"Kesetaraan Dana Pendidikan: Menyelaraskan PTN dan PTS di Sulawesi Tenggara"

Artikel ini adalah Opini yang dikirimkan ke Majalah SEVIMA. Baca selengkapnya Majalah SEVIMA dengan cara klik di: https://sevima.com/ebook/majalah-sevima-edisi-2/

Oleh DR. ASRAF, SE.,MM (Ketua Penjaminan Mutu STIE Enam Enam Kendari)

Pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara, menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Dengan adanya 45 PTS dan hanya 3 PTN, terdapat ketimpangan yang signifikan dalam hal sumber daya, terutama dana, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan. Artikel ini akan membahas pentingnya kesetaraan dana pendidikan, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk menyelaraskan PTN dan PTS di Sulawesi Tenggara.

Ketimpangan Dana Pendidikan

Ketimpangan dana pendidikan antara PTN dan PTS di Sulawesi Tenggara menjadi masalah utama yang menghambat kualitas pendidikan. PTN sering kali mendapatkan dukungan dana yang lebih besar dari pemerintah, sementara PTS harus bergantung pada jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan PTS hanya menjadi alternatif bagi calon mahasiswa yang tidak berhasil masuk PTN, meskipun PTS memiliki kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan tinggi di daerah ini.

Sumber dana PTS yang dominan berasal dari uang kuliah mahasiswa membuat perguruan tinggi ini harus berupaya keras untuk menarik minat calon mahasiswa. Namun, dengan berbagai jalur penerimaan yang dilakukan PTN, seperti jalur prestasi, jalur undangan, dan lainnya, PTS sering kali kalah bersaing. Padahal, data menunjukkan bahwa PTS memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah melalui jumlah perguruan tinggi yang jauh lebih banyak dibandingkan PTN.

Tantangan yang Dihadapi

Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya mewujudkan kesetaraan dana pendidikan antara PTN dan PTS di Sulawesi Tenggara.

Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan institusi pendidikan tinggi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

1) Kebijakan Pendanaan yang Adil

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan pendanaan yang lebih adil dan merata antara PTN dan PTS. Salah satu cara adalah dengan memberikan subsidi atau dana bantuan operasional yang proporsional berdasarkan kebutuhan dan kontribusi masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan ini akan membantu PTS dalam meningkatkan kualitas pendidikan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada jumlah mahasiswa yang diterima.

2) Penyetaraan Pemberian Dana Operasional

Pemerintah harus memberikan dana operasional yang setara kepada PTS yang memiliki akreditasi minimal "UNGGUL." Akreditasi ini menunjukkan bahwa PTS tersebut memiliki kualitas yang diakui dan mampu bersaing dengan PTN. Dengan demikian, pemberian dana operasional yang setara akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan di PTS dan mengurangi ketergantungan mereka pada dana dari mahasiswa.

3) Kerjasama antara PTN dan PTS

Mendorong kerjasama antara PTN dan PTS dalam berbagai bidang, seperti penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pertukaran dosen. Kerjasama ini akan membantu dalam peningkatan kualitas pendidikan di PTS serta berbagi sumber daya yang dimiliki oleh PTN. Program-program joint degree atau dual degree juga bisa menjadi salah satu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

4) Dukungan Infrastruktur dan Fasilitas

Pemerintah harus memberikan dukungan infrastruktur dan fasilitas yang memadai bagi PTS, seperti laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas penelitian. Dukungan ini akan membantu PTS dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian, sehingga dapat bersaing dengan PTN dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas.

5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

PTS perlu fokus pada peningkatan kualitas dosen dan tenaga pendidik melalui program-program pelatihan dan pengembangan profesional. Pemerintah bisa mendukung upaya ini dengan memberikan beasiswa atau dana bantuan untuk dosen yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, pemberian insentif yang memadai juga penting untuk menarik dan mempertahankan dosen berkualitas.

Mewujudkan kesetaraan dana pendidikan antara PTN dan PTS di Sulawesi Tenggara bukanlah tugas yang mudah, namun sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di daerah ini. Dengan kebijakan pendanaan yang adil, pengakuan terhadap kualitas PTS, kerjasama antara PTN dan PTS, dukungan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan dapat tercipta ekosistem pendidikan tinggi yang lebih setara dan berkualitas.

Pemerintah perlu berperan aktif dalam mendorong perubahan ini melalui regulasi dan kebijakan yang mendukung kesetaraan dana pendidikan. Sementara itu, PTS harus terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan agar dapat bersaing dengan PTN. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesetaraan antara PTN dan PTS di Sulawesi Tenggara dapat terwujud, sehingga kontribusi kedua jenis perguruan tinggi ini dalam pembangunan daerah dapat lebih optimal.