Biaya Layanan PNBP Bergantung pada Ketepatan Asumsi

Foto: Istimewa

SEVIMA - Biaya layanan dalam perhitungan tarif penerimaan negara bukan pajak dapat meleset ketika perkiraan jumlah pengguna berbeda dari kenyataan. Persoalan ini juga menyentuh perguruan tinggi yang menyusun pembiayaan pendidikan. Pengeluaran yang sama akan menghasilkan biaya per pengguna berbeda jika dibagi dengan jumlah layanan yang berubah.

Pengaruh asumsi tersebut dijelaskan Wawan Sunarjo dalam webinar mengenai status kelembagaan dan tarif PNBP, Senin, 10 Maret 2025, secara daring. Saat menyampaikan materi itu, ia menjabat Direktur PNBP Kementerian/Lembaga di Kementerian Keuangan. Ia menyoroti hubungan antara perkiraan permintaan, pengeluaran operasional, dan angka tarif yang akhirnya dibebankan kepada masyarakat.

“Semua tergantung asumsi. Kami contohkan begini,” kata Wawan. Ia menjelaskan bahwa sebutan tarif di bawah biaya, setara biaya, atau di atas biaya perlu dibaca bersama dasar perhitungannya. Sebuah angka belum menjelaskan keseluruhan beban penyelenggaraan layanan apabila jumlah pengguna yang menjadi pembaginya tidak diketahui.

Biaya layanan berubah mengikuti jumlah pengguna

Dalam paparannya, Wawan menggunakan contoh pengurusan surat izin mengemudi untuk menjelaskan proses perhitungan. Penyusun memperkirakan jumlah layanan dalam setahun. Setelah itu, kebutuhan pengadaan dan operasional dihitung, kemudian dibagi dengan perkiraan permintaan tersebut untuk mendapatkan gambaran biaya pada setiap layanan.

Komponen yang ia sebut meliputi kebutuhan blangko, pelaksanaan pengujian, serta pemeliharaan infrastruktur dan teknologi informasi. Contoh ini menunjukkan bahwa penyusunan tarif melibatkan rangkaian pekerjaan. Pengeluaran tidak berhenti pada benda atau dokumen yang diterima pengguna setelah proses pelayanan selesai.

“Asumsi jumlah layanan bisa saja melebihi dari layanan yang real atau kurang dari yang real,” ujarnya. Perbedaan itu membuat pembacaan hasil perhitungan perlu hati-hati. Tarif yang disusun dengan perkiraan tertentu dapat tampak lebih tinggi atau lebih rendah terhadap biaya ketika jumlah pemakai sebenarnya sudah diketahui.

Penjelasan tersebut relevan untuk membaca penggunaan fasilitas bersama di kampus. Sebagai ilustrasi perhitungan, kebutuhan pemeliharaan suatu fasilitas dapat dibagi kepada banyak atau sedikit pengguna. Ilustrasi ini tidak menunjukkan angka tarif kampus tertentu, tetapi memperlihatkan mengapa data pemanfaatan fasilitas diperlukan sebelum biaya per orang dibandingkan.

Wawan menyebut perubahan jumlah layanan terjadi dari tahun ke tahun. Sementara itu, penyusunan peraturan yang menjadi dasar tarif memerlukan waktu. Jarak antara waktu menghitung kebutuhan dan waktu pelaksanaan dapat membuat perkiraan awal tertinggal dari perkembangan permintaan.

Karena itu, biaya layanan memuat dua informasi yang perlu dibaca bersamaan: komponen pengeluaran dan banyaknya layanan yang diasumsikan. Tanpa penjelasan keduanya, perbandingan nominal saja tidak memperlihatkan apakah perubahan berasal dari bertambahnya kebutuhan, berubahnya pengguna, atau perbedaan metode perhitungan.

Anggaran negara ikut menentukan beban pengguna

Selain jumlah pengguna, Wawan membahas sumber pendanaan lain dalam penyusunan biaya pendidikan. Ia menjelaskan bahwa perhitungan uang kuliah juga memperhatikan rupiah murni yang dialokasikan melalui APBN. Dana tersebut diperhitungkan dalam pembentukan beban yang dibayar pengguna layanan pendidikan.

“Faktor rupiah murni ini merupakan pengurang,” jelas Wawan. Dalam konteks penjelasannya, dukungan anggaran negara berhubungan dengan tarif yang berada di bawah biaya penyelenggaraan. Oleh sebab itu, biaya keseluruhan pendidikan dan jumlah yang ditagihkan kepada mahasiswa tidak dapat langsung dianggap sebagai angka yang sama.

Ia juga memberi contoh pemisahan pengeluaran langsung dan tidak langsung dalam sebuah layanan uji kompetensi. Bahan habis pakai ditempatkan sebagai pengeluaran langsung. Sementara itu, listrik, air, dan penyusutan alat disebut dalam kelompok tidak langsung pada contoh yang dipaparkannya.

Dalam contoh tersebut, sebagian biaya tidak langsung telah ditopang sumber anggaran lain. Wawan menghubungkan pemisahan ini dengan pembahasan izin penggunaan penerimaan. Penjelasan itu menggambarkan pentingnya mengenali sumber pembiayaan suatu kebutuhan sebelum seluruh komponen dibaca sebagai beban yang harus ditutup dari pungutan pengguna.

Pengelompokan tersebut juga membedakan kebutuhan membiayai kegiatan dengan keputusan menetapkan tarif. Suatu pengeluaran memang bisa diperlukan agar layanan berjalan. Namun, penentuan sumber yang membayarnya tetap merupakan bagian tersendiri dalam penyusunan anggaran dan pembahasan penerimaan.

Perhitungan memerlukan pembaruan data

Merujuk laman JDIH Kementerian Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 mengatur tata cara penetapan tarif dan pengelolaan PNBP. Peraturan itu terbit setelah webinar. Pemaparan Wawan mengenai mekanisme pada Maret 2025 perlu ditempatkan dalam konteks waktunya, sedangkan pelaksanaan kini mengikuti ketentuan yang berlaku.

Materi tersebut tidak memuat hasil audit biaya sebuah kampus atau keputusan kenaikan uang kuliah tertentu. Pembahasannya berfokus pada cara membaca asumsi. Tidak ada angka dalam contoh yang dapat langsung dipindahkan menjadi tarif pendidikan tanpa perhitungan kebutuhan dan pemeriksaan dasar kewenangan institusi terkait.

Data yang dibutuhkan juga tidak terbatas pada jumlah pemakai terakhir. Penyusun perlu menjelaskan periode data yang digunakan, jenis pekerjaan yang dihitung, serta anggaran yang sudah tersedia. Rincian ini membantu membedakan kebutuhan pelayanan berulang dari kebutuhan pengadaan yang muncul pada waktu tertentu.

Dalam penjelasan ini, perubahan hasil hitung tidak otomatis berarti ada kesalahan pungutan. Perbedaannya lebih dahulu perlu ditelusuri pada data dan asumsi yang digunakan. Materi Wawan memperlihatkan bahwa ketepatan metode harus dibaca bersama keadaan operasional, sebelum penilaian mengenai posisi tarif terhadap biaya ditarik.

Biaya layanan akhirnya bergantung pada kesesuaian antara perkiraan dan kondisi pelaksanaan. Ketika jumlah pengguna atau dukungan pembiayaan berubah, hasil hitung awal memerlukan pembacaan ulang. Nominal tarif saja tidak cukup untuk menjelaskan apakah seluruh biaya sudah tertutup atau masih ditopang sumber anggaran lain.