Program Makan Siang Gratis, "Opium" Bagi Masyarakat!

Ilustrasi Program Makan Siang Gratis adalah "Opium" Bagi Masyarakat! (foto/shutterstock)

Oleh: Kosmas Mus Guntur

Dalam sistem negara hukum, stabilitas sosial dan ekonomi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan negara. Konstitusi, sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan negara, memberikan amanat kepada pemerintah untuk menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang stabil, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Prinsip ini tidak hanya menjadi landasan bagi kebijakan pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban negara untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, negara harus bertanggung jawab atas pencapaian stabilitas sosial dan ekonomi sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan nasional.

Sebagai bentuk manifestasi dari perintah atau amanah konstitusi tersebut, Pemerintah Prabowo-Gibran mengeluarkan satu ‘jurus jitu’ yaitu Program makan siang gratis, yang kini dikenal sebagai program Makan Bergizi Gratis. Program ini merupakan inisiatif pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan ibu hamil dan keluarga kurang mampu, serta berfungsi sebagai alat politik untuk memperoleh dukungan rakyat. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa program ini juga dapat digunakan untuk mengalihkan perhatian dari kebijakan fiskal yang lebih berat, seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Di sisi lain, kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah, seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dapat meningkatkan beban ekonomi masyarakat. Kedua kebijakan ini, meskipun terlihat tidak terkait, memiliki keterkaitan yang penting dalam konteks konstelasi politik nasional dan anggaran negara. Kalau ditarik dari sudut pandang politik, program makan siang gratis dapat dilihat sebagai alat untuk menjaga kestabilan sosial dan mendapatkan dukungan rakyat, sementara pada saat yang sama, kebijakan kenaikan PPN berfungsi untuk meningkatkan pendapatan negara, namun dapat menambah beban ekonomi masyarakat.

Kenaikan pajak ini berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat membebani masyarakat kelas menengah dan bawah. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika antara kebijakan sosial dan kebijakan fiskal, serta bagaimana program makan siang gratis dan kenaikan PPN saling berkaitan dalam konstelasi politik nasional. Dalam hal ini, program makan siang gratis dapat dianggap sebagai kompensasi atau penyeimbang dari kebijakan fiskal yang lebih berat. Masyarakat yang merasa mendapat manfaat dari makan siang gratis cenderung lebih menerima kebijakan pemerintah secara keseluruhan, termasuk kebijakan pajak yang lebih tinggi. Dalam hal ini, program sosial tersebut bisa jadi bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan mengurangi potensi protes terhadap kebijakan ekonomi yang lebih kontroversial.

Distraksi dan Opium Sosial

Kali ini Prabowo mengeluarkan ‘jurus jitu’. Dikatakan jurus jitu karena, ia memainkan politik populisme. Program makan siang gratis dapat dilihat sebagai bagian dari politik populisme yang sering kali digunakan oleh politisi untuk mendapatkan dukungan rakyat. Program ini bisa dianggap sebagai cara untuk meraih simpati rakyat, terutama masyarakat kelas bawah dan menengah yang sering kali merasa terpinggirkan secara ekonomi. Dengan menyediakan makanan gratis untuk masyarakat, pemerintah berusaha menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat.

Mengapa Program Makan Siang Gratis Bisa Dikatakan "Opium"? Program Makan Siang Gratis dimulai pada 6 Januari 2025 dan menyasar 3 juta penerima awal yang terdiri dari siswa, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Program ini diharapkan akan melibatkan sekitar 82,9 juta penerima dalam jangka waktu lima tahun ke depan dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun untuk tahun pertama. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat, serta mengurangi ketidaksetaraan sosial.

Masyarakat yang menerima manfaat langsung dari program makan siang gratis merasa terbantu, namun mereka mungkin tidak memperhatikan atau menuntut perubahan terhadap kebijakan lain yang bisa merugikan mereka, seperti kenaikan PPN. Kebijakan ini bisa menenangkan keresahan rakyat dalam jangka pendek, tetapi tidak menyelesaikan masalah struktural atau masalah ekonomi yang lebih besar.

Analogi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tampaknya "baik" atau menguntungkan dalam jangka pendek bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu penting lainnya yang mungkin lebih merugikan mereka. Dengan demikian, meskipun makan siang gratis memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, hal itu bisa berfungsi sebagai "opium" yang membuat mereka lebih pasif dan kurang kritis terhadap kebijakan lain yang seharusnya lebih diawasi, seperti kenaikan pajak.

