Kemenkeu Tunjuk FEB UNEJ Dampingi 150 BUMDes & KDMP 2025

Foto: Istimewa

Jember, 18 September 2025 — Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) kembali mempercayakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember (UNEJ) untuk mendampingi program penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tahun 2025. Kolaborasi strategis ini diwujudkan melalui Workshop Pemberdayaan 150 BUMDes dan KDMP yang melibatkan peserta dari empat kabupaten di kawasan Tapal Kuda, yakni Jember, Bondowoso, Banyuwangi, dan Lumajang. Kegiatan berlangsung di Ruang Ir. Soekarno, FEB Universitas Jember, Kamis (18/9). Dikutip dari berita resmi UNEJ, penugasan dan rangkaian kegiatan tersebut diumumkan pada 18 September 2025.

Acara dibuka Rektor Universitas Jember, Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., IPM., ASEAN Eng., yang sekaligus menyaksikan penandatanganan nota kerja sama antara UNEJ dan Kemenkeu. Dalam sambutannya, Rektor menegaskan komitmen kampus untuk hadir nyata dalam pembangunan desa melalui penguatan tata kelola usaha milik desa dan koperasi. “Universitas Jember ingin menjadi mitra desa dalam mengelola dana desa yang jumlahnya sangat besar, agar benar-benar memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan keterlibatan perguruan tinggi, kita ingin memastikan BUMDes berjalan profesional, transparan, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Rektor UNEJ menutup sambutan dengan optimisme bahwa pendampingan akan berdampak luas. “Universitas Jember siap mengawal, bukan hanya dalam bentuk workshop, tapi juga penelitian, pengabdian, dan inovasi untuk pembangunan desa,” tegasnya.

Wakil Dekan I FEB UNEJ, Prof. Dr. Novi Puspitasari, S.E., M.M., menjelaskan bahwa workshop hanya menjadi awal dari rangkaian pendampingan yang bersifat berkelanjutan. “Peserta akan dibekali keterampilan menyusun laporan keuangan, mengelola bisnis, hingga merancang strategi keberlanjutan. Setelah workshop, kami akan melakukan pendampingan lapangan agar implementasi berjalan baik. Jadi, ini bukan kegiatan sehari selesai, melainkan proses berkesinambungan,” paparnya. Ia menambahkan, 150 peserta dari empat kabupaten diharapkan menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi desa. “Targetnya jelas, peserta harus memiliki kemampuan operasional, memahami tata kelola, dan mampu menjaga keberlanjutan BUMDes serta koperasi. Jangan sampai terulang kasus BUMDes yang berhenti di tengah jalan,” ucapnya.

Dikutip dari laman resmi FEB UNEJ, susunan pimpinan fakultas menempatkan Prof. Dr. Novi Puspitasari sebagai Wakil Dekan I, mempertegas kredibilitas pernyataannya dalam kapasitas kelembagaan.

Dari pihak Kemenkeu, Yadi Hadian, Fungsional Analis Keuangan Negara, memaparkan bahwa pendampingan UNEJ–Kemenkeu telah memasuki tahun kedua. “Tahun lalu, kami mendampingi 50 BUMDes secara intensif selama lima bulan. Tahun ini waktunya lebih singkat, tiga bulan, dengan tiga dosen pendamping yang masing-masing membina sepuluh BUMDes. Mahasiswa juga dilibatkan agar proses belajar sekaligus pengabdian ini memberi dampak luas,” jelasnya. Ia menggarisbawahi konteks kebijakan dana desa: “Sejak kebijakan dana desa digulirkan pada 2012, jumlah alokasi terus meningkat hingga kini mencapai lebih dari Rp50 triliun. Tahun ini, 20% dana desa diarahkan untuk ketahanan pangan. Itu artinya BUMDes punya modal besar, tapi tanpa tata kelola yang baik akan berisiko. Karena itu pendampingan perguruan tinggi sangat penting,” ujarnya.

Yadi juga menyoroti lanskap BUMDes secara nasional: “Dari sekitar 37 ribu BUMDes, sebagian besar masih berstatus perintis. Mereka kesulitan membuat laporan keuangan sederhana, apalagi merancang proses bisnis. Maka tahap awal kita fokus membenahi pencatatan keuangan, baru kemudian mengembangkan model bisnis dan strategi pemasaran,” terangnya. Penekanan pada pembenahan akuntansi dasar menjadi fondasi untuk memperkuat sustainability usaha desa ke depan.

