Dekan FISIP Unair: PPKM Darurat Sudah Tepat

Dilansir dari Unair News

Dekan FISIP Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya yang juga pakar sosial politik, Prof Bagong Suyanto, mengapresiasi pemerintah yang menunjukkan komitmennya dalam mempercepat penanganan Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali, melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Dengan penerapan protokol kesehatan yang tiga kali lebih ketat dari sebelumnya, diyakini masa darurat ini bisa segera terlewati.

Selain memberikan apresiasi, Bagong juga meminta pemerintah agar tidak menyeragamkan pemberlakuan kebijakan PPKM berdasarkan indikator status daerahnya.

“Masing–masing daerah memiliki kekhasan sendiri berdasarkan variasi masalahnya. Surabaya juga jangan digebyah uyah (disamaratakan). Mungkin situasi kayak di satu kelurahan itu bisa beda dengan kelurahan lain. Jadi perlu dikaji. Butuh keberanian pemerintah daerah untuk membuat langkah yang lebih,” kata Bagong saat dihubungi awak media belum lama ini.

Bagong juga meminta agar pemerintah melihat kekuatan dan daya tahan masyarakat saat ini yang karakternya berbeda saat awal terjadinya pandemi.

“Kalau pandemi pertama kali masyarakat masih punya tabungan untuk bertahan hidup. Kalau sudah setahun setengah gini sudah beda daya tahannya, turun drastis. Masalah diberlakukan PPKM sementara, apabila pemerintah tidak bertanggung jawab untuk memberi kompensasi, itu tidak akan kuat masyarakat,” tegas Bagong.

Bagong mengatakan situasi saat ini akan memberikan dampak sosial, ekonomi dan produktivitas karyawan.

Oleh karena itu menurut Bagong, keputusan pemerintah yang memberikan pengecualian bagi pabrik yang sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sudah tepat.

*Lihat Kekhasan Daerah*

Namun demikian, dia juga meminta pemerintah agar tidak menyeragamkan pemberlakuan kebijakan PPKM berdasarkan indikator status daerahnya.

"Masing-masing daerah memiliki ke-khasan sendiri-sendiri berdasarkan variasi masalahnya. Surabaya juga jangan digebyah uyah. Mungkin situasi kayak di satu kelurahan itu bisa beda dengan kelurahan lain. Jadi perlu dikaji. Butuh keberanian pemerintah daerah untuk membuat langkah yang lebih," kata Bagong Suyanto kepada wartawan, Selasa (6/7).

Bagong juga meminta agar pemerintah melihat kekuatan dan daya tahan masyarakat saat ini yang karakternya berbeda saat awal terjadinya pandemi.

"Kalau pandemi pertama kali kan masyarakat masih punya tabungan untuk bertahan hidup. Kalau sudah setahun setengah gini sudah beda daya tahannya, turun drastis. Masalah diberlakukan PPKM sementara, apabila pemerintah tidak bertanggung jawab untuk memberi kompensasi, itu tidak akan kuat masyarakat," tegas Bagong.

Bagong mencontohkan dampak kebijakan ini kepada dunia usaha, terutama pabrik yang mempekerjakan ribuan karyawan. Bagi Bagong, situasi saat ini akan memberikan dampak sosial, ekonomi dan produktivitas karyawan.

Oleh karena itu, keputusan pemerintah yang memberikan pengecualian bagi pabrik yang sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sudah tepat. Misalkan dengan tetap 100 persen WFO dengan prinsip kehati-hatian dan protokol kesehatan tiga kali lebih ketat dan waktu yang fleksibel dengan pemberlakuan 3 shift.

"Tidak bisa diberlakukan seragam semua. Saya kira itu yang penting. Ini dampak pandemi sudah di lintas kelas. Bagi pekerja, kelas pengusaha pun terkena. Kalau mereka tidak dapat kompensasi, ekonomi Indonesia bisa collaps benar ini," ujar Bagong.