Pada prinsipnya, program makan siang gratis bisa dipandang sebagai alat untuk menciptakan ketergantungan sementara yang membuat masyarakat merasa puas dengan kebijakan pemerintah, sementara pada saat yang sama mengalihkan perhatian mereka dari kebijakan ekonomi lain yang lebih merugikan, seperti kenaikan PPN. Dalam teori politik, ini merupakan contoh bagaimana kebijakan sosial dapat digunakan untuk menjaga kontrol sosial dan mengurangi potensi oposisi terhadap kebijakan yang lebih kontroversial.

Dalam konteks ini, pernyataan bahwa program makan siang gratis dapat dianggap sebagai "opium" bagi masyarakat, mengacu pada konsep kontrol sosial dan pengalihan perhatian dari masalah yang lebih besar melalui kenyamanan atau kebijakan yang tampaknya menguntungkan. Analogi "opium" di sini berakar dari teori Karl Marx, yang dalam karya-karyanya menyebut agama sebagai "opium rakyat," yaitu alat untuk menenangkan rakyat agar tidak memperhatikan penderitaan dan ketidakadilan yang ada dalam sistem sosial dan ekonomi.

Menurut Marx, "opium" dalam konteks ini mengacu pada cara sistem atau kekuatan yang dominan (baik itu negara atau elite politik) menciptakan kenyamanan atau penghiburan semu untuk rakyat, agar mereka tidak melawan atau mempertanyakan ketidakadilan atau kebijakan yang merugikan mereka. Dalam hal ini, program makan siang gratis bertindak sebagai "opium" yang menenangkan rakyat dari ketidakpuasan yang mungkin timbul akibat kebijakan ekonomi lainnya, seperti kenaikan PPN. Masyarakat yang merasa dimanjakan oleh kebijakan ini mungkin akan lebih pasrah dan tidak terlalu kritis terhadap kebijakan pajak yang dapat membebani mereka secara finansial.

Antonio Gramsci sejalan dengan pendapat Marx. Seorang brilian seperti Gramsci dalam teorinya tentang “hegemoni” dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah atau kekuatan dominan membentuk konsensus sosial melalui kebijakan yang tampaknya menguntungkan atau memanjakan masyarakat. Program makan siang gratis dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kebijakan yang "memenangkan" hati masyarakat, sehingga mereka tidak terlalu memikirkan atau bahkan menentang kebijakan yang lebih kontroversial, seperti kenaikan PPN. Ini adalah strategi untuk menjaga stabilitas sosial dan menghindari protes besar dari rakyat.

Dari kedua filsuf yang sangat termasyur diatas, salah satu teori yang dapat memberikan klimaks tentang “Program Makan Siang Gratis adalah ‘Opium’ Bagi Masyarakat yaitu Teori Distraksi (Bread and Circuses). Istilah "Bread and Circuses" (Roti dan Hiburan) berasal dari Roma Kuno, yang menggambarkan cara pemerintah Romawi memberikan makanan dan hiburan kepada rakyatnya untuk mengalihkan perhatian mereka dari masalah politik yang lebih penting. Program makan siang gratis bisa dilihat sebagai bentuk "roti" yang membuat rakyat merasa puas sementara mereka dihadapkan pada kebijakan ekonomi yang lebih memberatkan seperti kenaikan PPN. Dengan demikian, kebijakan ini berfungsi sebagai distraksi untuk menghindari kritik terhadap kebijakan ekonomi yang lebih membebani.

Program makan siang gratis Prabowo dapat berfungsi sebagai bentuk bantuan sosial untuk mengurangi beban hidup masyarakat, namun di sisi lain, kenaikan PPN yang lebih drastis dapat membebani mereka dalam hal pengeluaran sehari-hari. Kedua kebijakan ini dapat saling melengkapi. Program makan siang gratis sebagai kompensasi untuk beban ekonomi yang lebih tinggi akibat kenaikan PPN. Namun, dari sudut pandang teori politik, kebijakan sosial seperti ini juga bisa dilihat sebagai cara untuk menenangkan masyarakat dan mengalihkan perhatian mereka dari masalah-masalah struktural atau kebijakan ekonomi yang lebih merugikan.