk memerdekakan cara berpikir anak muda, atau sekadar menyiapkan mereka menjadi roda penggerak industri secepat mungkin?
Jika kita menengok kembali diskursus sosiologi pendidikan, fenomena ini bukanlah hal baru. Seorang tokoh pendidikan kenamaan, Paulo Freire, pernah mempopulerkan konsep yang sangat relevan untuk membaca kondisi ini: banking concept of education atau "pendidikan gaya bank". Dalam model ini, hubungan antara pengajar dan peserta didik ibarat transaksi perbankan. Siswa dianggap sebagai "rekening kosong" yang tugas utamanya hanyalah menerima, menghafal, dan menyimpan "deposito" pengetahuan yang dituangkan oleh guru.
Di dalam kelas-kelas berpola gaya bank, indikator keberhasilan belajar seringkali diukur secara dangkal. Seberapa patuh murid mendengarkan, seberapa persis jawaban mereka saat ujian, dan seberapa rapi mereka mengikuti aturan. Proses belajar mengajar kehilangan ruh dialektikanya. Bukannya melatih daya kritis untuk mempertanyakan realitas di sekitarnya, ruang kelas kerap diubah menjadi ajang penyeragaman cara berpikir.
Lantas, bagaimana fenomena ini tercermin dalam kondisi Indonesia saat ini?
Jika kita amati perjalanan kurikulum dan orientasi pendidikan nasional belakangan ini, fokus utama sering kali tertuju pada jargon "siap kerja" dan "penyesuaian dengan kebutuhan pasar". Tentu, menyiapkan lulusan agar memiliki keterampilan teknis dan sanggup mencari nafkah adalah hal yang penting. Namun, masalah timbul ketika orientasi tersebut menjadi satu-satunya tujuan utama dari pendidikan.
Dampaknya terasa nyata di tengah maraknya fenomena gig economy, sistem kerja lepas, kontrak singkat, hingga kemitraan yang serba tidak pasti. Banyak lulusan kita yang terampil secara teknis, tetapi gagap ketika berhadapan dengan ketidakadilan sistemik di dunia kerja. Ketika dihadapkan pada isu jam kerja berlebihan, ketiadaan jaminan kesehatan, atau pengupahan yang minim, mereka cenderung menerimanya begitu saja sebagai hal yang wajar. Ketidakmampuan untuk bersikap kritis ini adalah buah dari pendidikan yang sejak awal hanya mengajarkan kepatuhan, bukan pemahaman atas hak dan keadilan sosial.
Sekolah dan universitas seolah menjelma menjadi pabrik perakitan. Murid masuk, diisi materi yang diinginkan industri, lalu diwisuda sebagai produk siap pakai. Sayangnya, ketika industri berubah cepat atau pasar kerja jenuh, para lulusan ini bingung harus melangkah ke mana karena tidak dibekali kemampuan berpikir adaptif dan reflektif.
Pendidikan seharusnya tidak berhenti sebagai sarana pencetak buruh murah atau pekerja penurut. Pendidikan pada hakikatnya adalah alat pembebasan manusia. Untuk keluar dari cengkeraman "pendidikan gaya bank", sistem belajar kita perlu kembali mengadopsi pendekatan yang lebih dialogis. Siswa perlu diajak untuk melihat masalah riil di sekitar mereka, mendiskusikannya, dan mencari solusinya secara mandiri.
Menyiapkan generasi muda untuk dunia kerja adalah sebuah keharusan. Namun, membekali mereka dengan daya kritis, empati sosial, dan keberanian untuk mempertanyakan hal yang tidak adil adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Jika pendidikan kita terus-menerus mengagungkan kepatuhan mekanis di atas daya pikir mandiri, kita mungkin akan berhasil mencetak jutaan pekerja, tetapi kehilangan generasi yang sanggup membawa perubahan bagi bangsa ini.