Cicilan Biaya Kuliah Perlu Disertai Komitmen Tertulis

Foto: Istimewa

SEVIMA - Cicilan biaya kuliah dapat menjadi jalan tengah ketika mahasiswa sebenarnya berniat membayar tetapi arus kas keluarga tidak sesuai dengan jadwal KRS atau ujian. Persoalannya bukan sekadar memberi tambahan waktu. Kampus perlu membedakan mahasiswa yang membutuhkan penundaan sementara, mahasiswa yang hanya mampu membayar sebagian, dan mahasiswa yang berulang kali tidak memenuhi komitmen.

Spesialis implementasi keuangan SEVIMA, Idang Efudin, membahas persoalan tersebut dalam diskusi daring tentang pembayaran semester genap pada Senin, 20 Januari 2025. Ia menggambarkan kasus mahasiswa yang menghadapi batas akhir KRS pada akhir bulan, sementara penghasilan orang tua baru diterima pada awal bulan berikutnya. Dalam kondisi semacam itu, jadwal akademik dan kemampuan membayar dapat bertabrakan meski mahasiswa tidak bermaksud menghindari kewajiban.

“Kalau ada mahasiswa yang kesulitan terkait keuangan, silakan hadap ke keuangan,” kata Idang. Menurutnya, komunikasi langsung diperlukan agar kampus mengetahui kondisi mahasiswa sebelum memberi keringanan. Permohonan yang masuk juga sebaiknya tidak hanya berupa pesan singkat, tetapi memiliki catatan yang dapat menjadi dasar keputusan.

Di PTN, Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 memberi ruang keringanan Iuran Pengembangan Institusi berupa pembebasan, pengurangan, atau pembayaran secara mengangsur. Ketentuan itu tidak otomatis berlaku untuk seluruh jenis tagihan pada semua kampus, tetapi menunjukkan bahwa mekanisme keringanan dapat dirancang formal dan terdokumentasi. Pada PTS, bentuk cicilan SPP atau kebijakan penundaan tetap bergantung pada aturan masing-masing institusi.

Cicilan biaya kuliah perlu membedakan kesulitan dan kelalaian

Cicilan biaya kuliah, menurut Idang, sebaiknya diberikan setelah mahasiswa menyampaikan kemampuan membayar secara realistis. Ada mahasiswa yang hanya membutuhkan beberapa hari tambahan karena menunggu tanggal gajian orang tua. Ada pula mahasiswa yang memang tidak mampu membayar penuh dan membutuhkan skema beberapa kali cicilan.

“Arahkan mereka untuk mengisi form keringanan atau form penundaan,” ujar Idang. Dokumen itu dapat memuat nominal yang sanggup dibayar, tanggal pembayaran, dan pihak kampus yang mengetahui kesepakatan. Bagi kampus, pencatatan semacam ini penting agar keringanan tidak berubah menjadi keputusan informal yang sulit ditelusuri ketika terjadi perbedaan pemahaman.

Konteks kemampuan ekonomi mahasiswa juga terlihat dalam kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi nasional. Laman resmi KIP Kuliah 2026 menyebut program itu ditujukan bagi calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi menghadapi keterbatasan ekonomi. KIP Kuliah menanggung biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi dan menyediakan bantuan biaya hidup sesuai ketentuan. Skema pemerintah tersebut berbeda dengan cicilan internal kampus, tetapi sama-sama menunjukkan bahwa akses pendidikan tinggi tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi mahasiswa.

Penundaan pembayaran sebaiknya punya batas waktu

Pendidikan tinggi memiliki kalender akademik yang berjalan dengan batas waktu. Karena itu, penundaan pembayaran perlu memiliki tanggal berakhir, bukan dibiarkan terbuka. Idang mencontohkan mahasiswa yang belum dapat membayar pada akhir Februari dan baru sanggup melunasi pada awal Maret. Dalam kasus seperti itu, dispensasi dapat dibatasi sesuai tanggal yang disepakati.

“Kalau sudah kita set, maka otomatis mahasiswa boleh mengisi KRS meskipun belum lunas,” jelas Idang ketika memberi contoh mekanisme penundaan. Inti dari contoh itu adalah adanya batas yang jelas. Setelah tenggat tambahan lewat, kampus tetap perlu mengevaluasi apakah komitmen dipenuhi atau perlu ada tindak lanjut lain.

Untuk mahasiswa yang tidak sanggup membayar penuh, pendekatannya berbeda. Kampus dapat memecah kewajiban menjadi beberapa pembayaran sesuai kemampuan yang disepakati. Skema ini lebih relevan bagi mahasiswa kelas karyawan atau keluarga dengan pemasukan bulanan, selama total kewajiban, jumlah cicilan, dan tanggal jatuh tempo tidak berubah sepihak.

“Opsi pertama adalah injury time, opsi kedua adalah pecah tagihan, tergantung kondisinya mahasiswa,” papar Idang. Istilah injury time ia gunakan untuk menggambarkan tambahan waktu singkat, sedangkan pecah tagihan digunakan ketika masalahnya adalah kemampuan membayar sebagian demi sebagian. Keduanya membutuhkan keputusan yang berbeda karena sumber masalahnya juga berbeda.

Fleksibilitas tidak berarti aturan hilang

Cicilan biaya kuliah dapat membantu mahasiswa bertahan dalam proses belajar, tetapi kebijakan yang terlalu longgar tanpa pencatatan dapat memunculkan masalah baru. Bagian keuangan perlu mengetahui jumlah yang masih harus dibayar. Program studi juga perlu mengetahui apakah dispensasi masih berlaku. Mahasiswa pun harus dapat melihat komitmen yang sudah disepakati, bukan mengandalkan ingatan atau percakapan pribadi.

Kampus juga perlu berhati-hati menggunakan pembatasan akademik sebagai alat penagihan. Aturan tersebut harus diumumkan sebelumnya, diterapkan konsisten, dan menyediakan jalur penyelesaian bagi mahasiswa yang memiliki alasan sah. Keringanan bukan hadiah, sedangkan keterlambatan bukan selalu bentuk kelalaian. Verifikasi kondisi mahasiswa menjadi pembeda antara dua situasi itu.

Idang menekankan perlunya tatap muka atau proses formal agar mahasiswa dan kampus sama-sama memahami konsekuensinya. “Saran saya sama seperti yang tadi, dispensasi. Kita arahkan dia itu membuat surat pernyataan terlebih dahulu,” katanya ketika menjelaskan skema pembayaran sebagian. Dokumen tertulis juga melindungi mahasiswa karena kampus memiliki bukti bahwa penundaan atau cicilan memang telah disetujui.

Cicilan biaya kuliah paling berguna ketika dirancang sebagai kebijakan yang terukur, bukan keputusan darurat setiap kali tenggat tiba. Mahasiswa memperoleh waktu yang realistis, sedangkan kampus tetap memiliki kepastian jumlah dan jadwal penerimaan. Fleksibilitas yang memiliki batas justru membuat hubungan antara akses pendidikan dan tanggung jawab pembayaran lebih jelas.