Konten dari Pengguna

Etika Pengunduran Diri Wapres

Komaruddin Hidayat

Komaruddin Hidayat

Ketua Dewan Pers Indonesia 2025-2028

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Komaruddin Hidayat tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Foto Gibran Rakabuming Raka di Kantor DPRD Kota Yogyakarta diturunkan saat dewan menggelar rapat paripurna pada Senin (16/11/2026). Foto: Dok. Humas DPRD Kota Yogya
zoom-in-whitePerbesar
Foto Gibran Rakabuming Raka di Kantor DPRD Kota Yogyakarta diturunkan saat dewan menggelar rapat paripurna pada Senin (16/11/2026). Foto: Dok. Humas DPRD Kota Yogya

Jabatan Wapres itu sebuah tanggung jawab politik dan sosial, diraih melalui proses pemilu dengan biaya yang mahal. Dengan demikian seorang Wapres tidak bisa seenaknya berhenti di tengah jalan tanpa melalui pertanggungjawaban di hadapan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR).

DPR/MPR mesti meminta pertanggungjawaban Gibran atas permohonan pengunduran dirinya. Jika dia mundur karena pelanggaran etika dan hukum, maka dia tidak bisa seenaknya mengelak cuci tangan, tanpa pertanggungjawaban politik, dan menghindar dari sanksi hukum akibat perbuatannya.

Saya tidak tahu persis, apakah kasus Gibran sudah selesai tutup buku ataukah masih ada urusan hukum yang melekat.

Ini bukan persoalan pribadi Gibran, melainkan untuk menegakkan etika dan hukum bernegara. Jangan sampai jabatan Wapres diperlakukan sebagai panggung mainan, sebagai tempat magang latihan berpolitik dengan anggaran negara yang dipungut dari pajak rakyat.

Menurut pakar hukum Prof Jimly Ashiddiqy, setidaknya sudah ada dua syarat untuk memakzulkan Gibran, yaitu keputusan MK dan MA. Jadi kalau saja jabatan Wapres itu sebagai “hak”, maka mundur bisa dipandang sebagai sikap terhormat. Namun karena jabatan itu amanat dan tanggung jawab, maka Gibran tidak etis jika berhenti tanpa menyampaikan pertanggungjawaban.

Pengunduran diri Gibran tidak bisa disamakan dengan Pak Harto dan Bung Hatta, mengingat keduanya tidak didahului dengan kasus pelanggaran etika dan hukum.

Gibran mundur bukan secara suka rela, tetapi mundur karena desakan publik atas cacat moral dan hukum yang melekat pada dirinya.