Foto: Istimewa

Selain BUMDes, program ini juga menyertakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diluncurkan 1 Juli 2025 dan dirancang sebagai kanal akses pembiayaan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). “Pinjaman bisa digunakan untuk belanja modal hingga operasional, dengan plafon maksimal Rp500 juta. Tahun ini Kementerian Keuangan menyiapkan dana Rp16 triliun, dan tahun depan meningkat menjadi Rp83 triliun. Agar efektif, KDMP wajib didukung sistem aplikasi terintegrasi dengan bank penyalur,” papar Yadi. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan berlapis—mulai dari pengurus, kepala desa sebagai pengawas ex-officio, hingga partisipasi masyarakat—agar KDMP tepat sasaran. Dikutip dari berita resmi UNEJ, rincian skema dan angka tersebut dipaparkan dalam sesi media.

Sebagai konteks regulasi, KDMP telah didefinisikan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49 Tahun 2025 sebagai koperasi yang beranggotakan warga berdomisili di desa/kelurahan yang sama. Dikutip dari JDIH Kemenkeu (PMK 49/2025), KDMP dan KKMP dirancang untuk memperkuat ekosistem ekonomi komunitas berbasis gotong royong.

Sementara itu, Kementerian Keuangan melalui kanal edukasi publiknya menegaskan dukungan kebijakan terhadap akselerasi pembentukan koperasi desa/kelurahan sebagai soko guru ekonomi rakyat. Dikutip dari MediaKeuangan Kemenkeu (1 September 2025), dorongan pembentukan KDMP juga sejalan dengan instruksi percepatan di tingkat nasional demi kemandirian ekonomi rakyat.

Kehadiran perguruan tinggi sebagai mitra pembangunan desa menjadi nilai tambah dalam memperkuat tata kelola dan daya saing usaha desa. Dikutip dari website Universitas Jember, UNEJ beralamat di Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Tegalboto, Jember, Jawa Timur 68121, dan meneguhkan diri sebagai Kampus Kebangsaan & Kampus Pancasila yang aktif bermitra dengan pemangku kepentingan untuk proyek-proyek pemberdayaan. Identitas alamat institusi tercantum jelas pada halaman profil dan peta kampus.

Dalam perspektif akademik, pendampingan yang dilakukan FEB UNEJ tidak hanya pada tataran pelatihan, melainkan juga menyentuh riset terapan, publikasi kebijakan, dan pengabdian masyarakat. Skema ini memungkinkan pengembangan model bisnis desa, standar operasional pencatatan keuangan, serta pemanfaatan teknologi—misalnya aplikasi point-of-sale sederhana, dashboard kinerja, dan sistem inventori—agar usaha desa efisien dan akuntabel. Pendekatan evidence-based akan memperkuat trust warga terhadap pengelola dan membuka akses kemitraan yang lebih luas ke perbankan maupun industri.

Bagi desa-desa di kawasan Tapal Kuda, manfaat langsung dari program ini antara lain: (1) peningkatan kapasitas pengurus dalam menyusun laporan keuangan yang tepat waktu dan audit-ready; (2) perbaikan proses bisnis dari hulu ke hilir mulai pengadaan hingga pemasaran; (3) akses pembiayaan melalui KDMP dengan pendampingan risiko; dan (4) konektivitas pasar melalui jejaring kampus, pemerintah, dan komunitas usaha. Seluruhnya diarahkan untuk memastikan usaha desa profesional, transparan, dan berkelanjutan, sebagaimana ditekankan Rektor UNEJ dalam sambutannya.

Menutup rangkaian sesi, pihak kampus dan Kemenkeu menyepakati tindak lanjut berupa pendampingan lapangan selama tiga bulan, dengan komposisi tiga dosen pendamping yang masing-masing membina sepuluh BUMDes, serta pelibatan mahasiswa agar proses pembelajaran dan pengabdian berdampak luas. Format ini menumbuhkan ekosistem pembelajaran kolaboratif: desa mendapatkan pendampingan, dosen memperkaya riset terapan, dan mahasiswa memperoleh pengalaman problem solving langsung.

Ke depan, hasil pendampingan akan dirangkum dalam policy brief dan panduan praktik baik (best practices) untuk replikasi di kabupaten/kota lain. Dengan kerja sama lintas pihak yang solid, BUMDes dan KDMP di wilayah Tapal Kuda diharapkan tumbuh lebih profesional, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus menjadi pusat ekonomi baru yang memberi manfaat langsung bagi warga desa sebagaimana ditegaskan Prof. Novi Puspitasari dalam keterangannya

Sumber: unej.ac.id