PDPKN Gelar Seminar dan Rakernas di UP, Sinergi Pancasila–Kampus
Tulisan dari SEVIMA tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Jakarta, 21 Agustus 2025 — Perhimpunan Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan Nusantara (PDPKN) menyelenggarakan Seminar Nasional II dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Aula Nusantara, Fakultas Hukum Universitas Pancasila (UP), Rabu (20/8). Agenda yang menggandeng Lembaga Penerapan Ideologi Pancasila Universitas Pancasila (LPIP-UP) ini menegaskan penguatan jejaring kampus dan pemangku kepentingan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di dunia pendidikan. Informasi tersebut dikonfirmasi dalam pemberitaan kantor berita ANTARA.
Acara dibuka Dr (C) Sadono Srihardjo, Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP RI. Dalam paparannya, ia menekankan urgensi integrasi nilai Pancasila pada tiga pilar Tri Dharma. “Pemerintah berharap dari kegiatan ini terbentuk sinergi kuat antara perguruan tinggi, PDPKN, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperkokoh implementasi nilai-nilai Pancasila,” ujar Sadono. Kutipan itu dimuat oleh Media Indonesia.
Ketua PDPKN Dr. Tatang Sudradjat menegaskan komposisi keanggotaan organisasi yang tersebar di berbagai kampus. Dikutip dari pemberitaan Media Indonesia, keanggotaan PDPKN adalah dosen Pancasila dan Kewarganegaraan dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Nusantara. Pernyataan serupa juga dimuat ANTARA saat melaporkan jalannya seminar dan rakernas tersebut.
Di kesempatan yang sama, Rektor UP Prof. Adnan Hamid menekankan pentingnya kesinambungan dan kualitas peran kampus dalam penguatan ideologi Pancasila. Selain forum diskusi, pertemuan ini sekaligus menandai penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Universitas Pancasila dan PDPKN sebagai wujud komitmen pendidikan berorientasi nilai-nilai Pancasila. Keterangan itu disampaikan dalam laporan ANTARA dan Media Indonesia.
Untuk diketahui, Universitas Pancasila adalah perguruan tinggi swasta di Jakarta. Dikutip dari website Universitas Pancasila, alamat kampus utama berada di Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640. Informasi lokasi tersebut termuat pada laman resmi unit akademik UP.
Masih dikutip dari website Universitas Pancasila, LPIP-UP bertugas membantu rektor dalam merumuskan arah kebijakan penanaman nilai-nilai Pancasila, melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penanaman nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait. Keterangan tugas dan mandat LPIP-UP itu tertulis pada laman resmi universitas.
Dari sisi kelembagaan negara, BPIP memiliki mandat strategis dalam pembinaan ideologi Pancasila. Dikutip dari laman resmi BPIP, lembaga ini bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan, melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara berkelanjutan, sekaligus menyusun standardisasi pendidikan dan pelatihan. Konteks ini menjelaskan peran BPIP dalam mendorong implementasi Pancasila melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Selain fokus pada agenda nasional, Universitas Pancasila juga menautkan kegiatan hari ini dengan arah penguatan internal kampus. Dalam publikasi resmi UP pada Juli 2025, Prof. Adnan menekankan orientasi program “Kampus Berdampak” yang berupaya memastikan nilai Pancasila hadir dalam pendidikan, riset, dan pengabdian. “‘Kampus Berdampak’ bukan sekadar jargon, melainkan spirit transformasi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi,” ujarnya dalam siaran universitas.
Tema seminar yang diangkat PDPKN dan UP adalah “Aktualitas Nilai-nilai Pancasila dan Revitalisasi Nasionalisme pada Era Demokrasi Digital.” Menurut laporan ANTARA dan Media Indonesia, sesi diskusi membahas isu aktual penguatan ideologi Pancasila serta pengembangan pendidikan kewarganegaraan di tengah transformasi digital, mulai dari pengayaan kurikulum, penguatan literasi bernegara, hingga penguatan peran dosen dalam membangun karakter kebangsaan generasi muda.
Dari sisi organisasi, PDPKN menempatkan forum Rakernas sebagai wahana konsolidasi untuk menyusun program kerja strategis lintas kampus. Dikutip dari Media Indonesia, Rakernas membahas langkah kolaboratif agar gagasan strategis hasil seminar dapat dioperasionalisasi melalui jejaring dosen Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendekatan ini memungkinkan penyelarasan aktivitas akademik dengan kebutuhan penguatan nilai kebangsaan di kampus.
Kehadiran pejabat BPIP pada pembukaan acara dianggap relevan mengingat kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang terus didorong pada ekosistem pendidikan tinggi. Dikutip dari kanal resmi BPIP dan berbagai pemberitaan, pembumian Pancasila melalui Tri Dharma sejatinya dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran, riset, dan pengabdian masyarakat yang berkelanjutan. Dorongan itu mencakup pengembangan kurikulum, standardisasi materi pendidikan, serta jejaring kerja sama dengan perguruan tinggi.
Secara terpisah, perubahan kepemimpinan di Universitas Pancasila juga memberi konteks tambahan. Pada Juli 2025, UP resmi melantik Prof. Adnan Hamid sebagai Rektor periode 2025–2028, sebagaimana dilaporkan Antara dan Medcom. Informasi ini menegaskan kesinambungan kebijakan kampus yang menempatkan Pancasila sebagai fondasi pengelolaan pendidikan, riset, dan tata kelola.
Menutup rangkaian acara, panitia dan peserta menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kampus dan pemangku kepentingan agar nilai-nilai Pancasila tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi terinternalisasi dalam pembelajaran, penelitian terapan, dan program pengabdian. Dalam laporan ANTARA, harapan itu diwujudkan melalui sinergi Universitas Pancasila, PDPKN, dan BPIP untuk memperkuat implementasi nilai Pancasila di dunia pendidikan dan kehidupan berbangsa.
Dengan tercatatnya PKS UP–PDPKN dan hadirnya BPIP dalam forum tersebut, Seminar Nasional II dan Rakernas PDPKN di Universitas Pancasila menjadi penanda bahwa sinergi kampus–negara–organisasi profesi semakin mendapat ruang nyata. Dikutip dari ANTARA, penyelenggaraan ini diharapkan melahirkan gagasan strategis yang dapat dirumuskan menjadi program kerja terukur, sekaligus memperkuat peran dosen Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai garda depan pembentukan karakter kebangsaan di kampus.
Sumber: megapolitan.antaranews.com

