ABPPTSI Gelar Rakornas & Seminar, Dihadiri Menteri dan Para Pakar

Foto: Istimewa

Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) menggelar rapat Koordinasi Nasional II di Universitas Esa Unggul di Jakarta, 17 Juli 2024. Selain itu digelar juga seminar nasional bertajuk ”Transformasi & Kolaborasi Manajemen Yayasan/Badan Penyelenggara Menuju Tata Kelola Baru di Era VUCA.”

Dalam Rakernas menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai sektor, termasuk unsur pemerintah, praktisi, dan akademisi. Beberapa narasumber hadir antara lain Mendikbudristek RI Nadiem Makarim dan Menkumham RI Yasonna Laoly.

Kemudian dari praktisi menghadirkan Prof. Dr. Yohanes Gunawan, S.H., dengan topik Revitalisasi dan Redinamisasi Yayasan Sebagai Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Menuju Tata Kelola Baru. Prof Thomas Suyatno SE, MBA., dengan topik Strategi Mencegah Konflik Pemangku Kepentingan Yayasan sebagai Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta.

Serta Prof Ariawan Gunadi, S.H., M.H., CTA., CPN., CPA., dengan topik Strategi Pengembangan Dana Yayasan sebagai Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta. Cahyo Rahardian Muzhar, S.H, LL.M., Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, dengan topik Status Badan Hukum Penyelenggara PTS dan Permasalahan Implementasi UU Yayasan.

Dikutip dari Kompas, Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) Pusat Thomas Suyatno di Rapat Kerja Nasional II ABBPTSI dan seminar nasional di Universitas Esa Unggul di Jakarta, 17 Juli 2024, mengatakan, perubahan paradigma cara bekerja dan berkomunikasi untuk menyehatkan lembaga penyelenggara/yayasan perguruan tinggi swasta (PTS) sedang terjadi. Transformasi, kerja sama, dan saling dukung perlu dikembangkan antarpemangku kepentingan secara sehat dan dinamis.

"Asosiasi berharap, melalui Seminar Nasional dan Rakernas ini, dapat terwujud Badan Penyelenggara PTS/Yayasan yang sehat, dinamis, berkualitas, tanpa konflik, dan memahami prinsip-prinsip serta kiat pengembangan dana Yayasan secara aman dan berkesinambungan," ungkap Thomas.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dalam sambutan tertulisnya mengatakan, tata kelola badan penyelenggara atau yayasan pendidikan perlu dijalankan secara sehat, dinamis, berkualitas, sesuai regulasi. Pengembangan PTS dilakukan agar sesuai visi, misi, dan tujuan badan penyelenggara atau yayasan yang berdaptasi dengan tata kelola baru dan tantangan yang ada.

”Mencegah konflik antarorgan di dalam yayasan ataupun pengurus yayasan dengan pimpinan PTS jadi hal penting. Selain itu, perlu strategi pengembangan dan reorientasi strategi kebijakan pengembangan dana yayasan yang sehat dan berkesinambungan,” kata Yasonna.